alexametrics
26.6 C
Madiun
Monday, June 27, 2022

Soal Kendala Proyek Jalan Nasional di Kota Madiun, BBPJN Butuh Kepastian Cepat

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Rapat koordinasi (rakor) untuk mencari solusi atas kendala proyek perbaikan dan pelebaran Jalan Basuki Rahmat ditunda. Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun berencana mengundang pihak-pihak terkait unduk membahas masalah tersebut Rabu (25/5).

Ternyata, undangan yang beredar untuk Senin (30/5) mendatang. ‘’Kami sudah menerima undangan rapat dari DPUPR. Tapi, siapa saja yang diundang, kami belum tahu,’’ kata Staf Teknik Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali Agung Dwi Cahyono, Kamis (26/5).

Menurut Agung, kendala proyek Jalan Basuki Rahmat itu harus segera dicarikan solusinya. Sebab, jika tidak, bakal memengaruhi progres perbaikan lima ruas jalan nasional lainnya di wilayah Kota Madiun. ‘’Selain di Kota Madiun, kami juga on progress di Mantingan, Ngawi. Kami ingin semua progres berjalan on schedule,’’ ujarnya.

Pihaknya butuh kepastian dan titik temu. Terlepas warga terdampak proyek rela melepas lahannya atau tidak. Sebab, jika enggan melepas, pihaknya akan tetap melanjutkan proyek dengan segala risikonya. ‘’Seumpama tidak ada titik temu, kami ada dasar kuat untuk tidak memenuhi desain awal. Otomatis pembangunan menyesuaikan lahan yang ada,’’ ungkapnya.

Apalagi pihaknya juga tidak punya anggaran untuk pengadaan atau ganti rugi lahan warga yang terdampak. Sebab, dari awal rencana, dalam proyek ini tidak ada pos anggaran pembebasan lahan. Duit Rp 26 miliar sesuai kontrak murni hanya untuk pembangunan fisik. ‘’Anggaran sesuai kontrak, tidak boleh dimanfaatkan untuk pembebasan lahan,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Cegah DBD, Pemkot Madiun Beri Tiap RW Rp 9 Juta

Agung mengatakan, pihaknya harus segera menerima hasil keputusan bersama sesegera mungkin. Pun meminta Pemkot Madiun mendukung penuh terkait solusi kendala di lapangan. Sebab, pengadaan paket proyek perbaikan dan pelebaran jalan nasional di wilayah Kota Madiun ini atas permintaan Wali Kota Madiun Maidi. ‘’Muncul anggaran karena aspirasi wali kota. Jadi, kami minta support secepatnya,’’ tegasnya.

Agung berharap kepastian solusi paling lambat bulan ini. Sehingga, pihaknya dapat melanjutkan progres proyek hingga rampung sesuai target. ‘’Lebih cepat lebih baik. Karena kami juga mengejar progres di Mantingan yang masih minus. Karena di Kota Madiun ada kendala, kami fokuskan ke Ngawi sembari menunggu persoalan klir,’’ ujarnya.

Diketahui, pelebaran Jalan Basuki Rahmat terhenti lantaran terkendala klaim warga yang lahannya terdampak. Proyek ini merupakan bagian dari paket penanganan minor lima ruas jalan nasional di Jalan Yos Sudarso (1.960 meter), Jalan Basuki Rahmat (1.171 meter), Jalan S. Parman (660 meter), Jalan M.T. Haryono (1.295 meter), dan Jalan D.I. Panjaitan (1.659 meter). Sedangkan pelebaran, hanya 630 meter di Jalan Basuki Rahmat. (ggi/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Rapat koordinasi (rakor) untuk mencari solusi atas kendala proyek perbaikan dan pelebaran Jalan Basuki Rahmat ditunda. Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun berencana mengundang pihak-pihak terkait unduk membahas masalah tersebut Rabu (25/5).

Ternyata, undangan yang beredar untuk Senin (30/5) mendatang. ‘’Kami sudah menerima undangan rapat dari DPUPR. Tapi, siapa saja yang diundang, kami belum tahu,’’ kata Staf Teknik Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali Agung Dwi Cahyono, Kamis (26/5).

Menurut Agung, kendala proyek Jalan Basuki Rahmat itu harus segera dicarikan solusinya. Sebab, jika tidak, bakal memengaruhi progres perbaikan lima ruas jalan nasional lainnya di wilayah Kota Madiun. ‘’Selain di Kota Madiun, kami juga on progress di Mantingan, Ngawi. Kami ingin semua progres berjalan on schedule,’’ ujarnya.

Pihaknya butuh kepastian dan titik temu. Terlepas warga terdampak proyek rela melepas lahannya atau tidak. Sebab, jika enggan melepas, pihaknya akan tetap melanjutkan proyek dengan segala risikonya. ‘’Seumpama tidak ada titik temu, kami ada dasar kuat untuk tidak memenuhi desain awal. Otomatis pembangunan menyesuaikan lahan yang ada,’’ ungkapnya.

Apalagi pihaknya juga tidak punya anggaran untuk pengadaan atau ganti rugi lahan warga yang terdampak. Sebab, dari awal rencana, dalam proyek ini tidak ada pos anggaran pembebasan lahan. Duit Rp 26 miliar sesuai kontrak murni hanya untuk pembangunan fisik. ‘’Anggaran sesuai kontrak, tidak boleh dimanfaatkan untuk pembebasan lahan,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Perempuan 64 Tahun Terbujur Kaku di Ruang Tamu

Agung mengatakan, pihaknya harus segera menerima hasil keputusan bersama sesegera mungkin. Pun meminta Pemkot Madiun mendukung penuh terkait solusi kendala di lapangan. Sebab, pengadaan paket proyek perbaikan dan pelebaran jalan nasional di wilayah Kota Madiun ini atas permintaan Wali Kota Madiun Maidi. ‘’Muncul anggaran karena aspirasi wali kota. Jadi, kami minta support secepatnya,’’ tegasnya.

Agung berharap kepastian solusi paling lambat bulan ini. Sehingga, pihaknya dapat melanjutkan progres proyek hingga rampung sesuai target. ‘’Lebih cepat lebih baik. Karena kami juga mengejar progres di Mantingan yang masih minus. Karena di Kota Madiun ada kendala, kami fokuskan ke Ngawi sembari menunggu persoalan klir,’’ ujarnya.

Diketahui, pelebaran Jalan Basuki Rahmat terhenti lantaran terkendala klaim warga yang lahannya terdampak. Proyek ini merupakan bagian dari paket penanganan minor lima ruas jalan nasional di Jalan Yos Sudarso (1.960 meter), Jalan Basuki Rahmat (1.171 meter), Jalan S. Parman (660 meter), Jalan M.T. Haryono (1.295 meter), dan Jalan D.I. Panjaitan (1.659 meter). Sedangkan pelebaran, hanya 630 meter di Jalan Basuki Rahmat. (ggi/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/