alexametrics
29.3 C
Madiun
Saturday, July 2, 2022

Ukur Ulang Lahan Warga Terdampak Proyek Jalan Nasional

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Upaya mencari solusi masalah yang mengganjal proyek perbaikan dan pelebaran jalan nasional tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jika lahan terdampak secara legalitas milik warga, maka mekanisme pengadaan tanah wajib dilakukan. ‘’Tapi, sebelum itu butuh pengukuran ulang terlebih dahulu,’’ Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Madiun Carso Ahdiat, Selasa (24/5).

Secara prinsip, pihaknya siap jika ada permohonan. Baik dari pihah warga maupun instansi terkait. Sejauh ini, pihaknya belum mengetahui persis pemilik lahan terdampak proyek pelebaran Jalan Basuki Rahmat tersebut. Legalitasnya bakal terang benderang setelah pihaknya turun ke lokasi.

Sementara untuk penilaian kasar, pengukuran berpatokan pada daerah milik jalan (damija) atau ruang milik jalan (RMJ). Sebab, setiap ruas jalan memiliki dua bukti legalitas tersebut. ‘’Nanti bisa dilihat di situ. Proyek pelebaran melewati batas atau tidak. Kalau tidak, berarti sah milik negara,’’ jelasnya.

Namun, jika proyek pelebaran jalan melewati batas atau masuk lahan milik warga, mekanisme pengadaan tanah menjadi satu-satunya opsi. Menurut Carso, jika lahan warga yang terdampak seluas 872 meter persegi masih masuk skala kecil. Pun, tidak perlu penetapan lokasi (penlok).

Sehingga, proses pengadaan tanah dapat dilakukan seperti lazimnya jual-beli antara pihak pertama dan kedua. Tapi, harganya ditentukan melalui apraisal. ‘’Tidak bisa tawar-menawar untuk menghindari penyalahgunaan atau korupsi,’’ sambungnya.

Baca Juga :  Terekam CCTV, Emak-emak di Kota Madiun Curi Migor di Minimarket

Carso menambahkan, mekanisme pengadaan tanah dapat dilakukan ganti rugi atau dengan tanah pengganti. Besaran penggantian disesuaikan harga dan luasan tanah serta bangunan di atas tanah sesuai apraisal.

Untuk pembangunan demi kepentingan umum dan menyangkut pengadaan tanah, menurut dia, semua pihak harus sukarela. Kalau memang tanah warga harus diganti rugi. ‘’Semisal milik negara, warga harus melepas (lahan, Red.)-nya,’’ imbuhnya.

Dia berharap persoalan ini segera diselesaikan secara adil. Sebab, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara warga dengan pemerintah. ‘’Kalau pemohonnya warga yang masuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) akan dikenakan biaya. Namun, kalau intansi bisa nol rupiah apabila disertai surat permohonan serta syarat lain sesuai prosedur,’’ ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, proyek perbaikan dan pelebaran Jalan Basuki Rahmat oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali terancam mandek karena warga enggan merelakan lahannya yang terdampak. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun bakal membahas persoalan itu Rabu mendatang (25/5). Jika tidak menekan kesepakatan, pemkot bakal minta ATR/BPN melakukan pengukuran ulang. (ggi/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Upaya mencari solusi masalah yang mengganjal proyek perbaikan dan pelebaran jalan nasional tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jika lahan terdampak secara legalitas milik warga, maka mekanisme pengadaan tanah wajib dilakukan. ‘’Tapi, sebelum itu butuh pengukuran ulang terlebih dahulu,’’ Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Madiun Carso Ahdiat, Selasa (24/5).

Secara prinsip, pihaknya siap jika ada permohonan. Baik dari pihah warga maupun instansi terkait. Sejauh ini, pihaknya belum mengetahui persis pemilik lahan terdampak proyek pelebaran Jalan Basuki Rahmat tersebut. Legalitasnya bakal terang benderang setelah pihaknya turun ke lokasi.

Sementara untuk penilaian kasar, pengukuran berpatokan pada daerah milik jalan (damija) atau ruang milik jalan (RMJ). Sebab, setiap ruas jalan memiliki dua bukti legalitas tersebut. ‘’Nanti bisa dilihat di situ. Proyek pelebaran melewati batas atau tidak. Kalau tidak, berarti sah milik negara,’’ jelasnya.

Namun, jika proyek pelebaran jalan melewati batas atau masuk lahan milik warga, mekanisme pengadaan tanah menjadi satu-satunya opsi. Menurut Carso, jika lahan warga yang terdampak seluas 872 meter persegi masih masuk skala kecil. Pun, tidak perlu penetapan lokasi (penlok).

Sehingga, proses pengadaan tanah dapat dilakukan seperti lazimnya jual-beli antara pihak pertama dan kedua. Tapi, harganya ditentukan melalui apraisal. ‘’Tidak bisa tawar-menawar untuk menghindari penyalahgunaan atau korupsi,’’ sambungnya.

Baca Juga :  Lhadala, Parkir Sembarangan Siap Kena Gembos

Carso menambahkan, mekanisme pengadaan tanah dapat dilakukan ganti rugi atau dengan tanah pengganti. Besaran penggantian disesuaikan harga dan luasan tanah serta bangunan di atas tanah sesuai apraisal.

Untuk pembangunan demi kepentingan umum dan menyangkut pengadaan tanah, menurut dia, semua pihak harus sukarela. Kalau memang tanah warga harus diganti rugi. ‘’Semisal milik negara, warga harus melepas (lahan, Red.)-nya,’’ imbuhnya.

Dia berharap persoalan ini segera diselesaikan secara adil. Sebab, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara warga dengan pemerintah. ‘’Kalau pemohonnya warga yang masuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) akan dikenakan biaya. Namun, kalau intansi bisa nol rupiah apabila disertai surat permohonan serta syarat lain sesuai prosedur,’’ ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, proyek perbaikan dan pelebaran Jalan Basuki Rahmat oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali terancam mandek karena warga enggan merelakan lahannya yang terdampak. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun bakal membahas persoalan itu Rabu mendatang (25/5). Jika tidak menekan kesepakatan, pemkot bakal minta ATR/BPN melakukan pengukuran ulang. (ggi/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/