alexametrics
24.1 C
Madiun
Monday, July 4, 2022

Lapas Pemuda Madiun Batasi Tatap Muka Pengunjung-Wabin

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum-HAM) Jawa Timur waspada. Menyusul Covid-19 varian Omicron yang telah masuk wilayah Madiun. Selain pengetatan, dibutuhkan inovasi pelayanan untuk meminimalkan tatap muka di lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) koordinator wilayah (korwil) Madiun Raya.

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum-HAM Jatim Jaya Saputra menyebutkan, Omicron merupakan persoalan global. Karena itu, dibutuhkan sinergitas lintas sektoral. Pun, inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi (TI). ‘’Diupayakan semua bekerja keras membatasi Omicron masuk dengan sinergitas tinggi,’’ kata Jaya saat Deklarasi Janji Kinerja 2022 di Lapas Kelas I Madiun, Selasa (25/1).

Dia mengapresiasi lapas maupun rutan yang telah menggunakan aplikasi untuk mendukung pelayanan. Seperti E-Bluder yang diterapkan Lapas Pemuda Kelas II-A Madiun maupun aplikasi Si-Bima dari bapas setempat. Aplikasi tersebut untuk membatasi kontak tatap muka langsung antara pengunjung dan warga binaan (wabin). ‘’Jadi, lebih aman,’’ ujarnya.

Kalapas Pemuda Kelas II-A Madiun Ardian Nova Christiawan menjelaskan, aplikasi tersebut diluncurkan menyesuaikan situasi pandemi. Pengunjung difasilitasi agar menghindari tatap muka. Apalagi saat ini pemerintah pusat melarang kunjungan langsung ke lapas. ‘’Kunjungannya melalui video call,’’ kata Nova yang juga Plt Kalapas Kelas I Madiun itu.

Nova menambahkan, layanan penitipan barang juga dibatasi. Tujuannya mengantisipasi persebaran Covid-19. Pun, rutin me-warning pegawai agar disiplin protokol kesehatan. Termasuk rajin sterilisasi dengan cairan disinfektan di seluruh blok. ‘’Kita tidak tahu siapa yang terpapar dan yang tidak, karena seperti flu biasa,’’ lanjutnya.

Baca Juga :  Inspektorat Tempati Eks Rumdin Ketua DPRD Kota Madiun

Mitigasi risiko pencegahan Covid-19 juga diberlakukan untuk prosedur narapidana (napi) layaran. Mereka yang dipindahkan ke lapas setempat diwajibkan menjalani swab test. Jika hasilnya negatif, dilanjutkan karantina di ruang isolasi selama 14 hari. Setelah itu dapat dipindahkan ke blok. Jika terkonfirmasi, harus dirawat dan diisolasi. ‘’Alhamdulillah selama ini nihil,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur Agus Mutakin memberi catatan terkait aplikasi pelayanan di lapas. Menurut dia, perlu ada fitur pengaduan. Sehingga, substansi pengaduan wabin maupun keluarga dapat terlokalisasi. ‘’Jangan sampai aduan melebar ke luar, contohnya ke Ombudsman atau lebih parah ke media sosial,’’ tutur Agus.

Sebab, pengaduan yang viral di media sosial bisa jadi bumerang. Pun, sulit dikendalikan. Apalagi, jumlah pemegang handphone di Indonesia mencapai 325 juta. Lebih banyak ketimbang populasi penduduk sebanyak 270 juta jiwa. Sebab, menurut Agus, media sosial bukan solusi. Tapi, substansi pengaduan digodok. ‘’Nah, ini yang harus dipertimbangkan,’’ ujarnya.

Di sisi lain, Agus turut mengapresiasi inovasi pelayanan tersebut. Namun, dia berharap aplikasi itu berfungsi dengan baik. Mulai pembaruan konten hingga layanan yang semakin inovatif. Dia meminta tidak hanya berhenti di launching dan setelah itu tidak ada tindak lanjut atau konten. ‘’Harus update dan dipelihara dengan baik,’’ pintanya.

Sementara itu, penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja 2022 diikuti seluruh perwakilan lapas dan rutan di Korwil Madiun Raya. Deklarasi itu dilaksanakan rutin setiap tahun sebagai pengingat insan Kemenkum-HAM memiliki tugas dan tanggung jawab. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. (kid/c1/sat/her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum-HAM) Jawa Timur waspada. Menyusul Covid-19 varian Omicron yang telah masuk wilayah Madiun. Selain pengetatan, dibutuhkan inovasi pelayanan untuk meminimalkan tatap muka di lapas maupun rumah tahanan negara (rutan) koordinator wilayah (korwil) Madiun Raya.

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum-HAM Jatim Jaya Saputra menyebutkan, Omicron merupakan persoalan global. Karena itu, dibutuhkan sinergitas lintas sektoral. Pun, inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi (TI). ‘’Diupayakan semua bekerja keras membatasi Omicron masuk dengan sinergitas tinggi,’’ kata Jaya saat Deklarasi Janji Kinerja 2022 di Lapas Kelas I Madiun, Selasa (25/1).

Dia mengapresiasi lapas maupun rutan yang telah menggunakan aplikasi untuk mendukung pelayanan. Seperti E-Bluder yang diterapkan Lapas Pemuda Kelas II-A Madiun maupun aplikasi Si-Bima dari bapas setempat. Aplikasi tersebut untuk membatasi kontak tatap muka langsung antara pengunjung dan warga binaan (wabin). ‘’Jadi, lebih aman,’’ ujarnya.

Kalapas Pemuda Kelas II-A Madiun Ardian Nova Christiawan menjelaskan, aplikasi tersebut diluncurkan menyesuaikan situasi pandemi. Pengunjung difasilitasi agar menghindari tatap muka. Apalagi saat ini pemerintah pusat melarang kunjungan langsung ke lapas. ‘’Kunjungannya melalui video call,’’ kata Nova yang juga Plt Kalapas Kelas I Madiun itu.

Nova menambahkan, layanan penitipan barang juga dibatasi. Tujuannya mengantisipasi persebaran Covid-19. Pun, rutin me-warning pegawai agar disiplin protokol kesehatan. Termasuk rajin sterilisasi dengan cairan disinfektan di seluruh blok. ‘’Kita tidak tahu siapa yang terpapar dan yang tidak, karena seperti flu biasa,’’ lanjutnya.

Baca Juga :  Kalangan Pengusaha Kota Madiun Tatap Tahun Macan Air dengan Optimisme

Mitigasi risiko pencegahan Covid-19 juga diberlakukan untuk prosedur narapidana (napi) layaran. Mereka yang dipindahkan ke lapas setempat diwajibkan menjalani swab test. Jika hasilnya negatif, dilanjutkan karantina di ruang isolasi selama 14 hari. Setelah itu dapat dipindahkan ke blok. Jika terkonfirmasi, harus dirawat dan diisolasi. ‘’Alhamdulillah selama ini nihil,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur Agus Mutakin memberi catatan terkait aplikasi pelayanan di lapas. Menurut dia, perlu ada fitur pengaduan. Sehingga, substansi pengaduan wabin maupun keluarga dapat terlokalisasi. ‘’Jangan sampai aduan melebar ke luar, contohnya ke Ombudsman atau lebih parah ke media sosial,’’ tutur Agus.

Sebab, pengaduan yang viral di media sosial bisa jadi bumerang. Pun, sulit dikendalikan. Apalagi, jumlah pemegang handphone di Indonesia mencapai 325 juta. Lebih banyak ketimbang populasi penduduk sebanyak 270 juta jiwa. Sebab, menurut Agus, media sosial bukan solusi. Tapi, substansi pengaduan digodok. ‘’Nah, ini yang harus dipertimbangkan,’’ ujarnya.

Di sisi lain, Agus turut mengapresiasi inovasi pelayanan tersebut. Namun, dia berharap aplikasi itu berfungsi dengan baik. Mulai pembaruan konten hingga layanan yang semakin inovatif. Dia meminta tidak hanya berhenti di launching dan setelah itu tidak ada tindak lanjut atau konten. ‘’Harus update dan dipelihara dengan baik,’’ pintanya.

Sementara itu, penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja 2022 diikuti seluruh perwakilan lapas dan rutan di Korwil Madiun Raya. Deklarasi itu dilaksanakan rutin setiap tahun sebagai pengingat insan Kemenkum-HAM memiliki tugas dan tanggung jawab. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. (kid/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/