alexametrics
30.6 C
Madiun
Thursday, August 18, 2022

Tenaga Honorer dan Upahan Pemkot Madiun Segera Tamat?

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Keresahan tengah melanda tenaga honorer dan upahan Pemkot Madiun. Menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Penghapusan Pegawai Honorer.

Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto menilai bahwa kebijakan itu berpotensi menimbulkan masalah. Terutama dalam stabilitas serta pelayanan kepada masyarakat di pemerintah daerah (pemda). Namun, karena sudah diatur PP, pihaknya hanya bisa menjalankan regulasi itu. ‘’Itu masih dinamis. Jadi, belum fixed, karena ada juga usulan dari Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) agar dikaji kembali,’’ katanya, Jumat (24/6).

Soeko menyebutkan, saat ini ada sekitar 296 tenaga honorer yang terdata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Madiun. Selanjutnya, mereka akan dipilah sesuai ketentuan berlaku yang bisa diarahkan untuk ikut tes PPPK. ‘’Data itu belum termasuk mereka tenaga upahan,’’ ujarnya.

Berdasarkan catatan BKPSDM, ada sekitar 2.000-an tenaga honorer plus upahan di lingkup Pemkot Madiun yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Nasib mereka terancam tamat November 2023. ‘’Mereka tetap kami perhatikan, kami nggak akan membiarkan teman-teman itu (dihapus). Kami butuh mereka untuk membantu pelayanan kepada masyarakat,’’ kata Kepala BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanudin.

Baca Juga :  Usai Diuruk, Pemkot Madiun Urus Perizinan Rusunawa III ke Kemen-PUPR

Dari 2.000-an tenaga honorer dan upahan itu, disebutkan ada beberapa yang bisa masuk formasi PPPK. Selebihnya masuk tenaga outsourcing. Seperti tenaga kebersihan, driver, dan pertamanan. Namun, Haris masih menunggu keputusan fixed dari pemerintah pusat terkait pembukaan formasi PPPK tahun ini. Sementara untuk pendaftaran CPNS 2022 kemungkinan ditiadakan.

Namun, dia telah mengajukan kebutuhan rekrutmen CPNS ke Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 400-an formasi. Terbanyak formasi guru dan tenaga kesehatan. ‘’Pendaftaran CPNS belum ada informasi sampai saat ini, info dari Kemen PAN-RB semua untuk PPPK dulu,’’ jelasnya. (her/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Keresahan tengah melanda tenaga honorer dan upahan Pemkot Madiun. Menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Penghapusan Pegawai Honorer.

Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto menilai bahwa kebijakan itu berpotensi menimbulkan masalah. Terutama dalam stabilitas serta pelayanan kepada masyarakat di pemerintah daerah (pemda). Namun, karena sudah diatur PP, pihaknya hanya bisa menjalankan regulasi itu. ‘’Itu masih dinamis. Jadi, belum fixed, karena ada juga usulan dari Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) agar dikaji kembali,’’ katanya, Jumat (24/6).

Soeko menyebutkan, saat ini ada sekitar 296 tenaga honorer yang terdata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Madiun. Selanjutnya, mereka akan dipilah sesuai ketentuan berlaku yang bisa diarahkan untuk ikut tes PPPK. ‘’Data itu belum termasuk mereka tenaga upahan,’’ ujarnya.

Berdasarkan catatan BKPSDM, ada sekitar 2.000-an tenaga honorer plus upahan di lingkup Pemkot Madiun yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Nasib mereka terancam tamat November 2023. ‘’Mereka tetap kami perhatikan, kami nggak akan membiarkan teman-teman itu (dihapus). Kami butuh mereka untuk membantu pelayanan kepada masyarakat,’’ kata Kepala BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanudin.

Baca Juga :  Nanjak di Gradien 19 Persen, Hybrid Tetap Ngibrit

Dari 2.000-an tenaga honorer dan upahan itu, disebutkan ada beberapa yang bisa masuk formasi PPPK. Selebihnya masuk tenaga outsourcing. Seperti tenaga kebersihan, driver, dan pertamanan. Namun, Haris masih menunggu keputusan fixed dari pemerintah pusat terkait pembukaan formasi PPPK tahun ini. Sementara untuk pendaftaran CPNS 2022 kemungkinan ditiadakan.

Namun, dia telah mengajukan kebutuhan rekrutmen CPNS ke Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 400-an formasi. Terbanyak formasi guru dan tenaga kesehatan. ‘’Pendaftaran CPNS belum ada informasi sampai saat ini, info dari Kemen PAN-RB semua untuk PPPK dulu,’’ jelasnya. (her/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru