KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Madiun 2022, Jumat (24/3). Di hadapan legislatif, wali kota membeberkan hasil kinerjanya sepanjang tahun lalu.
Untuk menupas tuntas LKPj tersebut, DPRD sepakat membentuk panitia khusus (pansus). ‘’Langsung kami bentuk pansus setelah rapat paripurna penyampaian LKPj,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS, Jumat (24/3).
Pansus LKPj, sebut Andi, diketuai Handoko Budi Setyo. Rencananya, pembahasan laporan tersebut digelar Rabu (29/3) dengan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Madiun. Pun, ditarget tuntas sepuluh hari ke depan atau paling lambat 3 April. ‘’Kami berharap dapat melaksanakan pembahasan sesegera mungkin,’’ ucapnya.
Menurut Andi, pihaknya belum dapat menyebut titik fokus pada pembahasan LKPj. Butuh waktu untuk kembali membuka dokumen besar LKPj. Setelah itu, poin-poin yang patut dijadikan rekomendasi bakal menjadi fokus dan segera disampaikan ke wali kota. ‘’Rekomendasi kami serahkan langsung ke wali kota tanpa harus melalui paripurna,’’ pungkasnya. (ggi/sat)
KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Madiun 2022, Jumat (24/3). Di hadapan legislatif, wali kota membeberkan hasil kinerjanya sepanjang tahun lalu.
Untuk menupas tuntas LKPj tersebut, DPRD sepakat membentuk panitia khusus (pansus). ‘’Langsung kami bentuk pansus setelah rapat paripurna penyampaian LKPj,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya BMS, Jumat (24/3).
Pansus LKPj, sebut Andi, diketuai Handoko Budi Setyo. Rencananya, pembahasan laporan tersebut digelar Rabu (29/3) dengan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Madiun. Pun, ditarget tuntas sepuluh hari ke depan atau paling lambat 3 April. ‘’Kami berharap dapat melaksanakan pembahasan sesegera mungkin,’’ ucapnya.
Menurut Andi, pihaknya belum dapat menyebut titik fokus pada pembahasan LKPj. Butuh waktu untuk kembali membuka dokumen besar LKPj. Setelah itu, poin-poin yang patut dijadikan rekomendasi bakal menjadi fokus dan segera disampaikan ke wali kota. ‘’Rekomendasi kami serahkan langsung ke wali kota tanpa harus melalui paripurna,’’ pungkasnya. (ggi/sat)
