alexametrics
24.3 C
Madiun
Tuesday, July 5, 2022

Soal Bakal CPNS TMS, Dewan Minta BKD Tidak Menghindar

MADIUN – Polemik diskualifikasi bakal calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 Pemkab Madiun bikin risih wakil rakyat. Komisi A DPRD setempat mendesak badan kepegawaian daerah (BKD) menuntaskan perkara WDS. Apalagi, salah seorang pelamar yang diputuskan tidak memenuhi syarat (TMS) itu melayangkan surat keberatan ke sekdakab. ‘’Jangan sampai melebar hingga ke ranah hukum,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Hidayat kemarin (24/2).

Menurut Wahyu, BKD perlu berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Ada dua hal urgensinya. Pertama, memastikan ulang dua surat edaran (SE) yang diperdebatkan. Yakni, BKD berpedoman surat Permenristekdikti 97197/A2.1/KP/2017 dalam merekomendasikan WDS tidak mengantongi akreditasi prodi saat kelulusan. Di lain pihak, pelamar berpegang surat Men PAN-RB nomor B/480/M.SM.01.00/2018. Regulasi yang diklaim bila akreditasi bukan menjadi syarat rekrutmen CPNS. ‘’Konsultasi untuk memastikan regulasi mana yang benar dijadikan acuan,’’ ujarnya.

Kedua, keterlibatan panitia seleksi nasional (panselnas) atau Kemen PAN-RB adalah membantu meyakinkan WDS seandainya regulasi yang jadi pegangannya keliru. Sebagai antisipasi, mengingat alumnus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu tidak terima atas penjelasan sebelumnya. Juga membantu meluruskan regulasi yang sebenarnya. Seandainya BKD keliru mengambil keputusan. ‘’Kuncinya adalah komunikasi dengan baik. Jangan malah menghindar terus,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Kejaksaan Selidiki Penyaluran Kredit Fiktif di PD BPR Kota Madiun

Komisi A belum bisa ikut campur mengurai polemik antara peserta dengan panitia seleksi daerah (panselda). Sebab, tidak ada laporan pengaduan dari WDS atas keputusan pemkab. Pendeknya, lembaga yang menangani urusan kepegawaian itu beranggapan polemik rekrutmen CPNS bisa diselesaikan tanpa perlu bantuan legislatif. Beda kasus bila ada laporan masuk, pihaknya bisa ikut cawe-cawe. ‘’Kami punya dasar untuk memanggil pihak-pihak terkait lewat rapat dengar pendapat (RDP),’’ jelasnya.

Menurut Wahyu, pokok persoalan ada pada WDS selaku pihak yang dirugikan dengan BKD selaku pengambil keputusan. Sedangkan Unesa sebatas pengawal. Terlepas perguruan tinggi negeri (PTN) itu berjanji melayangkan surat keberatan serupa dengan WDS. Hingga mengancam membawa persoalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ‘’Artinya, kalau pemkab sudah menemukan titik temu dengan peserta, Unesa otomatis bisa melunak,’’ tuturnya. (cor/sat)

MADIUN – Polemik diskualifikasi bakal calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 Pemkab Madiun bikin risih wakil rakyat. Komisi A DPRD setempat mendesak badan kepegawaian daerah (BKD) menuntaskan perkara WDS. Apalagi, salah seorang pelamar yang diputuskan tidak memenuhi syarat (TMS) itu melayangkan surat keberatan ke sekdakab. ‘’Jangan sampai melebar hingga ke ranah hukum,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Hidayat kemarin (24/2).

Menurut Wahyu, BKD perlu berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Ada dua hal urgensinya. Pertama, memastikan ulang dua surat edaran (SE) yang diperdebatkan. Yakni, BKD berpedoman surat Permenristekdikti 97197/A2.1/KP/2017 dalam merekomendasikan WDS tidak mengantongi akreditasi prodi saat kelulusan. Di lain pihak, pelamar berpegang surat Men PAN-RB nomor B/480/M.SM.01.00/2018. Regulasi yang diklaim bila akreditasi bukan menjadi syarat rekrutmen CPNS. ‘’Konsultasi untuk memastikan regulasi mana yang benar dijadikan acuan,’’ ujarnya.

Kedua, keterlibatan panitia seleksi nasional (panselnas) atau Kemen PAN-RB adalah membantu meyakinkan WDS seandainya regulasi yang jadi pegangannya keliru. Sebagai antisipasi, mengingat alumnus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu tidak terima atas penjelasan sebelumnya. Juga membantu meluruskan regulasi yang sebenarnya. Seandainya BKD keliru mengambil keputusan. ‘’Kuncinya adalah komunikasi dengan baik. Jangan malah menghindar terus,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Korona Sasar Pasar Dungus

Komisi A belum bisa ikut campur mengurai polemik antara peserta dengan panitia seleksi daerah (panselda). Sebab, tidak ada laporan pengaduan dari WDS atas keputusan pemkab. Pendeknya, lembaga yang menangani urusan kepegawaian itu beranggapan polemik rekrutmen CPNS bisa diselesaikan tanpa perlu bantuan legislatif. Beda kasus bila ada laporan masuk, pihaknya bisa ikut cawe-cawe. ‘’Kami punya dasar untuk memanggil pihak-pihak terkait lewat rapat dengar pendapat (RDP),’’ jelasnya.

Menurut Wahyu, pokok persoalan ada pada WDS selaku pihak yang dirugikan dengan BKD selaku pengambil keputusan. Sedangkan Unesa sebatas pengawal. Terlepas perguruan tinggi negeri (PTN) itu berjanji melayangkan surat keberatan serupa dengan WDS. Hingga mengancam membawa persoalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. ‘’Artinya, kalau pemkab sudah menemukan titik temu dengan peserta, Unesa otomatis bisa melunak,’’ tuturnya. (cor/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/