alexametrics
25.6 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

Tekan Penularan Covid-19, Butuh Kebijakan Ketat-Longgar

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat masih dibutuhkan untuk meminimalkan risiko gelombang ketiga wabah virus korona.  Mengingat tren kasus Covid-19 cenderung naik. Khususnya varian baru Omicron.

Persebaran virus berpotensi semakin meluas jika mobilitas masyarakat masih tinggi. ‘’Kalau masih ada pelaku perjalanan luar daerah atau luar negeri, kerumunan masyarakat, dan tanpa prokes, berpotensi kasus terus bertambah,’’ kata Zaenal Abidin, epidemiolog STIKes Bhakti Husada Mulia Madiun, Rabu (26/1).

Menurut Zaenal, sulit menekan transmisi virus di tengah pelonggaran kegiatan masyarakat. Berdasarkan data, Omicron merupakan virus impor dari pelaku perjalanan luar negeri. Namun, saat ini penularan sudah masuk fase transmisi lokal. Sehingga, orang yang terpapar tidak hanya pelaku perjalanan luar negeri. ‘’Virus ini sudah menyebar luas,’’ ujarnya.

Kunci penanganannya, lanjut Zaenal, gencar melakukan surveilans atau pemantauan penyakit akibat virus korona untuk menemukan pola perkembangannya. Terus mencari sumber penularan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian. Caranya, mengoptimalkan testing, tracing, dan treatment (3T). ‘’Peran masyarakat menjaga prokes juga sangat penting,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Aksi Tipu-tipu Napi Lapas Pemuda Madiun Jadi Atensi Kanwil Kemenkumham Jatim

Menurut Zaenal, potensi munculnya mutasi virus varian baru sangat mungkin. Penyebabnya, kondisi demografi dan geografi wilayah. Mutasi virus dapat terjadi jika ada perubahan struktur genetik dampak kesalahan penyalinan atau pertukaran genom  virus berbeda dalam tubuh orang yang terpapar. Sehingga, antibodi sulit mengenalinya. ‘’Ketika persebaran virus tak terkendali dapat muncul mutasi varian virus,’’ terangnya.

Untuk itu, dia menyarankan pemerintah menentukan kebijakan dinamis yang mampu menyesuaikan perkembangan virus. Yakni, tren kenaikan atau penurunan kasus persebaran dan penularan yang tidak dapat diprediksi. Bukan tidak mungkin angka kasus naik signifikan. ‘’Pemerintah harus tahu kapan kebijakan pembatasan atau pengetatan dan kapan pelonggaran,’’ jelasnya.

Pembelajaran tatap muka (PTM), misalnya. Jika terjadi temuan kasus di lingkungan satuan pendidikan, sebaiknya dilakukan penutupan. Sebaliknya, jika nihil kasus PTM dapat dijalankan secara normal. ‘’Jadi, harus fleksibel mengikuti perkembangan virus,’’ tuturnya sembari meminta masyarakat menerapkan prokes ketat. (mg4/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat masih dibutuhkan untuk meminimalkan risiko gelombang ketiga wabah virus korona.  Mengingat tren kasus Covid-19 cenderung naik. Khususnya varian baru Omicron.

Persebaran virus berpotensi semakin meluas jika mobilitas masyarakat masih tinggi. ‘’Kalau masih ada pelaku perjalanan luar daerah atau luar negeri, kerumunan masyarakat, dan tanpa prokes, berpotensi kasus terus bertambah,’’ kata Zaenal Abidin, epidemiolog STIKes Bhakti Husada Mulia Madiun, Rabu (26/1).

Menurut Zaenal, sulit menekan transmisi virus di tengah pelonggaran kegiatan masyarakat. Berdasarkan data, Omicron merupakan virus impor dari pelaku perjalanan luar negeri. Namun, saat ini penularan sudah masuk fase transmisi lokal. Sehingga, orang yang terpapar tidak hanya pelaku perjalanan luar negeri. ‘’Virus ini sudah menyebar luas,’’ ujarnya.

Kunci penanganannya, lanjut Zaenal, gencar melakukan surveilans atau pemantauan penyakit akibat virus korona untuk menemukan pola perkembangannya. Terus mencari sumber penularan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian. Caranya, mengoptimalkan testing, tracing, dan treatment (3T). ‘’Peran masyarakat menjaga prokes juga sangat penting,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Siap-Siap Didenda Rp 50 Ribu, Satgas Covid-19 Magetan Buru Pelanggar Prokes

Menurut Zaenal, potensi munculnya mutasi virus varian baru sangat mungkin. Penyebabnya, kondisi demografi dan geografi wilayah. Mutasi virus dapat terjadi jika ada perubahan struktur genetik dampak kesalahan penyalinan atau pertukaran genom  virus berbeda dalam tubuh orang yang terpapar. Sehingga, antibodi sulit mengenalinya. ‘’Ketika persebaran virus tak terkendali dapat muncul mutasi varian virus,’’ terangnya.

Untuk itu, dia menyarankan pemerintah menentukan kebijakan dinamis yang mampu menyesuaikan perkembangan virus. Yakni, tren kenaikan atau penurunan kasus persebaran dan penularan yang tidak dapat diprediksi. Bukan tidak mungkin angka kasus naik signifikan. ‘’Pemerintah harus tahu kapan kebijakan pembatasan atau pengetatan dan kapan pelonggaran,’’ jelasnya.

Pembelajaran tatap muka (PTM), misalnya. Jika terjadi temuan kasus di lingkungan satuan pendidikan, sebaiknya dilakukan penutupan. Sebaliknya, jika nihil kasus PTM dapat dijalankan secara normal. ‘’Jadi, harus fleksibel mengikuti perkembangan virus,’’ tuturnya sembari meminta masyarakat menerapkan prokes ketat. (mg4/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/