alexametrics
23.8 C
Madiun
Saturday, July 2, 2022

Inspektorat Tindak Lanjuti Temuan BPK Soal Piutang Macet di LKK Kota Madiun

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Inspektorat Kota Madiun tindak lanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait piutang macet Rp 9,7 miliar di lembaga keuangan kelurahan (LKK). Hasil pemeriksaan di 27 kelurahan, ada pinjaman yang menunggak lebih dari dua tahun. ‘’Pada intinya ada pinjaman oleh masyarakat. Namun, pinjaman itu masih berjalan atau aktif,’’ kata Inspektur Inspektorat Kota Madiun Gaguk Hariyono, Jumat (20/5).

Selain itu, seluruh kas LKK juga sudah di-opname (dihitung). Bahkan, uang yang sebelumnya disimpan di rekening kasir atau bendahara telah dipindahbukukan ke bank LKK. Termasuk kas tunai yang tidak dapat ditunjukkan keberadaannya. Antara lain dipinjam pihak kelurahan, pengurus dan perorangan tanpa surat perjanjian dan jaminan. ‘’Semua sudah teradministrasikan dengan baik,’’ ujarnya.

Selanjutnya, sambung Gaguk, akan dilakukan pembinaan LKK oleh dinas tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah (disnaker-KUKM) setempat. Secara prinsip, lanjut dia, administrasi LKK pasca-audit BPK sudah tertata. ‘’Jadi, tidak ada penyelewengan-penyelewengan,’’ klaimnya.

Baca Juga :  Maidi Yakin Pasar Besar Madiun Jadi Pusat Grosir Baru di Jatim

Menurut Gaguk, memang ada persoalan di sejumlah kelurahan. Antara lain, bendahara LKK menyimpan dana bergulir di rekening pribadinya. Bahkan, ada pula yang disimpan di rumah. Menurut dia, hal tersebut dilarang apa pun alasannya. ‘’Tapi, sekarang semua sudah masuk ke rekening bank atas nama LKK,’’ ungkapnya.

Soal piutang macet, Gaguk menyerahkan hal tesebut ke disnaker-KUKM. Sebab, organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut yang berkewajiban membina atas persoalan piutang di LKK. ‘’Kewenangan kami sebatas menertibkan soal ketentuannya,’’ jelasnya.

Sebelumnya, DPRD mendesak dinasker-KUKM melakukan verifikasi dan validasi ulang atas perjanjian pinjaman yang menjadi dasar pencatatan piutang LKK. Sebab, dalam dua tahun terakhir piutang dana bergulir membengkak. Dari Rp 4,8 miliar pada 2020 naik menjadi Rp 9,7 miliar 2021 lalu. Perinciannya, piutang lancar sebesar Rp 91,7 juta, piutang ragu-ragu Rp 154,4 juta dan piutang macet Rp 9,4 miliar. (her/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Inspektorat Kota Madiun tindak lanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait piutang macet Rp 9,7 miliar di lembaga keuangan kelurahan (LKK). Hasil pemeriksaan di 27 kelurahan, ada pinjaman yang menunggak lebih dari dua tahun. ‘’Pada intinya ada pinjaman oleh masyarakat. Namun, pinjaman itu masih berjalan atau aktif,’’ kata Inspektur Inspektorat Kota Madiun Gaguk Hariyono, Jumat (20/5).

Selain itu, seluruh kas LKK juga sudah di-opname (dihitung). Bahkan, uang yang sebelumnya disimpan di rekening kasir atau bendahara telah dipindahbukukan ke bank LKK. Termasuk kas tunai yang tidak dapat ditunjukkan keberadaannya. Antara lain dipinjam pihak kelurahan, pengurus dan perorangan tanpa surat perjanjian dan jaminan. ‘’Semua sudah teradministrasikan dengan baik,’’ ujarnya.

Selanjutnya, sambung Gaguk, akan dilakukan pembinaan LKK oleh dinas tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah (disnaker-KUKM) setempat. Secara prinsip, lanjut dia, administrasi LKK pasca-audit BPK sudah tertata. ‘’Jadi, tidak ada penyelewengan-penyelewengan,’’ klaimnya.

Baca Juga :  Lebaran, Lapas Pemuda Madiun Buka Layanan Kunjungan-Penitipan Barang

Menurut Gaguk, memang ada persoalan di sejumlah kelurahan. Antara lain, bendahara LKK menyimpan dana bergulir di rekening pribadinya. Bahkan, ada pula yang disimpan di rumah. Menurut dia, hal tersebut dilarang apa pun alasannya. ‘’Tapi, sekarang semua sudah masuk ke rekening bank atas nama LKK,’’ ungkapnya.

Soal piutang macet, Gaguk menyerahkan hal tesebut ke disnaker-KUKM. Sebab, organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut yang berkewajiban membina atas persoalan piutang di LKK. ‘’Kewenangan kami sebatas menertibkan soal ketentuannya,’’ jelasnya.

Sebelumnya, DPRD mendesak dinasker-KUKM melakukan verifikasi dan validasi ulang atas perjanjian pinjaman yang menjadi dasar pencatatan piutang LKK. Sebab, dalam dua tahun terakhir piutang dana bergulir membengkak. Dari Rp 4,8 miliar pada 2020 naik menjadi Rp 9,7 miliar 2021 lalu. Perinciannya, piutang lancar sebesar Rp 91,7 juta, piutang ragu-ragu Rp 154,4 juta dan piutang macet Rp 9,4 miliar. (her/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/