alexametrics
24.2 C
Madiun
Saturday, May 21, 2022

Guru Wajib Taat Prokes

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Sejumlah tenaga pendidik dinyatakan positif Covid-19. Sehingga, kantor atau ruang guru harus di-lockdown lantaran dinilai sebagai klaster. Semua guru pun harus work from home (WFH). Dampaknya, sekolah mesti melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Fenomena yang menghambat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Kota Madiun itu mendapat perhatian serius Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Bahwa, tidak hanya peserta didik yang harus disiplin protokol kesehatan (prokes). Para guru juga wajib ketat menerapkan tameng penularan virus korona itu.

Wakil Ketua PGRI Jawa Timur Hariyadi tidak menampik fakta tersebut. Berdasarkan data, ada sekitar enam guru terpapar Covid-19. Yakni, empat guru SMPN 2 Kota Madiun dan dua di SMPN 6. ‘’Kami memantau beberapa sekolah, beberapa siswa maupun guru positif,’’ kata Hariyadi, Senin (21/2).

Mantan ketua PGRI Kota Madiun itu menegaskan bahwa penularan virus Covid-19, khususnya varian Omicron, tidak dapat dianggap remeh. Pihaknya meminta dinas pendidikan (dindik) dan cabang dinas pendidikan (cabdindik) Jatim beserta para guru memedomani Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 800/825/204.3/2022 dan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri.

Kedua regulasi itu mengatur sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di satuan pendidikan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. ‘’Dalam aturan tersebut WFO (work from office) atau datang ke sekolah hanya diwajibkan 25 persen, kegiatan belajar-mengajar juga menyesuaikan,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Rivan Wahyu Pradana, Pemuda Berkebutuhan Khusus yang Mandiri

Menurut Hariyadi, tidak ada ruginya PTM terbatas 25 persen. Sebab, kegiatan belajar-mengajar daring (dalam jaringan ) atau online tidak lagi menjadi kendala. Siswa dan guru sudah adaptif dengan PJJ tersebut. ‘’Harus hati-hati, sebaiknya kembali ke daring untuk sementara, kami tidak ingin ada guru meninggal karena Covid-19 terulang,’’ ucapnya.

Hariyadi meminta para rekan sejawatnya benar-benar mematuhi aturan yang berlaku. Yakni, tetap disiplin prokes. Pun, menahan diri untuk melakukan perjalanan luar daerah. Kecuali tugas dinas atau kepentingan mendesak. ‘’Ini harus diperhatikan serius, jangan main-main, utamakan kesehatan dan keselamatan lingkungan sekolah,’’ tegasnya.

Hariyadi meminta pihak sekolah mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung prokes. Pihaknya selalu berkoordinasi dengan dindik dan cabdindik untuk melakukan pengawasan ketat terhadap para guru. Pun, pengawas diminta menyisir siswa maupun guru yang tidak mengindahkan prokes. ‘’Adanya siswa dan guru yang terpapar Covid-19 hingga memunculkan klaster sekolah jadi perhatian kami,’’ tuturnya. (ggi/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Sejumlah tenaga pendidik dinyatakan positif Covid-19. Sehingga, kantor atau ruang guru harus di-lockdown lantaran dinilai sebagai klaster. Semua guru pun harus work from home (WFH). Dampaknya, sekolah mesti melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Fenomena yang menghambat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Kota Madiun itu mendapat perhatian serius Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Bahwa, tidak hanya peserta didik yang harus disiplin protokol kesehatan (prokes). Para guru juga wajib ketat menerapkan tameng penularan virus korona itu.

Wakil Ketua PGRI Jawa Timur Hariyadi tidak menampik fakta tersebut. Berdasarkan data, ada sekitar enam guru terpapar Covid-19. Yakni, empat guru SMPN 2 Kota Madiun dan dua di SMPN 6. ‘’Kami memantau beberapa sekolah, beberapa siswa maupun guru positif,’’ kata Hariyadi, Senin (21/2).

Mantan ketua PGRI Kota Madiun itu menegaskan bahwa penularan virus Covid-19, khususnya varian Omicron, tidak dapat dianggap remeh. Pihaknya meminta dinas pendidikan (dindik) dan cabang dinas pendidikan (cabdindik) Jatim beserta para guru memedomani Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 800/825/204.3/2022 dan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri.

Kedua regulasi itu mengatur sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di satuan pendidikan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. ‘’Dalam aturan tersebut WFO (work from office) atau datang ke sekolah hanya diwajibkan 25 persen, kegiatan belajar-mengajar juga menyesuaikan,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Ditinggal Nyoblos, Rumah Terbakar

Menurut Hariyadi, tidak ada ruginya PTM terbatas 25 persen. Sebab, kegiatan belajar-mengajar daring (dalam jaringan ) atau online tidak lagi menjadi kendala. Siswa dan guru sudah adaptif dengan PJJ tersebut. ‘’Harus hati-hati, sebaiknya kembali ke daring untuk sementara, kami tidak ingin ada guru meninggal karena Covid-19 terulang,’’ ucapnya.

Hariyadi meminta para rekan sejawatnya benar-benar mematuhi aturan yang berlaku. Yakni, tetap disiplin prokes. Pun, menahan diri untuk melakukan perjalanan luar daerah. Kecuali tugas dinas atau kepentingan mendesak. ‘’Ini harus diperhatikan serius, jangan main-main, utamakan kesehatan dan keselamatan lingkungan sekolah,’’ tegasnya.

Hariyadi meminta pihak sekolah mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung prokes. Pihaknya selalu berkoordinasi dengan dindik dan cabdindik untuk melakukan pengawasan ketat terhadap para guru. Pun, pengawas diminta menyisir siswa maupun guru yang tidak mengindahkan prokes. ‘’Adanya siswa dan guru yang terpapar Covid-19 hingga memunculkan klaster sekolah jadi perhatian kami,’’ tuturnya. (ggi/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/