alexametrics
29.1 C
Madiun
Monday, June 27, 2022

Tiga SD Nihil Pendaftar, 5 SMPN Pagu Kurang

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD-SMP negeri jalur zonasi mendapat perhatian Wali Kota Madiun Maidi. Kemarin (21/6) wali kota meninjau pelaksanaan PPDB tahap II tersebut di SMPN 1 Madiun usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD.

Dia langsung menuju data center PPDB di SMPN itu. Lantas meminta data lengkap hasil rekapitulasi sementara hari kedua PPDB SD-SMP. Ternyata, masih ada sejumlah SMP yang pagunya belum terpenuhi. Yakni, SMPN 8, 9, 10, 12, dan 14.

Sementara, jenjang SD ada 37 sekolah yang belum tercukupi pagunya. Bahkan, di SDN Sukosari, SDN 01 Kanigoro, dan SDN Kejuron nihil calon pendaftar jalur zonasi. ‘’Memang hari ini (kemarin, Red) ada beberapa sekolah yang kurang (pagunya),’’ kata Maidi.

Dia menduga karena banyak calon siswa yang mendaftar di SMPN wilayah perkotaan. Padahal, lanjut dia, sebenarnya kualitas pendidikan di Kota Madiun telah disamaratakan. ‘’Tapi, masyarakat tetap cenderung memilih sekolah papan atas. Kendati itu juga tidak salah,’’ ujarnya.

Meski demikian, Maidi tetap optimistis SMPN yang pagunya belum tercukupi bisa terpenuhi hingga PPDB hari terakhir, Rabu (22/6). Dia sudah meminta dinas pendidikan (dindik) memantau perkembangan PPDB di lima SMPN tersebut. ‘’Yang jelas, nggak ada perpanjangan  pendaftaran,’’ tegasnya.

Hitungan di atas kertas, pagu PPDB di 14 SMPN bisa terpenuhi. Sebab, jumlah lulusan SDN pada tahun ajaran 2021/2022 sebanyak 2.901 siswa. Jumlah tersebut belum termasuk 1.057 siswa lulusan madrasah ibtidaiyah (MI) negeri maupun swasta di Kota Madiun. Sementara, total pagu yang tersedia 2.910 kursi.

Hanya, penerimaan siswa baru di madrasah tsanawiyah (MTs) sepekan lebih dulu digelar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Madiun sebelum PPDB jalur zonasi dibuka. Sehingga, diperkirakan sebagian siswa lulusan SDN dan MI ada yang mendaftar ke MTs.

Baca Juga :  Tebus Sertifikat Halal Mahal

Untuk itu, Maidi meminta dindik menjadikan sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan PPDB tahun depan. Termasuk menyangkut jadwal penerimaan siswa baru. Sementara soal sisa pagu di SMPN bakal dibiarkan kosong.

Hanya, dia akan meminta kelonggaran ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengatur ulang rombongan belajar (rombel) per kelas di sekolah yang pagunya kurang tersebut. ‘’Misalnya rombelnya delapan kelas, minimal siswanya 30–32 anak. Kalau bisa (diizinkan, Red), yang harusnya hanya ada enam kelas (rombel) kita jadikan delapan. Tapi, rombelnya tidak 30 siswa, mungkin 20–25 anak,’’ jelas Maidi.

Dengan pemerataan jumlah siswa yang disesuaikan rombel itu, menurut Maidi, bakal mempermudah guru mengatur peserta didik. Karena pembelajaran di kelas bakal berjalan efektif. ‘’Guru kalau memberikan pembelajaran ke anak-anak yang jumlahnya sedikit itu lebih mudah daripada siswa banyak. Jadi, semacam (les) privat,’’ tutur wali kota yang berlatar belakang guru itu.

Maidi menyampaikan, sebetulnya tidak ada sekolah favorit di Kota Madiun. Menurut dia, semua sama. Bahkan, fasilitas yang diberikan pemkot di sekolah-sekolah pinggiran tidak kurang. ‘’Sebenarnya sekolah favorit atau apa pun itu tidak ada. Tinggal kemampuan anak untuk belajar dan diawasi guru,’’ ungkapnya.

Dia tak menampik rombel yang tersedia pada PPDB SMPN kali ini memang melebihi jumlah lulusan SD. Sehingga, tahun depan jumlah rombel atau pagu yang ada akan dikurangi. ‘’Umpamanya saat ini rombel satu kelas pagunya 30 siswa dibuat 20. Tapi, kalau memang itu tidak boleh, ya rombelnya dikurangi,’’ jelasnya. (her/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD-SMP negeri jalur zonasi mendapat perhatian Wali Kota Madiun Maidi. Kemarin (21/6) wali kota meninjau pelaksanaan PPDB tahap II tersebut di SMPN 1 Madiun usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD.

Dia langsung menuju data center PPDB di SMPN itu. Lantas meminta data lengkap hasil rekapitulasi sementara hari kedua PPDB SD-SMP. Ternyata, masih ada sejumlah SMP yang pagunya belum terpenuhi. Yakni, SMPN 8, 9, 10, 12, dan 14.

Sementara, jenjang SD ada 37 sekolah yang belum tercukupi pagunya. Bahkan, di SDN Sukosari, SDN 01 Kanigoro, dan SDN Kejuron nihil calon pendaftar jalur zonasi. ‘’Memang hari ini (kemarin, Red) ada beberapa sekolah yang kurang (pagunya),’’ kata Maidi.

Dia menduga karena banyak calon siswa yang mendaftar di SMPN wilayah perkotaan. Padahal, lanjut dia, sebenarnya kualitas pendidikan di Kota Madiun telah disamaratakan. ‘’Tapi, masyarakat tetap cenderung memilih sekolah papan atas. Kendati itu juga tidak salah,’’ ujarnya.

Meski demikian, Maidi tetap optimistis SMPN yang pagunya belum tercukupi bisa terpenuhi hingga PPDB hari terakhir, Rabu (22/6). Dia sudah meminta dinas pendidikan (dindik) memantau perkembangan PPDB di lima SMPN tersebut. ‘’Yang jelas, nggak ada perpanjangan  pendaftaran,’’ tegasnya.

Hitungan di atas kertas, pagu PPDB di 14 SMPN bisa terpenuhi. Sebab, jumlah lulusan SDN pada tahun ajaran 2021/2022 sebanyak 2.901 siswa. Jumlah tersebut belum termasuk 1.057 siswa lulusan madrasah ibtidaiyah (MI) negeri maupun swasta di Kota Madiun. Sementara, total pagu yang tersedia 2.910 kursi.

Hanya, penerimaan siswa baru di madrasah tsanawiyah (MTs) sepekan lebih dulu digelar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Madiun sebelum PPDB jalur zonasi dibuka. Sehingga, diperkirakan sebagian siswa lulusan SDN dan MI ada yang mendaftar ke MTs.

Baca Juga :  Permenaker JHT Tak Tepat Waktu

Untuk itu, Maidi meminta dindik menjadikan sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan PPDB tahun depan. Termasuk menyangkut jadwal penerimaan siswa baru. Sementara soal sisa pagu di SMPN bakal dibiarkan kosong.

Hanya, dia akan meminta kelonggaran ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengatur ulang rombongan belajar (rombel) per kelas di sekolah yang pagunya kurang tersebut. ‘’Misalnya rombelnya delapan kelas, minimal siswanya 30–32 anak. Kalau bisa (diizinkan, Red), yang harusnya hanya ada enam kelas (rombel) kita jadikan delapan. Tapi, rombelnya tidak 30 siswa, mungkin 20–25 anak,’’ jelas Maidi.

Dengan pemerataan jumlah siswa yang disesuaikan rombel itu, menurut Maidi, bakal mempermudah guru mengatur peserta didik. Karena pembelajaran di kelas bakal berjalan efektif. ‘’Guru kalau memberikan pembelajaran ke anak-anak yang jumlahnya sedikit itu lebih mudah daripada siswa banyak. Jadi, semacam (les) privat,’’ tutur wali kota yang berlatar belakang guru itu.

Maidi menyampaikan, sebetulnya tidak ada sekolah favorit di Kota Madiun. Menurut dia, semua sama. Bahkan, fasilitas yang diberikan pemkot di sekolah-sekolah pinggiran tidak kurang. ‘’Sebenarnya sekolah favorit atau apa pun itu tidak ada. Tinggal kemampuan anak untuk belajar dan diawasi guru,’’ ungkapnya.

Dia tak menampik rombel yang tersedia pada PPDB SMPN kali ini memang melebihi jumlah lulusan SD. Sehingga, tahun depan jumlah rombel atau pagu yang ada akan dikurangi. ‘’Umpamanya saat ini rombel satu kelas pagunya 30 siswa dibuat 20. Tapi, kalau memang itu tidak boleh, ya rombelnya dikurangi,’’ jelasnya. (her/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/