alexametrics
24.8 C
Madiun
Monday, July 4, 2022

KPP Pratama Madiun Sandera Penunggak Pajak Rp 3,2 M

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun mengambil tindakan preventif untuk menertibkan pelanggaran di sektor pajak. Kantor yang bermarkas di Jalan Mayjen DI Panjaitan tersebut menyandera (gijzeling) seorang wajib pajak (WP) yang masih memiliki tunggakan pajak pada Selasa (25/2) lalu. Dia berinisial L.

Penyanderaan itu didukung pihak Kanwil DJP Jatim II, Tim Korwas PPNS Polda Jatim dan Rutan Ponorogo. L yang merupakan wajib pajak orang pribadi dengan usaha perdagangan besar minuman non-alkohol tersebut mempunyai utang pajak sebesar Rp 3.298.331.031.

Kepala KPP Pratama Madiun Santoso Dwi Prasetyo mengatakan, sebelum dilakukan gijzeling terhadap L, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tindakan persuasif dan penagihan aktif sesuai dengan UU 19/1997. Termasuk melakukan pencegahan L bepergian ke luar negeri pada tahun 2017.

Baca Juga :  Ketua Fraksi Demokrat Bersatu DPRD Kota Madiun Meninggal

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa L tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi utang pajak. ‘’Wajib pajak L yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas,’’ katanya Kamis(27/2). (fit/her)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun mengambil tindakan preventif untuk menertibkan pelanggaran di sektor pajak. Kantor yang bermarkas di Jalan Mayjen DI Panjaitan tersebut menyandera (gijzeling) seorang wajib pajak (WP) yang masih memiliki tunggakan pajak pada Selasa (25/2) lalu. Dia berinisial L.

Penyanderaan itu didukung pihak Kanwil DJP Jatim II, Tim Korwas PPNS Polda Jatim dan Rutan Ponorogo. L yang merupakan wajib pajak orang pribadi dengan usaha perdagangan besar minuman non-alkohol tersebut mempunyai utang pajak sebesar Rp 3.298.331.031.

Kepala KPP Pratama Madiun Santoso Dwi Prasetyo mengatakan, sebelum dilakukan gijzeling terhadap L, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tindakan persuasif dan penagihan aktif sesuai dengan UU 19/1997. Termasuk melakukan pencegahan L bepergian ke luar negeri pada tahun 2017.

Baca Juga :  Memprihatinkan, Banyak Gardu Tembak Telantar dan Rusak di Pacitan

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa L tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi utang pajak. ‘’Wajib pajak L yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas,’’ katanya Kamis(27/2). (fit/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/