alexametrics
21.8 C
Madiun
Tuesday, June 28, 2022

Proyek Jalan Nasional Terkendala, Dewan Pertanyakan Proses Perencanaan

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kalangan legislatif angkat bicara terkait kendala proyek perbaikan dan pelebaran jalan nasional di wilayah Kota Madiun. Menurut mereka, ancaman proyek mandek atau tetap dilanjutkan dengan risiko tidak sesuai desain awal patut mendapat perhatian serius.

Karena itu, rapat koordinasi (rakor) untuk mencari solusi dengan melibatkan semua pihak terkait wajib segera digelar. ‘’Proyek ini kan aspirasi wali kota, ketika pemerintah pusat bersedia merealisasikan, seharusnya pemkot mendukung penuh. Termasuk menyelesaikan kendala yang terjadi,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Jumat (27/5).

Yayak, sapaan Armaya, mengingatkan jangan sampai pemkot mendapat catatan negatif dari pemerintah pusat imbas gagalnya proyek senilai Rp 26 miliar yang dibiayai APBN itu. Sebab, akan berimbas pada aspirasi-aspirasi ke depannya. Ujung-ujungnya, masyarakat yang dirugikan. ‘’Takutnya pusat kapok. Seyogianya pihak terkait terus mengawal progres proyek ini,’’ pintanya.

Dia pun mempertanyakan koordinasi antara Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) setempat. Pasalnya, persoalan tersebut tidak terdeteksi sebelum proyek berjalan alias dalam tahap perencanaan.

Bila menemui ada lahan warga yang terdampak saat perencanaan, mungkin pemerintah pusat dapat menata pos anggaran untuk pembebasan lahan. ‘’Kendala baru muncul di tengah proyek berjalan. Perencanaannya bagaimana ini?’’ tanya Yayak.

Baca Juga :  Ukur Ulang Lahan Warga Terdampak Proyek Jalan Nasional

Armaya mengapresiasi DPUPR yang akan menggelar rakor Senin (30/5) mendatang. Namun, dia meminta seluruh pihak terkait hingga yang terdampak diajak audiensi bersama. Sehingga, semua persoalan klir dan proyek ini dapat berjalan kembali. ‘’Termasuk pemilik tiang-tiang (utilitas kabel udara, Red) yang terdampak. Semua diajak duduk bersama. Juga melibatkan ATR/BPN agar persoalan kepemilikan lahan ini terang benderang,’’ tuturnya.

Jika tak ada titik temu lantaran warga yang terdampak enggan melepas lahannya, pemkot harus menerima konsekuensi hasil pekerjaan proyek dengan segala risikonya. Yakni, tidak sesuai desain awal atau menyesuaikan lahan yang ada. ‘’Semoga ada solusi terbaik. Termasuk dari pemerintah pusat dalam pembebasan lahan,’’ harapnya.

Diketahui, jika kendala proyek tidak segera dicarikan solusi bakal memengaruhi progres perbaikan lima ruas jalan nasional lainnya di wilayah Kota Madiun. Yakni, Jalan Yos Sudarso (1.960 meter), Jalan Basuki Rahmat (1.171 meter), Jalan S. Parman (660 meter), Jalan M.T. Haryono (1.295 meter), dan Jalan D.I. Panjaitan (1.659 meter). Sedangkan pelebaran 630 meter di Jalan Basuki Rahmat. (ggi/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kalangan legislatif angkat bicara terkait kendala proyek perbaikan dan pelebaran jalan nasional di wilayah Kota Madiun. Menurut mereka, ancaman proyek mandek atau tetap dilanjutkan dengan risiko tidak sesuai desain awal patut mendapat perhatian serius.

Karena itu, rapat koordinasi (rakor) untuk mencari solusi dengan melibatkan semua pihak terkait wajib segera digelar. ‘’Proyek ini kan aspirasi wali kota, ketika pemerintah pusat bersedia merealisasikan, seharusnya pemkot mendukung penuh. Termasuk menyelesaikan kendala yang terjadi,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, Jumat (27/5).

Yayak, sapaan Armaya, mengingatkan jangan sampai pemkot mendapat catatan negatif dari pemerintah pusat imbas gagalnya proyek senilai Rp 26 miliar yang dibiayai APBN itu. Sebab, akan berimbas pada aspirasi-aspirasi ke depannya. Ujung-ujungnya, masyarakat yang dirugikan. ‘’Takutnya pusat kapok. Seyogianya pihak terkait terus mengawal progres proyek ini,’’ pintanya.

Dia pun mempertanyakan koordinasi antara Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) setempat. Pasalnya, persoalan tersebut tidak terdeteksi sebelum proyek berjalan alias dalam tahap perencanaan.

Bila menemui ada lahan warga yang terdampak saat perencanaan, mungkin pemerintah pusat dapat menata pos anggaran untuk pembebasan lahan. ‘’Kendala baru muncul di tengah proyek berjalan. Perencanaannya bagaimana ini?’’ tanya Yayak.

Baca Juga :  Pesantren di Kota Madiun Berharap Perhatian Pemkot

Armaya mengapresiasi DPUPR yang akan menggelar rakor Senin (30/5) mendatang. Namun, dia meminta seluruh pihak terkait hingga yang terdampak diajak audiensi bersama. Sehingga, semua persoalan klir dan proyek ini dapat berjalan kembali. ‘’Termasuk pemilik tiang-tiang (utilitas kabel udara, Red) yang terdampak. Semua diajak duduk bersama. Juga melibatkan ATR/BPN agar persoalan kepemilikan lahan ini terang benderang,’’ tuturnya.

Jika tak ada titik temu lantaran warga yang terdampak enggan melepas lahannya, pemkot harus menerima konsekuensi hasil pekerjaan proyek dengan segala risikonya. Yakni, tidak sesuai desain awal atau menyesuaikan lahan yang ada. ‘’Semoga ada solusi terbaik. Termasuk dari pemerintah pusat dalam pembebasan lahan,’’ harapnya.

Diketahui, jika kendala proyek tidak segera dicarikan solusi bakal memengaruhi progres perbaikan lima ruas jalan nasional lainnya di wilayah Kota Madiun. Yakni, Jalan Yos Sudarso (1.960 meter), Jalan Basuki Rahmat (1.171 meter), Jalan S. Parman (660 meter), Jalan M.T. Haryono (1.295 meter), dan Jalan D.I. Panjaitan (1.659 meter). Sedangkan pelebaran 630 meter di Jalan Basuki Rahmat. (ggi/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/