27.2 C
Madiun
Friday, December 9, 2022

Kota Madiun Krisis Lahan Tempat Pemakaman Umum

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kota Madiun krisis lahan tempat pemakaman umum (TPU). Jika dikorelasikan dengan jumlah penduduk, rasionya tidak sebanding. Ditengarai, pengembang perumahan abai mengakomodasi lahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). ‘’TPU di kota kita hampir 70 persen penuh,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi, Rabu (28/9).

Menurut dia, persoalan tersebut muncul seiring menjamurnya perumahan dengan penduduk baru yang tidak dibarengi penyediaan TPU. Padahal, perihal tersebut telah diatur dalam Perda Nomor 14/2017 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Dalam perda itu diamanatkan bahwa setiap pengembang perumahan rumah susun (rusun) dan tidak bersusun wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit 40 persen dari luas tanah yang dikembangkan. Sedangkan perumahan dan permukiman tidak bersusun wajib menyediakan TPU dua persen dari luas lahan kawasan perumahan dan permukiman.

Sementara, perumahan dan permukiman bersusun wajib menyediakan TPU dua meter persegi untuk setiap hunian. ‘’Semua pengembang perumahan harus menyediakan tempat pemakaman umum. Kalau tidak, akan menjadi persoalan karena makam sudah penuh,’’ ujar Maidi.

Berdasarkan data dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim) setempat, ada sekitar 128 perumahan di Kota Madiun. Namun, hanya 44 perumahan yang menyediakan TPU. Sedangkan sisanya, 84 perumahan, belum menyediakan. ‘’Persoalan ini harus segera dicarikan solusi alternatif agar tidak menimbulkan persoalan baru ke depan,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Produk Daur Ulang Warga Sogaten Kota Madiun Tembus Jepang dan Australia

Informasinya, pengembang perumahan kesulitan menyediakan TPU lantaran keterbatasan lahan. Untuk itu, pemkot menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan atas Perda Nomor 14/2017 tersebut. Ada poin penting yang bakal ditambahkan.

Di antaranya, jika pengembang tidak dapat menyediakan TPU, wajib mengganti kompensasi berupa uang ke pemda senilai dua  persen dari luas lahan dikalikan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di lokasi perumahan tersebut.

Selanjutnya, uang kompensasi untuk pembangunan dan pengembangan makam milik pemda. ‘’Untuk pengembangan selanjutnya, kami siapkan opsi alternatif. Ada potensi aset pemda berupa lahan yang dapat dikembangkan sebagai lahan tempat pemakaman,’’ sebut wali kota.

Lahan tersebut tersebar di tiga kecamatan. Perinciannya, seluas 7,8 hektare di Tawangrejo, Kartoharjo. Kemudian, 7,4 hektare di Winongo, Manguharjo. Lalu, di Banjarejo, Taman, 7 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangam TPU. ‘’Mulai sekarang harus di-manage. Kajian teknis penyediaan lahan TPU sudah kami rancang,’’ jelasnya. (ggi/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Kota Madiun krisis lahan tempat pemakaman umum (TPU). Jika dikorelasikan dengan jumlah penduduk, rasionya tidak sebanding. Ditengarai, pengembang perumahan abai mengakomodasi lahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). ‘’TPU di kota kita hampir 70 persen penuh,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi, Rabu (28/9).

Menurut dia, persoalan tersebut muncul seiring menjamurnya perumahan dengan penduduk baru yang tidak dibarengi penyediaan TPU. Padahal, perihal tersebut telah diatur dalam Perda Nomor 14/2017 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Dalam perda itu diamanatkan bahwa setiap pengembang perumahan rumah susun (rusun) dan tidak bersusun wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit 40 persen dari luas tanah yang dikembangkan. Sedangkan perumahan dan permukiman tidak bersusun wajib menyediakan TPU dua persen dari luas lahan kawasan perumahan dan permukiman.

Sementara, perumahan dan permukiman bersusun wajib menyediakan TPU dua meter persegi untuk setiap hunian. ‘’Semua pengembang perumahan harus menyediakan tempat pemakaman umum. Kalau tidak, akan menjadi persoalan karena makam sudah penuh,’’ ujar Maidi.

Berdasarkan data dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim) setempat, ada sekitar 128 perumahan di Kota Madiun. Namun, hanya 44 perumahan yang menyediakan TPU. Sedangkan sisanya, 84 perumahan, belum menyediakan. ‘’Persoalan ini harus segera dicarikan solusi alternatif agar tidak menimbulkan persoalan baru ke depan,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Produk Daur Ulang Warga Sogaten Kota Madiun Tembus Jepang dan Australia

Informasinya, pengembang perumahan kesulitan menyediakan TPU lantaran keterbatasan lahan. Untuk itu, pemkot menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan atas Perda Nomor 14/2017 tersebut. Ada poin penting yang bakal ditambahkan.

Di antaranya, jika pengembang tidak dapat menyediakan TPU, wajib mengganti kompensasi berupa uang ke pemda senilai dua  persen dari luas lahan dikalikan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di lokasi perumahan tersebut.

Selanjutnya, uang kompensasi untuk pembangunan dan pengembangan makam milik pemda. ‘’Untuk pengembangan selanjutnya, kami siapkan opsi alternatif. Ada potensi aset pemda berupa lahan yang dapat dikembangkan sebagai lahan tempat pemakaman,’’ sebut wali kota.

Lahan tersebut tersebar di tiga kecamatan. Perinciannya, seluas 7,8 hektare di Tawangrejo, Kartoharjo. Kemudian, 7,4 hektare di Winongo, Manguharjo. Lalu, di Banjarejo, Taman, 7 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangam TPU. ‘’Mulai sekarang harus di-manage. Kajian teknis penyediaan lahan TPU sudah kami rancang,’’ jelasnya. (ggi/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/