alexametrics
23.8 C
Madiun
Saturday, July 2, 2022

Wali Kota Maidi Berharap Kasus LKK Temuan Terakhir BPK

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Pengelolaan dana bergulir di lembaga keuangan kelurahan (LKK) mendapat perhatian serius Wali Kota Madiun Maidi. Menyusul munculnya piutang macet Rp 9,7 miliar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia pun telah menginstruksikan dinas tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah (disnaker-KUKM) melakukan pembinaan pengurus LKK.

Maidi tak memungkiri beberapa pengurus LKK merupakan tokoh masyarakat di masing-masing kelurahan. ‘’Untuk penyelesaiannya nanti akan ada pembinaan, pengurusnya siapa dan nyantol-nya di mana serta untuk apa. Itu harus jelas,’’ katanya, Sabtu (21/5).

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP)-nya BPK juga menemukan laporan keuangan LKK yang tak sesuai standard operating procedure (SOP). BPK merekomendasi pemkot untuk menindaklanjutinya. ‘’Sudah ditindaklanjuti inspektorat. Tidak akan dibiarkan kalau ada temuan atau rekomendasi BPK,’’ ujarnya.

Maidi mengungkapkan, piutang macet di LKK terjadi sejak 2017. Tapi, dia memastikan tidak ada penyelewengan. Sebab, kreditur sebagian telah meninggal dunia. Ada pula yang pindah domisili ke luar daerah. Sehingga, pengurus LKK sulit menagih. ‘’Apalagi tidak ada jaminan. Itu urusan internal sebenarnya,’’ ungkap Maidi.

Baca Juga :  Agus Mushoffa Izzuddin Akrab dengan Dunia Pesantren sejak Belia

Karena itu menginginkan ada perbaikan administrasi di LKK. Misalnya ketika masyarakat mengajukan pinjaman dengan besaran tertentu harus ada jaminan yang layak. ‘’Sebenarnya dulu sempat kami usulkan untuk penghapusan (piutang macet, Red.). Tapi, standarisasi penghapusan itu harus ada syaratnya,’’ terangnya.

Dia juga telah memerintahkan inspektorat mengkaji rencana penghapusan piutang tersebut disamping menertibkan administrasi kas LKK. Sebab, masih ada kreditur yang  namanya tercatat di buku kas kendati orangnya sudah meninggal dunia. ‘’Itu yang kadang-kadang penyelesainnya cukup sulit. Tapi, inspektorat tengah merangkum data yang sudah meninggal dan yang pindah. Jadi, akan tahu macetnya di mana saja,’’ jelas Maidi.

Dia berharap temuan BPK pada pengelolaan kas LKK itu yang terakhir. Maidi tidak ingin temuan serupa dari hasil uji petik tersebut kembali muncul tahun depan. ‘’Sementara ini kami selesaikan dulu secara internal. Jika nanti ada orang pinjam dengan jumlah besar dan sengaja tidak sesuai aturan, baru kami libatkan tim penegak hukum,’’ tegasnya. (her/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Pengelolaan dana bergulir di lembaga keuangan kelurahan (LKK) mendapat perhatian serius Wali Kota Madiun Maidi. Menyusul munculnya piutang macet Rp 9,7 miliar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia pun telah menginstruksikan dinas tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah (disnaker-KUKM) melakukan pembinaan pengurus LKK.

Maidi tak memungkiri beberapa pengurus LKK merupakan tokoh masyarakat di masing-masing kelurahan. ‘’Untuk penyelesaiannya nanti akan ada pembinaan, pengurusnya siapa dan nyantol-nya di mana serta untuk apa. Itu harus jelas,’’ katanya, Sabtu (21/5).

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP)-nya BPK juga menemukan laporan keuangan LKK yang tak sesuai standard operating procedure (SOP). BPK merekomendasi pemkot untuk menindaklanjutinya. ‘’Sudah ditindaklanjuti inspektorat. Tidak akan dibiarkan kalau ada temuan atau rekomendasi BPK,’’ ujarnya.

Maidi mengungkapkan, piutang macet di LKK terjadi sejak 2017. Tapi, dia memastikan tidak ada penyelewengan. Sebab, kreditur sebagian telah meninggal dunia. Ada pula yang pindah domisili ke luar daerah. Sehingga, pengurus LKK sulit menagih. ‘’Apalagi tidak ada jaminan. Itu urusan internal sebenarnya,’’ ungkap Maidi.

Baca Juga :  Wow, Belanja Mebeler Gedung Baru DPRD Habiskan Rp 7,7 M

Karena itu menginginkan ada perbaikan administrasi di LKK. Misalnya ketika masyarakat mengajukan pinjaman dengan besaran tertentu harus ada jaminan yang layak. ‘’Sebenarnya dulu sempat kami usulkan untuk penghapusan (piutang macet, Red.). Tapi, standarisasi penghapusan itu harus ada syaratnya,’’ terangnya.

Dia juga telah memerintahkan inspektorat mengkaji rencana penghapusan piutang tersebut disamping menertibkan administrasi kas LKK. Sebab, masih ada kreditur yang  namanya tercatat di buku kas kendati orangnya sudah meninggal dunia. ‘’Itu yang kadang-kadang penyelesainnya cukup sulit. Tapi, inspektorat tengah merangkum data yang sudah meninggal dan yang pindah. Jadi, akan tahu macetnya di mana saja,’’ jelas Maidi.

Dia berharap temuan BPK pada pengelolaan kas LKK itu yang terakhir. Maidi tidak ingin temuan serupa dari hasil uji petik tersebut kembali muncul tahun depan. ‘’Sementara ini kami selesaikan dulu secara internal. Jika nanti ada orang pinjam dengan jumlah besar dan sengaja tidak sesuai aturan, baru kami libatkan tim penegak hukum,’’ tegasnya. (her/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/