alexametrics
23.5 C
Madiun
Tuesday, August 16, 2022

Uji Kir Minim Kontribusi, Pemkot Madiun Revisi Perda Retribusi

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor (kir) ke pendapatan asli daerah (PAD) Kota Madiun masih minim. Untuk mendongkraknya, pemkot merevisi Perda 27/2011 terkait retribusi. ‘’Selama ini, retribusi uji kir yang dibebankan kepada masyarakat sangat kecil,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi.

Nota penjelasan perubahan perda tersebut sudah disampaikan Maidi dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu. Alasannya, perda sebelumnya sudah tidak relevan. Menurut dia, retribusi yang dipungut tidak sebanding dengan banyaknya item yang diuji.

Kendati demikian, Maidi minta pelaksanaan uji kir tidak hanya legal formal. Melainkan harus diteliti dengan benar. ‘’Jangan sampai terjadi kir di Kota Madiun asal-asalan. Sehingga, berdampak pada sesuatu yang tidak diinginkan. Harus profesional dan berkualitas,’’ tegasnya.

Revisi itu juga untuk menindaklanjuti surat Dirjen Kemenhub tertanggal 25 Februari 2019 lalu. Perihal percepatan penerapan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Secara substansi, materi raperda berisi perubahan buku uji, tanda uji, dan tanda samping jadi kartu uji.  Serta penyesuaian tarif retribusi atas penerbitan kartu uji tersebut.

Maidi juga menyebut lokasi uji kir saat ini menempati aset Pemprov Jatim. Sehingga, pemkot berencana untuk meminta aset itu. Sehingga, tidak ada ketergantungan lagi dengan pemprov. Termasuk  juga peremajaan alat uji kir. ‘’Biar pengelolaannya mudah,’’ ujarnya.

Diketahui, keberadaan tempat uji kir tersebut jadi catatan penilaian wahana tata nugraha (WTN). Sebab, merupakan milik pemprov. ‘’Harusnya menempati aset pemkot. Saat itu pemkot menyerahkan aset ke provinsi cukup banyak, semua sekolah. Maunya tukar. Setelah ditindaklanjuti kok trouble terus. Kalau tetap nggak bisa ya buat sendiri,’’ terang Maidi. (her/c1/sat)

Strobo-Sirine Haram untuk Kendaraan Pribadi

MASIH terkait kelaikan kendaraan bermotor. Pemilik dilarang memasang sirine dan strobo pada kendaraan pribadinya. Jika nekat, ancaman hukumannya kurungan penjara satu bulan dan denda paling banyak Rp 250 ribu. Itu dianggap melanggar pasal 287 ayat 4 UU 29/2009 tentang lalu lintas.

Baca Juga :  PRESIDEN PONOROGO MILIK ICWP

Menurut Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Budi Cahyono, selain sirine dan strobo sejumlah peralatan lain juga diharamkan. Seperti bumper, tanduk, dan lampu menyilaukan. Sebab, membahayakan pengendara lain. ‘’Peralatan itu sudah diatur peruntukannya,’’ kata Budi.

Pemasangan peralatan tersebut juga dapat memicu kecelakaan. Sebab, tidak sesuai fungsi kendaraan. ‘’Peralatan itu tidak untuk kendaraan pribadi,’’ tegasnya.

Dia memerinci, lampu strobo biru plus sirine hanya untuk Polri. Strobo merah dilengkapi sirine untuk kendaraan tahanan, pengawalan TNI, mobil pemadam kebakaran, ambulans, PMI, dan mobil jenazah. Strobo kuning tanpa sirine untuk patroli jalan tol.

Sehingga, jenis-jenis kendaraan tersebut mendapat prioritas di jalan. Misalnya ambulans yang melaju dengan strobo dan sirine menyala wajib didahulukan. Kendaraan lain harus membuka jalan. ‘’Begitu juga jenis kendaraan lain yang saya sebut itu,’’ sambungnya.

Budi menjelaskan, strobo dan sirine merupakan tanda sekaligus peringatan untuk pengendara lain. Pun digunakan dalam situasi tertentu untuk mendapat prioritas di jalan.

Pihaknya tidak segan menindak pelanggarnya. Bulan ini misalnya, pihaknya mengamankan lima mobil yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan kurun Januari hingga Oktober melakukan penindakan satu tilang dan empat teguran. ‘’Ke depan kami akan lebih intens melakukan razia,’’ tuturnya.

Pelanggar diproses sesuai prosedur berlaku. Sekaligus sebagai pelajaran dan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan berlalu lintas. ‘’Kami imbau pengendara mematuhi peraturan. Jangan sampai kedua alat tersebut untuk gaya-gayaan,’’ tegasnya. (kid/c1/sat)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor (kir) ke pendapatan asli daerah (PAD) Kota Madiun masih minim. Untuk mendongkraknya, pemkot merevisi Perda 27/2011 terkait retribusi. ‘’Selama ini, retribusi uji kir yang dibebankan kepada masyarakat sangat kecil,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi.

Nota penjelasan perubahan perda tersebut sudah disampaikan Maidi dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu. Alasannya, perda sebelumnya sudah tidak relevan. Menurut dia, retribusi yang dipungut tidak sebanding dengan banyaknya item yang diuji.

Kendati demikian, Maidi minta pelaksanaan uji kir tidak hanya legal formal. Melainkan harus diteliti dengan benar. ‘’Jangan sampai terjadi kir di Kota Madiun asal-asalan. Sehingga, berdampak pada sesuatu yang tidak diinginkan. Harus profesional dan berkualitas,’’ tegasnya.

Revisi itu juga untuk menindaklanjuti surat Dirjen Kemenhub tertanggal 25 Februari 2019 lalu. Perihal percepatan penerapan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Secara substansi, materi raperda berisi perubahan buku uji, tanda uji, dan tanda samping jadi kartu uji.  Serta penyesuaian tarif retribusi atas penerbitan kartu uji tersebut.

Maidi juga menyebut lokasi uji kir saat ini menempati aset Pemprov Jatim. Sehingga, pemkot berencana untuk meminta aset itu. Sehingga, tidak ada ketergantungan lagi dengan pemprov. Termasuk  juga peremajaan alat uji kir. ‘’Biar pengelolaannya mudah,’’ ujarnya.

Diketahui, keberadaan tempat uji kir tersebut jadi catatan penilaian wahana tata nugraha (WTN). Sebab, merupakan milik pemprov. ‘’Harusnya menempati aset pemkot. Saat itu pemkot menyerahkan aset ke provinsi cukup banyak, semua sekolah. Maunya tukar. Setelah ditindaklanjuti kok trouble terus. Kalau tetap nggak bisa ya buat sendiri,’’ terang Maidi. (her/c1/sat)

Strobo-Sirine Haram untuk Kendaraan Pribadi

MASIH terkait kelaikan kendaraan bermotor. Pemilik dilarang memasang sirine dan strobo pada kendaraan pribadinya. Jika nekat, ancaman hukumannya kurungan penjara satu bulan dan denda paling banyak Rp 250 ribu. Itu dianggap melanggar pasal 287 ayat 4 UU 29/2009 tentang lalu lintas.

Baca Juga :  Juni, Eselon IV Difungsionalkan

Menurut Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Budi Cahyono, selain sirine dan strobo sejumlah peralatan lain juga diharamkan. Seperti bumper, tanduk, dan lampu menyilaukan. Sebab, membahayakan pengendara lain. ‘’Peralatan itu sudah diatur peruntukannya,’’ kata Budi.

Pemasangan peralatan tersebut juga dapat memicu kecelakaan. Sebab, tidak sesuai fungsi kendaraan. ‘’Peralatan itu tidak untuk kendaraan pribadi,’’ tegasnya.

Dia memerinci, lampu strobo biru plus sirine hanya untuk Polri. Strobo merah dilengkapi sirine untuk kendaraan tahanan, pengawalan TNI, mobil pemadam kebakaran, ambulans, PMI, dan mobil jenazah. Strobo kuning tanpa sirine untuk patroli jalan tol.

Sehingga, jenis-jenis kendaraan tersebut mendapat prioritas di jalan. Misalnya ambulans yang melaju dengan strobo dan sirine menyala wajib didahulukan. Kendaraan lain harus membuka jalan. ‘’Begitu juga jenis kendaraan lain yang saya sebut itu,’’ sambungnya.

Budi menjelaskan, strobo dan sirine merupakan tanda sekaligus peringatan untuk pengendara lain. Pun digunakan dalam situasi tertentu untuk mendapat prioritas di jalan.

Pihaknya tidak segan menindak pelanggarnya. Bulan ini misalnya, pihaknya mengamankan lima mobil yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan kurun Januari hingga Oktober melakukan penindakan satu tilang dan empat teguran. ‘’Ke depan kami akan lebih intens melakukan razia,’’ tuturnya.

Pelanggar diproses sesuai prosedur berlaku. Sekaligus sebagai pelajaran dan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan berlalu lintas. ‘’Kami imbau pengendara mematuhi peraturan. Jangan sampai kedua alat tersebut untuk gaya-gayaan,’’ tegasnya. (kid/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/