alexametrics
27.8 C
Madiun
Wednesday, July 6, 2022

Semua Fraksi DPRD Kota Madiun Setujui LPj APBD 2021

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Seluruh fraksi di DPRD Kota Madiun resmi menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2021 Wali Kota Maidi kemarin (25/5). Kendati begitu, semua fraksi juga memberikan rekomendasi. Bahkan, Fraksi Perindo memberi catatan.

Catatan Perindo terkait penghitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Fraksi ini meminta badan pendapatan daerah (bapenda) berpedoman pada Perda 23/2017. Yakni, penghitungan berdasarkan nilai perolehan objek pajak (NPOP), bukan survei independen bapenda yang dinilai memberatkan masyarakat. ‘’Catatan itu intinya saran dan sifatnya membangun. Tidak menjatuhkan,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra (AR) seusai rapat paripurna.

Menurut AR, saran, rekomendasi, maupun catatan dari fraksi ke eksekutif merupakan hal wajar. Tujuannya untuk penyempurnaan raperda LPj APBD 2021. Karena itu, dia berharap wali kota bisa menerima secara proporsional dan segera menindaklanjuti demi kemajuan Kota Madiun. ‘’Dalam PA (pendapat akhir) fraksi tidak ada yang menolak atau menyalahkan program berjalan dan sudah selesai. Harapan kami, program ke depan lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat,’’ ujarnya.

Baca Juga :  PKL Diimbau Libur Dua Pekan

Sementara itu, Wali Kota Maidi tak mempermasalahkan catatan dari satu fraksi tersebut. Dia menganggap itu sebagai bentuk perbaikan demi menuju kesempurnaan penggunaan APBD 2022. ‘’Saya berterima kasih semua menyetujui dan ada yang memberikan saran. Karena memang seharusnya begitu,’’ tutur Maidi.

Dengan disetujuinya LPj APBD 2021 oleh semua fraksi, lanjut Maidi, berarti wakil rakyat puas dengan hasil pembangunan daerah. ‘’Saya akan berusaha dalam pelaporan pertanggungjawaban APBD 2022 agar lebih baik,’’ janjinya.

Maidi menyebutkan, menjalankan APBD tidaklah gampang. Sebab, ketika dia harus melaporkan penggunaan APBD 2021, pada saat yang sama pelaksanaan APBD 2022 juga berjalan. Belum lagi harus menyusun program dan kegiatan untuk rancangan APBD 2023. ‘’Tapi, yang perlu dilihat pelaksanaan APBD tahun lalu dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya pertumbuhan ekonomi Kota Madiun 2021 yang tertingi se-Jatim,’’ ungkap Maidi. (her/c1/sat/adv)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Seluruh fraksi di DPRD Kota Madiun resmi menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2021 Wali Kota Maidi kemarin (25/5). Kendati begitu, semua fraksi juga memberikan rekomendasi. Bahkan, Fraksi Perindo memberi catatan.

Catatan Perindo terkait penghitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Fraksi ini meminta badan pendapatan daerah (bapenda) berpedoman pada Perda 23/2017. Yakni, penghitungan berdasarkan nilai perolehan objek pajak (NPOP), bukan survei independen bapenda yang dinilai memberatkan masyarakat. ‘’Catatan itu intinya saran dan sifatnya membangun. Tidak menjatuhkan,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra (AR) seusai rapat paripurna.

Menurut AR, saran, rekomendasi, maupun catatan dari fraksi ke eksekutif merupakan hal wajar. Tujuannya untuk penyempurnaan raperda LPj APBD 2021. Karena itu, dia berharap wali kota bisa menerima secara proporsional dan segera menindaklanjuti demi kemajuan Kota Madiun. ‘’Dalam PA (pendapat akhir) fraksi tidak ada yang menolak atau menyalahkan program berjalan dan sudah selesai. Harapan kami, program ke depan lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat,’’ ujarnya.

Baca Juga :  PKL Diimbau Libur Dua Pekan

Sementara itu, Wali Kota Maidi tak mempermasalahkan catatan dari satu fraksi tersebut. Dia menganggap itu sebagai bentuk perbaikan demi menuju kesempurnaan penggunaan APBD 2022. ‘’Saya berterima kasih semua menyetujui dan ada yang memberikan saran. Karena memang seharusnya begitu,’’ tutur Maidi.

Dengan disetujuinya LPj APBD 2021 oleh semua fraksi, lanjut Maidi, berarti wakil rakyat puas dengan hasil pembangunan daerah. ‘’Saya akan berusaha dalam pelaporan pertanggungjawaban APBD 2022 agar lebih baik,’’ janjinya.

Maidi menyebutkan, menjalankan APBD tidaklah gampang. Sebab, ketika dia harus melaporkan penggunaan APBD 2021, pada saat yang sama pelaksanaan APBD 2022 juga berjalan. Belum lagi harus menyusun program dan kegiatan untuk rancangan APBD 2023. ‘’Tapi, yang perlu dilihat pelaksanaan APBD tahun lalu dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya pertumbuhan ekonomi Kota Madiun 2021 yang tertingi se-Jatim,’’ ungkap Maidi. (her/c1/sat/adv)

Most Read

Artikel Terbaru

/