alexametrics
29.6 C
Madiun
Thursday, August 18, 2022

Vonis Ringan Terdakwa Korupsi PDAM Kota Madiun

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madiun – Proses persidangan perkara dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran pembayaran tenaga harian lepas (THL) di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun tuntas. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya memvonis bersalah terdakwa Sandi Kunariyanto kemarin (24/6).

Mantan Kabag transmisi dan distribusi itu dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara plus denda Rp 100 juta subsider dua  bulan kurungan. Sandi juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 176,8 juta. Jika tidak, hartanya bakal dilelang. Bila pembayaran tak mencukupi, akan diganti penjara dua bulan.

Putusan majelis hakim yang diketuai Tongani itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun. Dalam sidang Jumat (10/6) lalu, JPU menuntut terdakwa lima tahun hukuman penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan dikurangi selama masa tahanan.

Dalam tuntutannya, JPU menganggap yang bersangkutan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sandi juga dianggap melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Namun, dalam amar putusannya majelis hakim berpandangan bahwa Sandi terbukti melanggar pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sebab, perbuatannya dinilai menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara.

Baca Juga :  Untuk Memastikan Desa Metesih Sarat Nilai Sejarah Butuh Proses Panjang

Kasi Intelijen Kejari Kota Madiun Ahmad Heru Prasetyo menegaskan, pihak JPU masih pikir-pikir atas putusan hakim tersebut. Kendati proses hukum sudah sesuai prosedur. ‘’JPU masih menggunakan waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas vonis majelis hakim itu,’’ katanya.

Pihaknya bakal mempelajari lebih lanjut salinan putusan resmi dari PN Tipikor. Apabila ada dissenting opinion (DO), pihaknya bakal menentukan langkah selanjutnya. ‘’JPU masih memiliki upaya hukum banding, ada peluang ke sana. Tapi, kami masih pikir-pikir. Karena putusan lengkapnya belum kami terima, baru dibacakan majelis hakim,’’ terangnya.

Diketahui, terdakwa Sandi Kunariyanto diduga melakukan korupsi anggaran bidang transmisi dan distribusi dalam pembayaran tenaga harian lepas pada sub-bagian pemasangan serta pemeliharaan sambungan pelanggan di PDAM Kota Madiun pada 2017–2021.

Saat itu, terdakwa menjabat Kabag transmisi dan distribusi. Dia diduga menyalahgunakan anggaran Rp 263,6 juta. Sebagian uang itu dibagikan kepada 13 orang saksi dan telah dikembalikan ke negara dengan dititipkan melalui Kejari Kota Madiun sebesar Rp 79,4 juta. (her/c1/sat)

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madiun – Proses persidangan perkara dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran pembayaran tenaga harian lepas (THL) di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun tuntas. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya memvonis bersalah terdakwa Sandi Kunariyanto kemarin (24/6).

Mantan Kabag transmisi dan distribusi itu dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara plus denda Rp 100 juta subsider dua  bulan kurungan. Sandi juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 176,8 juta. Jika tidak, hartanya bakal dilelang. Bila pembayaran tak mencukupi, akan diganti penjara dua bulan.

Putusan majelis hakim yang diketuai Tongani itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun. Dalam sidang Jumat (10/6) lalu, JPU menuntut terdakwa lima tahun hukuman penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan dikurangi selama masa tahanan.

Dalam tuntutannya, JPU menganggap yang bersangkutan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sandi juga dianggap melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Namun, dalam amar putusannya majelis hakim berpandangan bahwa Sandi terbukti melanggar pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Sebab, perbuatannya dinilai menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara.

Baca Juga :  Dari Bonsai, Rohmad Wahyudi Raih Pundi-Pundi Rupiah

Kasi Intelijen Kejari Kota Madiun Ahmad Heru Prasetyo menegaskan, pihak JPU masih pikir-pikir atas putusan hakim tersebut. Kendati proses hukum sudah sesuai prosedur. ‘’JPU masih menggunakan waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas vonis majelis hakim itu,’’ katanya.

Pihaknya bakal mempelajari lebih lanjut salinan putusan resmi dari PN Tipikor. Apabila ada dissenting opinion (DO), pihaknya bakal menentukan langkah selanjutnya. ‘’JPU masih memiliki upaya hukum banding, ada peluang ke sana. Tapi, kami masih pikir-pikir. Karena putusan lengkapnya belum kami terima, baru dibacakan majelis hakim,’’ terangnya.

Diketahui, terdakwa Sandi Kunariyanto diduga melakukan korupsi anggaran bidang transmisi dan distribusi dalam pembayaran tenaga harian lepas pada sub-bagian pemasangan serta pemeliharaan sambungan pelanggan di PDAM Kota Madiun pada 2017–2021.

Saat itu, terdakwa menjabat Kabag transmisi dan distribusi. Dia diduga menyalahgunakan anggaran Rp 263,6 juta. Sebagian uang itu dibagikan kepada 13 orang saksi dan telah dikembalikan ke negara dengan dititipkan melalui Kejari Kota Madiun sebesar Rp 79,4 juta. (her/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/