alexametrics
30.5 C
Madiun
Monday, May 16, 2022

Maidi Mulai Tarik Gerbong Mutasi

MADIUN – Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) dilantik Wali Kota Madiun Maidi untuk menduduki jabatan fungsional tertentu (JBT) Selasa (25/6). Antara lain, penyuluh pertanian pelaksana, nutrisionis pelaksana, administrator kesehatan ahli pertama, dan dokter pertama. Pelantikan itu diikuti sebanyak 6 ASN fungsional di lingkungan Pemkot Madiun.

Kepala BKD Kota Madiun Harris Rahmanudin menyatakan, pelantikan pejabat fungsional itu tidak menyalahi aturan. Karena mereka yang dilantik itu sebelumnya juga telah diajukan ke Mendagri. ’’Pemberitahuan dari kemendagri bahwa untuk pejabat fungsional, tidak perlu mendapat izin menteri,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Dia menjelaskan, izin dari mendagri hanya berlaku bagi mutasi, pengisian, dan pelantikan pejabat struktural. Soal itu, Haris mengungkapkan semua nama-nama yang dimaksud sudah diusulkan ke mendagri. ’’Totalnya ada sekitar 200 pejabat lebih. Tapi, semua ada aturan yang harus diikuti,’’ jelasnya.

Proses pengisian JBT itu terbagi dalam dua pola. Yakni, berbasis capaian angka kredit kumulatif dan konversi nilai sasaran kinerja pegawai (SKP). Pemkot menyatakan semua itu sudah sesuai aturan. Sehingga, tidak perlu ada yang dipermasalahkan. ‘’Jadi, memang sudah waktunya. Dan, (tenaga) mereka memang dibutuhkan. Serta (sikap) profesionalisme mereka juga dinilai bagus,’’ terang wali kota Maidi.

Baca Juga :  Coba Urai Pidato ”Politik” Mariono, Bawaslu Undang Pakar Bahasa

Selain itu, menurut dia, pelantikan pejabat fungsional yang dilakukan dilihatnya sebagai keputusan administratif atau tindakan yang berkaitan dengan pengembangan ASN. Di samping itu, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) memang membutuhkan PNS fungsional. ‘’Kami harus bergerak cepat. Tidak boleh pelayanan (ke masyarakat) ditunda-tunda,’’ ungkap mantan Sekda Kota Madiun tersebut.

Maidi mengungkapkan sebelum mengambil kebijakan ini pihaknya telah lebih dulu berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Setelah mendapatkan jawaban bahwa pelantikan pejabat fungsional diperbolehkan bagi kepala daerah baru, prosesi itu langsung dijalankannya. Dengan harapan mempercepat pelayanan. ‘’Di sini perlu SDM-SDM yang bagus. Supaya bisa ada pelayanan yang prima juga,’’ katanya.

Seperti diketahui ada peraturan yang membelenggu Maidi untuk merombak kabatan struktural di Pemkot Madiun. Di antaranya, Pasal 162 ayat 3 UU 10/2016 tentang pilkada. Tak hanya itu, dalam UU ASN Pasal 73 ayat 7 juga ditegaskan bahwa mutasi, rotasi atau penataan pejabat baik Ekselon II, III dan IV, dalam OPD, dilakukan dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan. (her/ota)

MADIUN – Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) dilantik Wali Kota Madiun Maidi untuk menduduki jabatan fungsional tertentu (JBT) Selasa (25/6). Antara lain, penyuluh pertanian pelaksana, nutrisionis pelaksana, administrator kesehatan ahli pertama, dan dokter pertama. Pelantikan itu diikuti sebanyak 6 ASN fungsional di lingkungan Pemkot Madiun.

Kepala BKD Kota Madiun Harris Rahmanudin menyatakan, pelantikan pejabat fungsional itu tidak menyalahi aturan. Karena mereka yang dilantik itu sebelumnya juga telah diajukan ke Mendagri. ’’Pemberitahuan dari kemendagri bahwa untuk pejabat fungsional, tidak perlu mendapat izin menteri,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Dia menjelaskan, izin dari mendagri hanya berlaku bagi mutasi, pengisian, dan pelantikan pejabat struktural. Soal itu, Haris mengungkapkan semua nama-nama yang dimaksud sudah diusulkan ke mendagri. ’’Totalnya ada sekitar 200 pejabat lebih. Tapi, semua ada aturan yang harus diikuti,’’ jelasnya.

Proses pengisian JBT itu terbagi dalam dua pola. Yakni, berbasis capaian angka kredit kumulatif dan konversi nilai sasaran kinerja pegawai (SKP). Pemkot menyatakan semua itu sudah sesuai aturan. Sehingga, tidak perlu ada yang dipermasalahkan. ‘’Jadi, memang sudah waktunya. Dan, (tenaga) mereka memang dibutuhkan. Serta (sikap) profesionalisme mereka juga dinilai bagus,’’ terang wali kota Maidi.

Baca Juga :  Pasien Ke-55 Aktif Kegiatan Musala dan Sosial Lingkungan

Selain itu, menurut dia, pelantikan pejabat fungsional yang dilakukan dilihatnya sebagai keputusan administratif atau tindakan yang berkaitan dengan pengembangan ASN. Di samping itu, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) memang membutuhkan PNS fungsional. ‘’Kami harus bergerak cepat. Tidak boleh pelayanan (ke masyarakat) ditunda-tunda,’’ ungkap mantan Sekda Kota Madiun tersebut.

Maidi mengungkapkan sebelum mengambil kebijakan ini pihaknya telah lebih dulu berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Setelah mendapatkan jawaban bahwa pelantikan pejabat fungsional diperbolehkan bagi kepala daerah baru, prosesi itu langsung dijalankannya. Dengan harapan mempercepat pelayanan. ‘’Di sini perlu SDM-SDM yang bagus. Supaya bisa ada pelayanan yang prima juga,’’ katanya.

Seperti diketahui ada peraturan yang membelenggu Maidi untuk merombak kabatan struktural di Pemkot Madiun. Di antaranya, Pasal 162 ayat 3 UU 10/2016 tentang pilkada. Tak hanya itu, dalam UU ASN Pasal 73 ayat 7 juga ditegaskan bahwa mutasi, rotasi atau penataan pejabat baik Ekselon II, III dan IV, dalam OPD, dilakukan dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan. (her/ota)

Most Read

Artikel Terbaru

/