27.2 C
Madiun
Friday, December 9, 2022

Sesuaikan Regulasi, Pembebasan Lahan RRT Belum Bisa Direalisasikan Tahun Ini

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Realisasi megaproyek ring road timur (RRT) tidak semulus yang diangan-angankan. Perubahan regulasi ditengarai menjadi biang keladinya. Bahkan, anggaran pembebasan lahan yang telah dialokasikan di APBD Kota Madiun 2022 dikembalikan ke kas daerah (kasda).

‘’Kami kembalikan karena ada peraturan baru terkait pengadaan tanah. Harus ada persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Suwarno, Kamis (29/9).

Sejatinya, menurut dia, dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk RRT telah rampung 2020 lalu. Namun, terbit Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19/2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan tersebut mewajibkan perencanaan pengadaan tanah harus mengantongi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kementerian ATR/BPN. ‘’Semula tidak perlu persetujuan KKPR dari pusat. Karena itu, anggaran pembebasan lahan kami kembalikan,’’ ujarnya.

Meski begitu, Suwarno memastikan megaproyek pembangunan RRT tidak dibatalkan. Sebab, saat ini pihaknya tengah berupaya merampungkan persyaratan atau permohonan KKPR ke Kementerian ATR/BPN tersebut. Prosesnya diperkirakan rampung sekitar satu-dua bulan.

Baca Juga :  Pondok Lansia Kota Madiun Digarap Awal Tahun Depan

Pun, menunggu rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang tengah berproses. Jika KKPR dan RTRW rampung, pihaknya akan melangkah ke tahap penetapan lokasi (penlok). ‘’Penlok juga sudah kami usulkan. Tinggal menambahkan syarat KKPR,’’ ungkapnya.

Rencananya, pengadaan tanah untuk RRT bakal dilaksanakan tahun depan. Pemkot bakal mengajukan anggaran Rp 10 miliar di APBD 2023 murni dan perubahan anggaran keuangan (PAK) untuk pembebasan lahan tersebut. ‘’Akan kami usulkan bertahap,’’ sebutnya.

Diketahui, sesuai penlok awal, panjang ruas RRT sekitar 9,7 kilometer dengan lebar 25 meter. Mulai dari pintu masuk dekat terminal kargo hingga ke Demangan, Taman. Diperkirakan, total luas lahan terdampak sekitar 268.071 meter persegi. Perinciannya, 219.764 meter persegi di Kota Madiun dan 48.307 meter persegi masuk wilayah Kabupaten Madiun. (ggi/c1/sat)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Realisasi megaproyek ring road timur (RRT) tidak semulus yang diangan-angankan. Perubahan regulasi ditengarai menjadi biang keladinya. Bahkan, anggaran pembebasan lahan yang telah dialokasikan di APBD Kota Madiun 2022 dikembalikan ke kas daerah (kasda).

‘’Kami kembalikan karena ada peraturan baru terkait pengadaan tanah. Harus ada persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Suwarno, Kamis (29/9).

Sejatinya, menurut dia, dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk RRT telah rampung 2020 lalu. Namun, terbit Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19/2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan tersebut mewajibkan perencanaan pengadaan tanah harus mengantongi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kementerian ATR/BPN. ‘’Semula tidak perlu persetujuan KKPR dari pusat. Karena itu, anggaran pembebasan lahan kami kembalikan,’’ ujarnya.

Meski begitu, Suwarno memastikan megaproyek pembangunan RRT tidak dibatalkan. Sebab, saat ini pihaknya tengah berupaya merampungkan persyaratan atau permohonan KKPR ke Kementerian ATR/BPN tersebut. Prosesnya diperkirakan rampung sekitar satu-dua bulan.

Baca Juga :  Dilindungi, 27 Ribu Hektare Lahan Sawah di Magetan

Pun, menunggu rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang tengah berproses. Jika KKPR dan RTRW rampung, pihaknya akan melangkah ke tahap penetapan lokasi (penlok). ‘’Penlok juga sudah kami usulkan. Tinggal menambahkan syarat KKPR,’’ ungkapnya.

Rencananya, pengadaan tanah untuk RRT bakal dilaksanakan tahun depan. Pemkot bakal mengajukan anggaran Rp 10 miliar di APBD 2023 murni dan perubahan anggaran keuangan (PAK) untuk pembebasan lahan tersebut. ‘’Akan kami usulkan bertahap,’’ sebutnya.

Diketahui, sesuai penlok awal, panjang ruas RRT sekitar 9,7 kilometer dengan lebar 25 meter. Mulai dari pintu masuk dekat terminal kargo hingga ke Demangan, Taman. Diperkirakan, total luas lahan terdampak sekitar 268.071 meter persegi. Perinciannya, 219.764 meter persegi di Kota Madiun dan 48.307 meter persegi masuk wilayah Kabupaten Madiun. (ggi/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/