alexametrics
24.8 C
Madiun
Saturday, May 21, 2022

Kisruh Suara Tidak Sah Pilkades Pucangrejo-Geger

‘’Karena teknis lipatan tidak ada, akhirnya cakades menganggap janggal.’’ Kuwat Edy Santoso, Waket DPRD Kabupaten Madiun

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Kisruh coblos tembus surat suara dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 Kabupaten Madiun mengerucut pada belum spesifiknya muatan Perbup 31/2019 tentang Kepala Desa. ‘’Pemkab tidak jeli menyusun regulasi,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Kuwat Edy Santoso Minggu (20/10).

Pendapat itu dilontarkan menyikapi munculnya gugatan calon kepala desa (kades) di Pilkades Pucangrejo, Sawahan, dan Desa/Kecamatan Geger. Cakades memprotes ratusan suara tidak sah hasil pemungutan suara, Rabu (16/10). ‘’Coblos tembus merupakan persoalan krusial dalam setiap agenda pemilihan pimpinan,’’ sebut Kuwat.

Menurut dia, pemilih rentan membuat dua coblosan simetris. Atau sejajar dengan tata letak surat suara jika lipatan kertas dibuka. Sayangnya, persoalan teknis itu tidak dijabarkan dalam perbup. Pada bab pemungutan hingga penghitungan suara, regulasi itu memang memaparkan format serta ketentuan sah dan tidak sah. Namun, tidak spesifik membahas coblosan simetris. ‘’Pilkades sebelumnya juga terjadi persoalan yang sama, tapi tidak sekrusial kali ini,’’ ujarnya.

Ketentuan surat suara masuk hitungan atau tidak termaktub pada dua ayat pasal 61 Perbup 31/2019. Ayat 1 berisi empat poin suara sah. Sedangkan 10 poin suara tidak sah pada ayat 2. Dari 14 poin tersebut, tak satu pun menjelaskan secara spesifik, hasil coblos lebih satu baik simetris atau tidak (lihat grafis). ‘’Karena teknis lipatan tidak ada, akhirnya cakades menganggap janggal,’’ ungkapnya.

Di luar perbup yang tidak detail, dia menilai sosialisasi yang dilakukan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) serta camat selaku pengawas kepada para pemilih kurang. Khususnya, teknis pemungutan suara. Itu ditengarai membuat banyak warga mencoblos tanpa membuka utuh lipatan kertas suara. ‘’Surat suara tidak sah di Pucangrejo dan Geger ratusan lembar,’’ sebutnya.

Menurut Kuwat, panitia pilkades juga bingung terhadap surat suara coblos tembus. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti aturan. Sehingga, mengambil keputusan tidak sah karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya. ‘’Panitia sudah benar mengacu perbup, bukan regulasi lain,’’ ujar koordinator mitra pemkab urusan pemerintahan dan pendidikan itu.

Dia menambahkan, surat suara tidak sah bisa merugikan seluruh kontestan. Tapi, lebih rentan ke cakades yang perolehan suaranya kalah selisih tipis dari pemenang. Meski bisa menggugat hitung ulang, kisruh diharapkan bisa berakhir di tingkat bawah. Sebab, gugatan hanya bisa dikabulkan pengadilan negeri. ‘’Sebelum melangkah ke sana, kami berharap cakades mengikuti tahapan dan mekanisme yang ada,’’ pintanya.

Baca Juga :  Radikal LaVani

Kuwat telah meminta komisi A DPRD mengundang rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPMD menyikapi kisruh pilkades di Pucangrejo dan Geger. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu bakal ditanya seputar penyusunan serta sosialisasi perbup. Juga langkah penyelesaian apabila mediasi tidak membuahkan hasil. ‘’Rencana besok (hari ini, Red) setelah rapat paripurna (agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi R-APBD 2020),’’ tuturnya.

Kepala DPMD Kabupaten Madiun Joko Lelono belum bisa dimintai tanggapan. Dia meminta bertemu langsung ihwal anggapan perbup belum detail. ‘’Besok saja (hari ini, Red), tidak jelas nanti kalau lewat telepon,’’ kilahnya. (cor/c1/sat)

11 Cakades Petahana Lepas ”Mahkota”

MODAL pengalaman bukan jaminan calon kepala desa (cakades) petahana bisa memenangkan Pilkades Serentak 2019 Kabupaten Madiun. Sebanyak 11 dari 24 cakades incumbent yang macung kali ini terpaksa melepas ”mahkotanya” karena kalah dengan penantangnya.

Petahana keok paling banyak di Kecamatan Madiun. Yakni, Desa Banjarsari, Bagi, dan Gunungsari. Di bawahnya di Kecamatan Kare, masing-masing di Desa Kare dan Randualas. Sisanya satu cakades tersebar di enam kecamatan. Sedangkan lima petahana bisa mempertahankan singgasana di Kecamatan Pilangkenceng. Masing-masing dua petahana di Kecamatan Madiun dan Geger (selengkapnya lihat grafis). Untuk incumbent menang di Desa Sumberejo, Madiun, statusnya bapak-anak dan suami-istri di Desa Klumpit, Sawahan.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono menilai benang merah di balik gagalnya cakades petahana mempertahankan ”mahkota” karena warga ingin ada perubahan. Cakades yang sudah dua periode misalnya. Warganya sudah jenuh dengan kepemimpinan yang dijalankan selama 12 tahun. ‘’Jadi, ingin mencoba dari sosok pemimpin baru,’’ katanya.

Tidak jauh beda dengan petahana satu periode. Warga lebih tertarik dengan janji yang dikampanyekan para penantang. Keinginan itu bisa jadi karena selama enam tahun pemerintahan kades lama tidak ada perubahan signifikan di desanya. Kredibilitas incumbent turun di mata warganya. ‘’Bisa dipandang belum memuaskan,’’ ungkapnya.

Bagaimana dengan incumbent menang karena lawannya berstatus anggota keluarganya sendiri? Ferry menilai kepemimpinan cakades tersebut cukup bagus di mata warganya. Sehingga, dalam tahapan pendaftaran tidak ada kandidat lain yang berani menantang. Sebab, regulasi mensyaratkan minimal dua cakades, mau tidak mau perlu ada cakades bayangan. ‘’Warga ingin pembangunan dilanjutkan orang yang sama,’’ tuturnya.

Adakah kades yang bisa tiga kali masa jabatan? Ferry belum bisa memastikan. Semua itu bergantung program yang ditawarkan dan hasil pembangunan selama memimpin. ‘’Kebetulan pilkades serentak kali ini belum ada yang masuk tiga kali masa jabatan. Kesempatan itu bisa terjadi pada pilkades 2021,’’ sebutnya. (cor/c1/sat)

‘’Karena teknis lipatan tidak ada, akhirnya cakades menganggap janggal.’’ Kuwat Edy Santoso, Waket DPRD Kabupaten Madiun

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Kisruh coblos tembus surat suara dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 Kabupaten Madiun mengerucut pada belum spesifiknya muatan Perbup 31/2019 tentang Kepala Desa. ‘’Pemkab tidak jeli menyusun regulasi,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Kuwat Edy Santoso Minggu (20/10).

Pendapat itu dilontarkan menyikapi munculnya gugatan calon kepala desa (kades) di Pilkades Pucangrejo, Sawahan, dan Desa/Kecamatan Geger. Cakades memprotes ratusan suara tidak sah hasil pemungutan suara, Rabu (16/10). ‘’Coblos tembus merupakan persoalan krusial dalam setiap agenda pemilihan pimpinan,’’ sebut Kuwat.

Menurut dia, pemilih rentan membuat dua coblosan simetris. Atau sejajar dengan tata letak surat suara jika lipatan kertas dibuka. Sayangnya, persoalan teknis itu tidak dijabarkan dalam perbup. Pada bab pemungutan hingga penghitungan suara, regulasi itu memang memaparkan format serta ketentuan sah dan tidak sah. Namun, tidak spesifik membahas coblosan simetris. ‘’Pilkades sebelumnya juga terjadi persoalan yang sama, tapi tidak sekrusial kali ini,’’ ujarnya.

Ketentuan surat suara masuk hitungan atau tidak termaktub pada dua ayat pasal 61 Perbup 31/2019. Ayat 1 berisi empat poin suara sah. Sedangkan 10 poin suara tidak sah pada ayat 2. Dari 14 poin tersebut, tak satu pun menjelaskan secara spesifik, hasil coblos lebih satu baik simetris atau tidak (lihat grafis). ‘’Karena teknis lipatan tidak ada, akhirnya cakades menganggap janggal,’’ ungkapnya.

Di luar perbup yang tidak detail, dia menilai sosialisasi yang dilakukan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) serta camat selaku pengawas kepada para pemilih kurang. Khususnya, teknis pemungutan suara. Itu ditengarai membuat banyak warga mencoblos tanpa membuka utuh lipatan kertas suara. ‘’Surat suara tidak sah di Pucangrejo dan Geger ratusan lembar,’’ sebutnya.

Menurut Kuwat, panitia pilkades juga bingung terhadap surat suara coblos tembus. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti aturan. Sehingga, mengambil keputusan tidak sah karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya. ‘’Panitia sudah benar mengacu perbup, bukan regulasi lain,’’ ujar koordinator mitra pemkab urusan pemerintahan dan pendidikan itu.

Dia menambahkan, surat suara tidak sah bisa merugikan seluruh kontestan. Tapi, lebih rentan ke cakades yang perolehan suaranya kalah selisih tipis dari pemenang. Meski bisa menggugat hitung ulang, kisruh diharapkan bisa berakhir di tingkat bawah. Sebab, gugatan hanya bisa dikabulkan pengadilan negeri. ‘’Sebelum melangkah ke sana, kami berharap cakades mengikuti tahapan dan mekanisme yang ada,’’ pintanya.

Baca Juga :  Cabai Impor Serbu Pasar Besar Madiun, Harga Lebih Murah daripada Cabai Lokal

Kuwat telah meminta komisi A DPRD mengundang rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPMD menyikapi kisruh pilkades di Pucangrejo dan Geger. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu bakal ditanya seputar penyusunan serta sosialisasi perbup. Juga langkah penyelesaian apabila mediasi tidak membuahkan hasil. ‘’Rencana besok (hari ini, Red) setelah rapat paripurna (agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi R-APBD 2020),’’ tuturnya.

Kepala DPMD Kabupaten Madiun Joko Lelono belum bisa dimintai tanggapan. Dia meminta bertemu langsung ihwal anggapan perbup belum detail. ‘’Besok saja (hari ini, Red), tidak jelas nanti kalau lewat telepon,’’ kilahnya. (cor/c1/sat)

11 Cakades Petahana Lepas ”Mahkota”

MODAL pengalaman bukan jaminan calon kepala desa (cakades) petahana bisa memenangkan Pilkades Serentak 2019 Kabupaten Madiun. Sebanyak 11 dari 24 cakades incumbent yang macung kali ini terpaksa melepas ”mahkotanya” karena kalah dengan penantangnya.

Petahana keok paling banyak di Kecamatan Madiun. Yakni, Desa Banjarsari, Bagi, dan Gunungsari. Di bawahnya di Kecamatan Kare, masing-masing di Desa Kare dan Randualas. Sisanya satu cakades tersebar di enam kecamatan. Sedangkan lima petahana bisa mempertahankan singgasana di Kecamatan Pilangkenceng. Masing-masing dua petahana di Kecamatan Madiun dan Geger (selengkapnya lihat grafis). Untuk incumbent menang di Desa Sumberejo, Madiun, statusnya bapak-anak dan suami-istri di Desa Klumpit, Sawahan.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono menilai benang merah di balik gagalnya cakades petahana mempertahankan ”mahkota” karena warga ingin ada perubahan. Cakades yang sudah dua periode misalnya. Warganya sudah jenuh dengan kepemimpinan yang dijalankan selama 12 tahun. ‘’Jadi, ingin mencoba dari sosok pemimpin baru,’’ katanya.

Tidak jauh beda dengan petahana satu periode. Warga lebih tertarik dengan janji yang dikampanyekan para penantang. Keinginan itu bisa jadi karena selama enam tahun pemerintahan kades lama tidak ada perubahan signifikan di desanya. Kredibilitas incumbent turun di mata warganya. ‘’Bisa dipandang belum memuaskan,’’ ungkapnya.

Bagaimana dengan incumbent menang karena lawannya berstatus anggota keluarganya sendiri? Ferry menilai kepemimpinan cakades tersebut cukup bagus di mata warganya. Sehingga, dalam tahapan pendaftaran tidak ada kandidat lain yang berani menantang. Sebab, regulasi mensyaratkan minimal dua cakades, mau tidak mau perlu ada cakades bayangan. ‘’Warga ingin pembangunan dilanjutkan orang yang sama,’’ tuturnya.

Adakah kades yang bisa tiga kali masa jabatan? Ferry belum bisa memastikan. Semua itu bergantung program yang ditawarkan dan hasil pembangunan selama memimpin. ‘’Kebetulan pilkades serentak kali ini belum ada yang masuk tiga kali masa jabatan. Kesempatan itu bisa terjadi pada pilkades 2021,’’ sebutnya. (cor/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/