KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah turun gunung. Menyusul aksi unjuk rasa (unras) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Madiun (Ummad) Selasa (21/3). Majelis pendidikan tinggi penelitian dan pengembangan (diktilitbang) turun tangan merespons keluhan para mahasiswa.
Kemarin (26/3), mereka menggelar konferensi pers. Mereka sangat menyayangkan aksi unras tersebut. ‘’Dalam catatan PP Muhammadiyah, Ummad masuk dalam kategori stagnan atau redup. Maka butuh pembinaan agar cepat diperbaiki sehingga bisa lekas berkembang dengan baik,’’ kata Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Rais.
Pihaknya telah menerima tuntutan para mahasiswa. Menurut dia, tuntutan tersebut tidak sesuai kondisi kampus yang sesungguhnya. Pun, PP Muhammadiyah telah meminta laporan dari sejumlah pihak terkait aksi unras tersebut.
‘’Seharusnya ini bisa didialogkan dengan pimpinan sebelum melakukan aksi unras. Sebab, pimpinan akan selalu terbuka pada aspirasi mahasiswa,’’ ujarnya.
Dahlan menambahkan, sebelumnya Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah telah menunjuk Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sebagai universitas pembina di Madiun (Ummad). Termasuk menunjuk Rektor UMS Prof. Dr. Sofyan Anif untuk memimpin sementara di Ummad.
‘’Surat keputusan (SK) penugasan kepada UMS untuk membina Ummad sudah diterbitkan. Yakni, untuk memimpin, memperbaiki dan memajukan Ummad. Saya lihat yang sudah dilakukan memperbaiki sarana prasarana, sistem organisasi dan pembelajaran,’’ ungkapnya.
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Madiun Warsito menuturkan, setelah kepemimpinan sekarang, Ummad mengalami progres yang lebih baik. Salah satunya dari segi sarana dan prasarana kampus saat ini. Pun, sistem pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel.
‘’Saya optimistis, ke depan Ummad bisa lebih maju dan berkembang. Terbukti, saat ini sudah ada perubahan yang sangat luar biasa. Baik sarana prasarana maupun sistem pembelajaran, dan itu diakui masyarakat Madiun dan sekitarnya. Ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah mahasiswa baru tahun ini,’’ imbuhnya.
Sementara Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Â PP Muhammadiyah Taufiq Nugroho menghargai aspirasi mahasiswa. Namun, i harus disampaikan dengan baik dan informasinya harus akurat.
Tidak ada aspirasi yang menjurus atau mengundang fitnah. Video unras akan direkomendasikan untuk membentuk tim etik guna menangani masalah internal Ummad. ‘’Jika diketahui menyebar informasi yang tidak benar akan ditindak secara hukum,’’ ungkapnya.
Wariyatun, dosen Progran Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Ummad, menyebutkan bahwa ada perubahan signifikan di kampus. Bukan hanya sarana dan prasarana. Namun, juga suprastruktur sangat dirasakan. Seperti perubahan sistem manual ke digital.
Menurut dia, banyak kemudahan akses yang dirasakan saat ini. Dari segi akademik, terdapat sistem Siakad yang membantu mahasiswa dalam melangsungkan aktivitas akademik. ‘’Dari segi penelitian dan pengabdian masyarakat kini sudah dibentuk lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) dan dibentuk sistem BIMA yang me mudahkan dosen mengunggah proposal penelitian,’’ jelasnya. (mg4/sat)
