27.2 C
Madiun
Friday, December 9, 2022

Pemkot Madiun Sesuaikan Regulasi Perkim dengan UU Cipta Kerja

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Tidak hanya Perda Nomor 14/2017 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diubah Pemkot Madiun. Perda Nomor 15/2017 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga perlu disesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi.

‘’Karena perda ini terbit sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang terbit 2020,’’ kata Kabid Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun Budi Agung Wicaksono, Rabu (28/9).

Agung menyampaikan, perubahan tersebut telah masuk tahap perancangan hingga uji publik. Kemudian, bakal dimatangkan lewat pembahasan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis oleh tim eksekutif. Selanjutnya dibahas bersama DPRD setempat. ‘’Diskusi-diskusi kami butuhkan agar perda ini benar-benar sempurna hingga dapat berjalan baik ke depan,’’ harapnya.

Baca Juga :  Soal Bakal CPNS Didiskualifikasi, BKN Butuh Konfirmasi dari BKD

Ihwal poin penting perubahan, Agung belum dapat berbicara banyak. Meski begitu, raperda tersebut bakal dikebut dalam triwulan keempat tahun ini di DPRD. ‘’Draf sudah siap. Tinggal menunggu bagian hukum dan DPRD meminta kami melakukan pembahasan bersama,’’ ungkapnya.

Agung menegaskan, tahun ini hanya raperda yang diproyeksi rampung. Sebab, untuk mematangkan perda butuh waktu cukup lama. Alasannya, raperda tersebut harus melewati sejumlah tahapan hingga ke Pemprov Jatim. ‘’Yang jelas tahapan itu berupa penyesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan provinsi. Kami tidak dapat memantau serta memastikan kapan tahapan itu selesai,’’ tuturnya. (ggi/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Tidak hanya Perda Nomor 14/2017 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang akan diubah Pemkot Madiun. Perda Nomor 15/2017 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga perlu disesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi.

‘’Karena perda ini terbit sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang terbit 2020,’’ kata Kabid Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun Budi Agung Wicaksono, Rabu (28/9).

Agung menyampaikan, perubahan tersebut telah masuk tahap perancangan hingga uji publik. Kemudian, bakal dimatangkan lewat pembahasan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis oleh tim eksekutif. Selanjutnya dibahas bersama DPRD setempat. ‘’Diskusi-diskusi kami butuhkan agar perda ini benar-benar sempurna hingga dapat berjalan baik ke depan,’’ harapnya.

Baca Juga :  Rangkaian Hari Jadi Ke-104 Kota Madiun, Ziarah Leluhur agar Sejarah Tak Luntur

Ihwal poin penting perubahan, Agung belum dapat berbicara banyak. Meski begitu, raperda tersebut bakal dikebut dalam triwulan keempat tahun ini di DPRD. ‘’Draf sudah siap. Tinggal menunggu bagian hukum dan DPRD meminta kami melakukan pembahasan bersama,’’ ungkapnya.

Agung menegaskan, tahun ini hanya raperda yang diproyeksi rampung. Sebab, untuk mematangkan perda butuh waktu cukup lama. Alasannya, raperda tersebut harus melewati sejumlah tahapan hingga ke Pemprov Jatim. ‘’Yang jelas tahapan itu berupa penyesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan provinsi. Kami tidak dapat memantau serta memastikan kapan tahapan itu selesai,’’ tuturnya. (ggi/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/