alexametrics
24 C
Madiun
Wednesday, May 18, 2022

Dinas ESDM Jatim Ancang-ancang NaikkanTarif Pajak Tambang

MADIUN – Rencana perubahan tarif pajak pertambangan berembus kala Kabupaten Madiun belum bisa lepas dengan urusan tunggakan penambang. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa timur mulai menyentuh kebijakan penetapan tarif dasar pajak pertambangan. Bila sebelumnya hanya menangani urusan rekomendasi perizinan. ’’Kalau selama ini masing-masing daerah punya tarif sendiri, kelak ada acuan tarif terendah dan tertinggi,’’ kata Kabid ESDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Aris Budi Susilo Rabu (26/6).

Aris mengungkapkan, dinas ESDM mengakomodasi masing-masing daerah untuk menetapkan tarif dasar itu. Kota dan kabupaten diminta mengusulkan tarif sesuai komoditas tambang di tempatnya. Usulan lantas dikaji sebelum akhirnya ditetapkan menjadi nominal dasar yang berlaku untuk seluruh daerah di Jatim. ’’Istilahnya ada harga dasar tingkat provinsi,’’ ujarnya kepada Radar Caruban.

Kategori pajak pertambangan di Kabupaten Madiun adalah mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Meliputi tanah uruk, andesit, dan pasir batu (sirtu). Sesuai Perbup 17/2017 tentang Harga Dasar Kena Pajak dan Penunjukan Koordinator Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Serta Surat Ketetapan Pajak MBLB. Tarif untuk dua jenis yang disebutkan di awal Rp 2.500 per meter kubik. Sedangkan sirtu Rp 3.000 per meter kubik. ’’Kalau tarif dasar provinsi lebih dari saat ini, kami akan menyesuaikan,’’ ucapnya.

Baca Juga :  Bupati Magetan Tagih Janji Pusat Soal Proyek Tol Interchange

Aris tidak bisa memastikan kala disinggung kepastian bakal ada kenaikan tarif. Pemprov yang berhak memutuskan usai menelaah usulan seluruh daerah. Kendati demikian, dia tidak memungkiri adanya potensi kenaikan. Sebab, kata dia, tarif pajak MBLB kabupaten ini terbilang rendah dibandingkan daerah tetangga. Magetan dan Ngawi, misalnya, sebesar Rp 3 ribu untuk tanah uruk. ’’Kami tahunya saat FGD (forum group discussions) dengan daerah eks Karesidenan Madiun bersama dinas ESDM pekan lalu,’’ ujarnya.

Dalam pertemuan itu, terkuak latar belakang keterlibatan pemprov menetapkan tarif pajak adalah penyesuaian regulasi. Bila sebelumnya pajak MBLB menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang (UU) 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Kini masuk ranah provinsi karena sinkronisasi UU 23/2014 tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan. ’’Selain penyesuaian, kami kurang tahu alasan lain di baliknya,’’ kata Aris.

Aris belum bisa memastikan kapan penetapan tarif dasar itu diberlakukan. Pemprov akan menyampaikan nominalnya dengan mengundang pertemuan seluruh daerah di Banyuwangi. Informasi itu lantas ditindaklanjuti daerah dengan mengubah perbup dan sosialisasi ke para penambang. ‘’Seandainya kelak ada kenaikan dan penambang protes, kami sampaikan kalau ini amanat undang-undang,’’ tuturnya. (cor/ota)

MADIUN – Rencana perubahan tarif pajak pertambangan berembus kala Kabupaten Madiun belum bisa lepas dengan urusan tunggakan penambang. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa timur mulai menyentuh kebijakan penetapan tarif dasar pajak pertambangan. Bila sebelumnya hanya menangani urusan rekomendasi perizinan. ’’Kalau selama ini masing-masing daerah punya tarif sendiri, kelak ada acuan tarif terendah dan tertinggi,’’ kata Kabid ESDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Aris Budi Susilo Rabu (26/6).

Aris mengungkapkan, dinas ESDM mengakomodasi masing-masing daerah untuk menetapkan tarif dasar itu. Kota dan kabupaten diminta mengusulkan tarif sesuai komoditas tambang di tempatnya. Usulan lantas dikaji sebelum akhirnya ditetapkan menjadi nominal dasar yang berlaku untuk seluruh daerah di Jatim. ’’Istilahnya ada harga dasar tingkat provinsi,’’ ujarnya kepada Radar Caruban.

Kategori pajak pertambangan di Kabupaten Madiun adalah mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Meliputi tanah uruk, andesit, dan pasir batu (sirtu). Sesuai Perbup 17/2017 tentang Harga Dasar Kena Pajak dan Penunjukan Koordinator Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Serta Surat Ketetapan Pajak MBLB. Tarif untuk dua jenis yang disebutkan di awal Rp 2.500 per meter kubik. Sedangkan sirtu Rp 3.000 per meter kubik. ’’Kalau tarif dasar provinsi lebih dari saat ini, kami akan menyesuaikan,’’ ucapnya.

Baca Juga :  Rumah Terdampak Putting Beliung di Sidomulyo Belum Tersentuh Bantuan

Aris tidak bisa memastikan kala disinggung kepastian bakal ada kenaikan tarif. Pemprov yang berhak memutuskan usai menelaah usulan seluruh daerah. Kendati demikian, dia tidak memungkiri adanya potensi kenaikan. Sebab, kata dia, tarif pajak MBLB kabupaten ini terbilang rendah dibandingkan daerah tetangga. Magetan dan Ngawi, misalnya, sebesar Rp 3 ribu untuk tanah uruk. ’’Kami tahunya saat FGD (forum group discussions) dengan daerah eks Karesidenan Madiun bersama dinas ESDM pekan lalu,’’ ujarnya.

Dalam pertemuan itu, terkuak latar belakang keterlibatan pemprov menetapkan tarif pajak adalah penyesuaian regulasi. Bila sebelumnya pajak MBLB menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang (UU) 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Kini masuk ranah provinsi karena sinkronisasi UU 23/2014 tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan. ’’Selain penyesuaian, kami kurang tahu alasan lain di baliknya,’’ kata Aris.

Aris belum bisa memastikan kapan penetapan tarif dasar itu diberlakukan. Pemprov akan menyampaikan nominalnya dengan mengundang pertemuan seluruh daerah di Banyuwangi. Informasi itu lantas ditindaklanjuti daerah dengan mengubah perbup dan sosialisasi ke para penambang. ‘’Seandainya kelak ada kenaikan dan penambang protes, kami sampaikan kalau ini amanat undang-undang,’’ tuturnya. (cor/ota)

Most Read

Artikel Terbaru

/