alexametrics
31.3 C
Madiun
Wednesday, May 18, 2022

Anggaran Pilwakot Madiun 2024 Diusulkan Rp 30 Miliar

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Pemilihan umum (pemilu) serentak masih dua tahun lagi. Pemungutan suara pemilu presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota ditetapkan 14 Februari 2024. Sedangkan pemilu kepala daerah (pilkada) serentak untuk memilih gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota digelar 27 November 2024.

Kendati begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun sudah mulai sibuk. Lembaga penyelenggara pemilu itu telah mengajukan usulan anggaran. Khususnya, untuk pemilihan wali kota-wakil wali kota (pilwakot) setempat.

KPU menyodorkan anggaran Rp 30 miliar di APBD Kota Madiun. Bujet itu naik hampir tiga kali lipat dari pilkada tahun 2018 lalu, yakni Rp 11,9 miliar. ‘’Usulan disesuaikan ketentuan aturan baru dan kebutuhan,’’ kata Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardhana, Kamis (27/1).

Baca Juga :  Anggota Madiun United, Rela Rogoh Duit Jutaan demi Mini 4WD Idaman

Menurut dia, peningkatan anggaran itu dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya kenaikan honorarium badan ad hoc. Mulai panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), hingga petugas pemutakhiran data pemilih. ‘’Tapi, masih akan kami lihat pendanaan bersama atau sharing dengan Pemprov Jatim, mana saja yang dibiayai,’’ ujarnya.

Faktor pengaruh lainnya, lanjut Wisnu, juga karena pandemi Covid-19. Sehingga, dibutuhkan anggaran tambahan untuk pengadaan sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan. Serta bertambahnya tempat pemungutan suara (TPS) untuk menghindari kerumunan. Jumlah TPS bertambah menjadi 345 titik dari sebelumnya 300 titik.

Wisnu menjelaskan, tambahan jumlah TPS mengacu PKPU Nomor 6/2020. Yakni, terkait jumlah pemilih per TPS maksimal 500 orang. Sebelumnya, maksimal 800 orang. ‘’Jadi, ada pembatasan jumlah pemilih di setiap TPS,’’ ungkapnya. (kid/c1/sat/her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Pemilihan umum (pemilu) serentak masih dua tahun lagi. Pemungutan suara pemilu presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota ditetapkan 14 Februari 2024. Sedangkan pemilu kepala daerah (pilkada) serentak untuk memilih gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota digelar 27 November 2024.

Kendati begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun sudah mulai sibuk. Lembaga penyelenggara pemilu itu telah mengajukan usulan anggaran. Khususnya, untuk pemilihan wali kota-wakil wali kota (pilwakot) setempat.

KPU menyodorkan anggaran Rp 30 miliar di APBD Kota Madiun. Bujet itu naik hampir tiga kali lipat dari pilkada tahun 2018 lalu, yakni Rp 11,9 miliar. ‘’Usulan disesuaikan ketentuan aturan baru dan kebutuhan,’’ kata Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardhana, Kamis (27/1).

Baca Juga :  Daftar Haji Sekarang, Berangkat 2041

Menurut dia, peningkatan anggaran itu dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya kenaikan honorarium badan ad hoc. Mulai panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), hingga petugas pemutakhiran data pemilih. ‘’Tapi, masih akan kami lihat pendanaan bersama atau sharing dengan Pemprov Jatim, mana saja yang dibiayai,’’ ujarnya.

Faktor pengaruh lainnya, lanjut Wisnu, juga karena pandemi Covid-19. Sehingga, dibutuhkan anggaran tambahan untuk pengadaan sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan. Serta bertambahnya tempat pemungutan suara (TPS) untuk menghindari kerumunan. Jumlah TPS bertambah menjadi 345 titik dari sebelumnya 300 titik.

Wisnu menjelaskan, tambahan jumlah TPS mengacu PKPU Nomor 6/2020. Yakni, terkait jumlah pemilih per TPS maksimal 500 orang. Sebelumnya, maksimal 800 orang. ‘’Jadi, ada pembatasan jumlah pemilih di setiap TPS,’’ ungkapnya. (kid/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/