alexametrics
26.1 C
Madiun
Saturday, May 28, 2022

CPNS Kota Madiun: IPK Pendaftar Minimal 3,00

MADIUN – Ketepatan dalam menginput data rupanya jadi penyebab mengapa seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) besar-besaran tahun ini terulur. Kendati portal resmi seleksi CPNS sudah dibuka sejak Rabu lalu (19/9), namun pelamar masih belum bisa mendaftarkan diri. Pasalnya, belum semua daerah, kementerian, atau lembaga rampung meng-upload data mereka di portal resmi tersebut. ’’Bahkan, masih ada data yang keliru di beberapa lowongan,’’ kata Kepala BKD Kota Madiun Haris Rahmanudin.

Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) sempat menginformasikan seleksi CPNS dimulai Rabu lalu. Namun, portal resmi seleksi CPNS nyatanya baru bisa diakses sekitar sore hari. Pelamar juga belum bisa mengklik link registrasi atau pendaftaran. Jawa Pos Radar Madiun sempat mencoba mengakses laman resmi pendaftaran CPNS itu kemarin. Memang tidak semua lowongan pengumuman di daerah terpajang di portal resmi tersebut. Belakangan diketahui jika BKN menerbitkan surat edaran nomor K26-30/V 134-2/99.

Badan yang dikepalai Bima Haria Wibisana itu menjelaskan sejumlah persoalan di balik terulurnya seleksi CPNS. Salah satunya, sejumlah daerah, kementerian, atau lembaga belum menyetor data seleksi CPNS mereka di portal resmi BKN itu. Haris mengakui hal tersebut. Meski untuk Kota Madiun, Haris mengklaim telah rampung menyetorkan data. ’’Karena memang belum semua daerah sudah menginput data mereka. Karena itu, BKN menginformasikan jika akan ada informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran,’’ jelasnya.

Haris membeber pendaftaran CPNS paling cepat digelar Rabu mendatang (26/9). Lantaran masih ada enam hari menjelang pendaftaran, Haris meminta calon pelamar untuk mempersiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Dia mengingatkan jika setiap instansi punya standar tersendiri. Termasuk Kota Madiun, yang memilih mematok persyaratan indeks prestasi kumulatif (IPK) sebesar 3,00.

Baca Juga :  Dewan-Pemkot Tetapkan 33 Propemperda Tahun 2021

‘’Setiap instansi umumnya juga punya persyaratan yang spesifik. Untuk Kota Madiun relatif umum, hanya IPK yang dipatok cukup tinggi. Karena Pak Wali (Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto, Red) ingin kandidat CPNS terpilih nanti yang memang cerdas,’’ beber Haris.

Haris juga meminta calon pelamar untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Sesuai arahan BKN dan panitia seleksi nasional (panselnas) CPNS, SKD untuk eks Karesidenan Madiun dilaksankaan di Wisma Haji. Bagaimana dengan SKB? ‘’Untuk beberapa instansi, SKB ada yang masih menggunakan metode wawancara. Tapi, BKN sudah mengimbau kalau SKB juga harus mengadopsi sistem computer assisted test (CAT), mengacu evaluasi tahun lalu,’’ ujarnya.

Pemkot Madiun siap menyambut gelombang pelamar seleksi CPNS besar-besaran di Wisma Haji. Penjabat Sekda Rusdiyanto mengatakan, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan panselnas dan pemkab sekitar pemenuhan sarpras SKD. Meliputi kebutuhan biaya sewa gedung hingga sarpras lainnya, ditopang bersama oleh daerah di eks Karesidenan Madiun.  ‘’Masih akan dirapatkan lagi dengan pemerintah daerah sekitar. Tidak semuanya di-handle pemkot. Prinsipnya ditopang bersama-sama,’’ terangnya. (naz/c1/ota)

 

MADIUN – Ketepatan dalam menginput data rupanya jadi penyebab mengapa seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) besar-besaran tahun ini terulur. Kendati portal resmi seleksi CPNS sudah dibuka sejak Rabu lalu (19/9), namun pelamar masih belum bisa mendaftarkan diri. Pasalnya, belum semua daerah, kementerian, atau lembaga rampung meng-upload data mereka di portal resmi tersebut. ’’Bahkan, masih ada data yang keliru di beberapa lowongan,’’ kata Kepala BKD Kota Madiun Haris Rahmanudin.

Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) sempat menginformasikan seleksi CPNS dimulai Rabu lalu. Namun, portal resmi seleksi CPNS nyatanya baru bisa diakses sekitar sore hari. Pelamar juga belum bisa mengklik link registrasi atau pendaftaran. Jawa Pos Radar Madiun sempat mencoba mengakses laman resmi pendaftaran CPNS itu kemarin. Memang tidak semua lowongan pengumuman di daerah terpajang di portal resmi tersebut. Belakangan diketahui jika BKN menerbitkan surat edaran nomor K26-30/V 134-2/99.

Badan yang dikepalai Bima Haria Wibisana itu menjelaskan sejumlah persoalan di balik terulurnya seleksi CPNS. Salah satunya, sejumlah daerah, kementerian, atau lembaga belum menyetor data seleksi CPNS mereka di portal resmi BKN itu. Haris mengakui hal tersebut. Meski untuk Kota Madiun, Haris mengklaim telah rampung menyetorkan data. ’’Karena memang belum semua daerah sudah menginput data mereka. Karena itu, BKN menginformasikan jika akan ada informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran,’’ jelasnya.

Haris membeber pendaftaran CPNS paling cepat digelar Rabu mendatang (26/9). Lantaran masih ada enam hari menjelang pendaftaran, Haris meminta calon pelamar untuk mempersiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Dia mengingatkan jika setiap instansi punya standar tersendiri. Termasuk Kota Madiun, yang memilih mematok persyaratan indeks prestasi kumulatif (IPK) sebesar 3,00.

Baca Juga :  Buah Intens Sinkronkan Program Kerja

‘’Setiap instansi umumnya juga punya persyaratan yang spesifik. Untuk Kota Madiun relatif umum, hanya IPK yang dipatok cukup tinggi. Karena Pak Wali (Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto, Red) ingin kandidat CPNS terpilih nanti yang memang cerdas,’’ beber Haris.

Haris juga meminta calon pelamar untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Sesuai arahan BKN dan panitia seleksi nasional (panselnas) CPNS, SKD untuk eks Karesidenan Madiun dilaksankaan di Wisma Haji. Bagaimana dengan SKB? ‘’Untuk beberapa instansi, SKB ada yang masih menggunakan metode wawancara. Tapi, BKN sudah mengimbau kalau SKB juga harus mengadopsi sistem computer assisted test (CAT), mengacu evaluasi tahun lalu,’’ ujarnya.

Pemkot Madiun siap menyambut gelombang pelamar seleksi CPNS besar-besaran di Wisma Haji. Penjabat Sekda Rusdiyanto mengatakan, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan panselnas dan pemkab sekitar pemenuhan sarpras SKD. Meliputi kebutuhan biaya sewa gedung hingga sarpras lainnya, ditopang bersama oleh daerah di eks Karesidenan Madiun.  ‘’Masih akan dirapatkan lagi dengan pemerintah daerah sekitar. Tidak semuanya di-handle pemkot. Prinsipnya ditopang bersama-sama,’’ terangnya. (naz/c1/ota)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/