alexametrics
33.7 C
Madiun
Thursday, September 29, 2022

Cegah Makelar Ruko Berulah, Pemkot Madiun Terapkan Tarif Sewa Sesuai Appraisal

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus praktik culas sewa-menyewa rumah toko (ruko) aset Pemkot Madiun. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) setempat pun tak tinggal diam. ‘’Ada indikasi terjadi praktik penyewa menyewakan kembali ke pihak lain,’’ kata Sekretaris BPKAD Kota Madiun Sidik Muktiaji, Kamis (22/9).

Praktik haram itu diduga lantaran tarif sewa keewat murah. Sesuai peraturan daerah yang berlaku, hanya Rp 6.500 per meter per tahun. ‘’Jadi, ada selisih cukup signifikan antara tarif perda dan harga pasaran,’’ ujarnya.

Untuk mencegah praktik curang tersebut, pemkot bakal menerapkan tarif retribusi dasar yang mengacu appraisal atau taksiran yang disesuaikan harga pasar. Sehingga, tidak ada kesempatan oknum penyewa mengambil keuntungan dengan mengalihsewakan ke pihak lain. ‘’Kalaupun mengambil keuntungan, harganya jelas akan lebih mahal dari pasaran,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Papringan Kalikerto Bukan Wisata Musiman

Rencananya, tarif sesuai appraisal itu bakal diterapkan di semua ruko milik pemkot. Yakni, di kawasan Taman Hijau Demangan (THD), Jalan Bogowonto, dan Jalan S. Parman. Pun, diberlakukan mulai tahun ini lantaran masa kontrak berakhir November mendatang. ‘’Ini kami lakukan untuk mencegah praktik curang atau makelar ruko,’’ bebernya.

Dia menambahkan, pihaknya telah menyosialisasikan kepada seluruh penyewa ruko milik pemkot ihwal perubahan tarif sewa tersebut. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi oknum yang menyalahgunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah untuk meraup keuntungan pribadi. ‘’Akan terus kami sosialisasikan kebijakan ini,’’ tuturnya. (ggi/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus praktik culas sewa-menyewa rumah toko (ruko) aset Pemkot Madiun. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) setempat pun tak tinggal diam. ‘’Ada indikasi terjadi praktik penyewa menyewakan kembali ke pihak lain,’’ kata Sekretaris BPKAD Kota Madiun Sidik Muktiaji, Kamis (22/9).

Praktik haram itu diduga lantaran tarif sewa keewat murah. Sesuai peraturan daerah yang berlaku, hanya Rp 6.500 per meter per tahun. ‘’Jadi, ada selisih cukup signifikan antara tarif perda dan harga pasaran,’’ ujarnya.

Untuk mencegah praktik curang tersebut, pemkot bakal menerapkan tarif retribusi dasar yang mengacu appraisal atau taksiran yang disesuaikan harga pasar. Sehingga, tidak ada kesempatan oknum penyewa mengambil keuntungan dengan mengalihsewakan ke pihak lain. ‘’Kalaupun mengambil keuntungan, harganya jelas akan lebih mahal dari pasaran,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Apes! Kaki Surati Ketiban Reruntuhan Rumah

Rencananya, tarif sesuai appraisal itu bakal diterapkan di semua ruko milik pemkot. Yakni, di kawasan Taman Hijau Demangan (THD), Jalan Bogowonto, dan Jalan S. Parman. Pun, diberlakukan mulai tahun ini lantaran masa kontrak berakhir November mendatang. ‘’Ini kami lakukan untuk mencegah praktik curang atau makelar ruko,’’ bebernya.

Dia menambahkan, pihaknya telah menyosialisasikan kepada seluruh penyewa ruko milik pemkot ihwal perubahan tarif sewa tersebut. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi oknum yang menyalahgunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah untuk meraup keuntungan pribadi. ‘’Akan terus kami sosialisasikan kebijakan ini,’’ tuturnya. (ggi/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/