alexametrics
21.8 C
Madiun
Tuesday, June 28, 2022

Pemkot Pertahankan Lahan Parkir Terminal Purboyo

MADIUN – Aset Terminal Purboyo masih menjadi harta gono-gini. Sampai kini pemkot belum legawa melepas sepenuhnya ke tangan pemerintah pusat. Terminal yang telah dikelola Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak 2016 lalu ternyata masih berstatus milik pemkot.

Mandeknya proses serah terima aset itu menjadi catatan merah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD 2017. Meliputi tanah senilai Rp 5,22 miliar serta gedung dan bangunan senilai Rp 3,79 miliar. ‘’Kami sudah mengajukan ke BPN, tapi karena tanah itu nanti dipecah, (sertifikat tanah) belum jadi,’’ kata Kabid Akuntansi dan Aset Sidik Muktiaji.

Ya, pemkot rupanya tidak ingin serta merta menyerahkan seluruh kompleks terminal begitu saja kepada pemerintah pusat. Mereka tidak ingin kehilangan potensi pajak daerah atas ditariknya salah satu terminal terbesar di eks Karesidenan Madiun itu. Pemkot ngotot ingin mempertahankan dua lahan parkir di sisi utara dan selatan terminal. Itulah yang saat ini menghambat proses serah terima aset. ‘’Sampai sekarang masih proses pemecahan di BPN,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Kondusif, Dua Kali Suroan tanpa Euforia

Kemarin, BPKAD bertemu dengan BPN membahas persoalan serah terima yang terganjal sertifikasi tanah itu. Sidik mengklaim telah meminta BPN mempercepat proses pemecahan tanah menjadi tiga bagian. Usai dipecah, pemkot segera menyusun berita acara serah terima (BAS) dengan Kemenhub. ‘’Tergetnya tahun ini klir (diserahterimakan). Terpenting sudah ada komitmen dengan BPN untuk mempercepat proses,’’ tegasnya.

Di lain pihak, Penjabat Sekda Rusdiyanto mengatakan penyelesaian serah terima aset yang belum tuntas seperti alat-alat di SMA, SMK, SLB, serta terminal menjadi prioritas. Menyusul temuan BPK dalam APBD 2017 lalu. Sebelumnya, sejumlah aset berupa alat-alat di SMA, SMK, dan SLB sudah tuntas disusulkan pada Pemprov Jatim pekan lalu. ‘’Kami prioritaskan karena itu menjadi temuan BPK. Sebisa mungkin seluruh aset yang belum diserahkan, baik ke pusat maupun provinsi, bisa selesai tahun ini,’’ janjinya. (naz/c1/fin)

 

 

MADIUN – Aset Terminal Purboyo masih menjadi harta gono-gini. Sampai kini pemkot belum legawa melepas sepenuhnya ke tangan pemerintah pusat. Terminal yang telah dikelola Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak 2016 lalu ternyata masih berstatus milik pemkot.

Mandeknya proses serah terima aset itu menjadi catatan merah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD 2017. Meliputi tanah senilai Rp 5,22 miliar serta gedung dan bangunan senilai Rp 3,79 miliar. ‘’Kami sudah mengajukan ke BPN, tapi karena tanah itu nanti dipecah, (sertifikat tanah) belum jadi,’’ kata Kabid Akuntansi dan Aset Sidik Muktiaji.

Ya, pemkot rupanya tidak ingin serta merta menyerahkan seluruh kompleks terminal begitu saja kepada pemerintah pusat. Mereka tidak ingin kehilangan potensi pajak daerah atas ditariknya salah satu terminal terbesar di eks Karesidenan Madiun itu. Pemkot ngotot ingin mempertahankan dua lahan parkir di sisi utara dan selatan terminal. Itulah yang saat ini menghambat proses serah terima aset. ‘’Sampai sekarang masih proses pemecahan di BPN,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Jadikan Sumpah Pemuda Momentum Pemersatu Bangsa

Kemarin, BPKAD bertemu dengan BPN membahas persoalan serah terima yang terganjal sertifikasi tanah itu. Sidik mengklaim telah meminta BPN mempercepat proses pemecahan tanah menjadi tiga bagian. Usai dipecah, pemkot segera menyusun berita acara serah terima (BAS) dengan Kemenhub. ‘’Tergetnya tahun ini klir (diserahterimakan). Terpenting sudah ada komitmen dengan BPN untuk mempercepat proses,’’ tegasnya.

Di lain pihak, Penjabat Sekda Rusdiyanto mengatakan penyelesaian serah terima aset yang belum tuntas seperti alat-alat di SMA, SMK, SLB, serta terminal menjadi prioritas. Menyusul temuan BPK dalam APBD 2017 lalu. Sebelumnya, sejumlah aset berupa alat-alat di SMA, SMK, dan SLB sudah tuntas disusulkan pada Pemprov Jatim pekan lalu. ‘’Kami prioritaskan karena itu menjadi temuan BPK. Sebisa mungkin seluruh aset yang belum diserahkan, baik ke pusat maupun provinsi, bisa selesai tahun ini,’’ janjinya. (naz/c1/fin)

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/