KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Wali Kota Madiun Maidi kembali semprit rekanan proyek infrastruktur. Kali ini ditujukan pada konsultan perencana dan konsultan pengawas. Mengingat tahun ini tinggal menyisakan tiga bulan, pemkot meminta rekanan serius.
‘’Saya tegas dan disiplin. Perencana dan pengawas ketika diberi tugas harus bekerja sesuai apa yang harus dijalankan. Saya tidak mau main-main,’’ kata Maidi saat pengarahan dan evaluasi progres konsultan perencana dan pengawas paket pekerjaan konstruksi di gedung GCIO pemkot kemarin (22/9).
Maidi mengungkapkan, ada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan serampangan. Salah satunya, pedestrian Jalan Mayjen Sungkono. Baru beberapa pekan selesai sudah rusak. Hasil pemeriksaan, ada spesifikasi (spek) tidak sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kontrak. ‘’Saya minta bongkar dan segera diperbaiki. Ini pengawasnya bagaimana?’’ tanyanya.
Menurut Maidi, hasil pekerjaan pedestrian tersebut memalukan. Apalagi, semakin menampar wajah wali kota lantaran di dekat kawasan hotel berbintang yang notabene sebagai jujukan tamu luar daerah. ‘’Pengawas seperti ini tidak bisa dipakai lagi. Pengawas itu harus serius dan ketat mengawasi pelaksana,’’ semprotnya.
Maidi juga geram melihat hasil proyek rehabilitasi gedung SMPN 11 Kota Madiun. Menurut dia, hasilnya masih jauh dari kata memuaskan. Sebab, ada sejumlah titik yang dinilai serampangan. Salah satunya, pemasangan lantai keramik yang kurang rapi. ‘’Maaf kalau saya rewel. Karena kalau pekerjaan tidak sesuai, saya tidak mau,’’ kesalnya.
Maidi mewanti-wanti konsultan perencana dan pengawas harus benar-benar bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Tak terkecuali pihak pelaksana. Pun, pemkot tak segan-segan tidak membayar proyek yang dikerjakan serampangan. ‘’Tidak sesuai, tidak saya bayar. Saya kasih waktu untuk memperbaiki, tolong segera diperbaiki,’’ pintanya.
Dia menambahkan, pemkot berkomitmen mengevaluasi hasil kerja rekanan. Jika main-main, bakal di-blacklist. Sebab, hasil pekerjaan yang tidak baik atau tidak sesuai juga menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
‘’Kalau pekerjaannya bagus dan memuaskan, akan dipercaya mendapat proyek lainnya. Kalau satu proyek saja kurang baik, kenapa harus dipakai lagi. Lebih baik diberikan ke pelaksana yang profesional,’’ tuturnya sembari menambahkan bahwa dalam waktu dekat akan memanggil rekanan pelaksana. (ggi/c1/sat)
