alexametrics
27 C
Madiun
Friday, May 27, 2022

Mantan Jukir Pasar Sleko Tuntut Pekerjaan

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Tiga bulan sudah mantan juru parkir (jukir) di Pasar Sleko kehilangan mata pencarian. Terhitung sejak pemkot memberlakukan parkir elektronik (e-parking) di pasar tersebut. Demi urusan perut, mereka pun mengadu ke DPRD Kota Madiun kemarin (29/3).

Kedatangan mereka ke Gedung Taman Praja, sebutan gedung DPRD setempat, didampingi Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR). Sayangnya, mereka belum mendapatkan solusi yang memuaskan. Bahkan, justru muncul perbedaan data.

SBMR mencatat, hingga saat ini total ada 23 mantan jukir yang kehilangan pekerjaan. Sementara dinas perdagangan (disdag) setempat mendata hanya ada enam orang. ‘’Kami akan kroscek data dan sinkronkan kembali,’’ kata Aris Budiono, ketua SBMR, usai audiensi dengan wakil rakyat.

Diketahui, Pemkot Madiun mulai menerapkan one gate system (OGS) untuk pengelolaan parkir di Pasar Sleko sejak awal Januari 2022. Itu sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran ada kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir.

Baca Juga :  Rata-Rata Inflasi Kota Madiun Lampaui Angka Nasional

Hasil evaluasi selama penerapan parkir portal itu, Pemkot Madiun meraup PAD rata-rata Rp 80 juta per bulan. Sementara, sepanjang tahun lalu (2021) atau sebelum diterapkan e-parking hanya menghasilkan Rp 157 juta. Artinya, PAD setahun itu sama dengan dua bulan sejak diterapkan OGS di Pasar Sleko.

Menurut Aris, jika memang ada kebocoran PAD, tidak seharusnya mengorbankan jukir. Akan lebih baik jika pemkot mengoptimalkan PAD dengan cara mempekerjakan para jukir tanpa koordinator lapangan (korlap). Sebab, potensi kebocoran itu lantaran jukir harus menyisihkan pendapatan untuk korlap. ‘’Jadi, sebenarnya tidak harus memakai e-parking,’’ sergahnya. (mg7/her)

KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Tiga bulan sudah mantan juru parkir (jukir) di Pasar Sleko kehilangan mata pencarian. Terhitung sejak pemkot memberlakukan parkir elektronik (e-parking) di pasar tersebut. Demi urusan perut, mereka pun mengadu ke DPRD Kota Madiun kemarin (29/3).

Kedatangan mereka ke Gedung Taman Praja, sebutan gedung DPRD setempat, didampingi Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR). Sayangnya, mereka belum mendapatkan solusi yang memuaskan. Bahkan, justru muncul perbedaan data.

SBMR mencatat, hingga saat ini total ada 23 mantan jukir yang kehilangan pekerjaan. Sementara dinas perdagangan (disdag) setempat mendata hanya ada enam orang. ‘’Kami akan kroscek data dan sinkronkan kembali,’’ kata Aris Budiono, ketua SBMR, usai audiensi dengan wakil rakyat.

Diketahui, Pemkot Madiun mulai menerapkan one gate system (OGS) untuk pengelolaan parkir di Pasar Sleko sejak awal Januari 2022. Itu sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran ada kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir.

Baca Juga :  Dilarang Sulut Petasan saat Ramadan

Hasil evaluasi selama penerapan parkir portal itu, Pemkot Madiun meraup PAD rata-rata Rp 80 juta per bulan. Sementara, sepanjang tahun lalu (2021) atau sebelum diterapkan e-parking hanya menghasilkan Rp 157 juta. Artinya, PAD setahun itu sama dengan dua bulan sejak diterapkan OGS di Pasar Sleko.

Menurut Aris, jika memang ada kebocoran PAD, tidak seharusnya mengorbankan jukir. Akan lebih baik jika pemkot mengoptimalkan PAD dengan cara mempekerjakan para jukir tanpa koordinator lapangan (korlap). Sebab, potensi kebocoran itu lantaran jukir harus menyisihkan pendapatan untuk korlap. ‘’Jadi, sebenarnya tidak harus memakai e-parking,’’ sergahnya. (mg7/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/