alexametrics
29.2 C
Madiun
Tuesday, May 17, 2022

Bapenda Kabupaten Madiun Benahi Sistem Pembayaran Pajak

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Predikat tersangka bagi dua petugas pemungut PBB-P2 jadi cambuk bagi Pemkab Madiun untuk berbenah. Rantai penyetoran bakal dipangkas. ‘’Itu pelajaran berharga untuk lebih baik lagi. Ke depan tidak akan ada lagi pengumpulan pembayaran PBB-P2 di tingkat kecamatan,’’ kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun Hadi Sutikno, Kamis (22/7).

Saat ini pihaknya tengah menyusun regulasi baru terkait PBB-P2. Pembaruan itu difokuskan untuk memangkas panjangnya rantai pembayaran pajak. Sutikno yakin cara ini dapat menekan potensi penyimpangan. ‘’Pembaruan regulasi terkait PBB-P2 sedang dikoreksi bagian hukum,’’ ujarnya sembari menambahkan bulan depan sudah bisa diterapkan.

Meski begitu, Sutikno menyebut bahwa ke depan petugas pemungut pajak tetap ada. Pemerintah desa (pemdes) dapat mengambil keputusan. Artinya, pemungut pajak bertanggung jawab langsung ke pemdes. ‘’Petugas pemungut yang di kecamatan tidak ada lagi nanti. Kalaupun ada, hanya untuk memfasilitasi dan konsultasi seputar PBB-P2,’’ terangnya. (den/her)

Baca Juga :  Blokir Konten Negatif, Pemkot Madiun Tambah 250 Titik Wifi Gratis

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Predikat tersangka bagi dua petugas pemungut PBB-P2 jadi cambuk bagi Pemkab Madiun untuk berbenah. Rantai penyetoran bakal dipangkas. ‘’Itu pelajaran berharga untuk lebih baik lagi. Ke depan tidak akan ada lagi pengumpulan pembayaran PBB-P2 di tingkat kecamatan,’’ kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun Hadi Sutikno, Kamis (22/7).

Saat ini pihaknya tengah menyusun regulasi baru terkait PBB-P2. Pembaruan itu difokuskan untuk memangkas panjangnya rantai pembayaran pajak. Sutikno yakin cara ini dapat menekan potensi penyimpangan. ‘’Pembaruan regulasi terkait PBB-P2 sedang dikoreksi bagian hukum,’’ ujarnya sembari menambahkan bulan depan sudah bisa diterapkan.

Meski begitu, Sutikno menyebut bahwa ke depan petugas pemungut pajak tetap ada. Pemerintah desa (pemdes) dapat mengambil keputusan. Artinya, pemungut pajak bertanggung jawab langsung ke pemdes. ‘’Petugas pemungut yang di kecamatan tidak ada lagi nanti. Kalaupun ada, hanya untuk memfasilitasi dan konsultasi seputar PBB-P2,’’ terangnya. (den/her)

Baca Juga :  Besok, Agus Dipanggil Kepolisian

Most Read

Artikel Terbaru

/