alexametrics
26.2 C
Madiun
Sunday, May 29, 2022

PPDI Magetan Keluhkan Bayar Penuh Premi BPJS Kesehatan

MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Isu kesejahteraan disuarakan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Magetan. Nanang Ari Purnomo, ketua terpilih PPDI Magetan masa bakti 2021-2026, menyentil pemkab lantaran tak mematuhi Permendagri 119/2019 tentang Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala dan Perangkat Desa.

Mengacu permendagri tersebut, pemkab seharusnya ikut patungan premi keanggotaan BPJS Kesehatan para perangkat desa di Magetan. Kenyataannya, para perangkat desa membayar premi secara penuh memakai duit dari kantong pribadi. ‘’Di Jawa Timur, tinggal Magetan dan Banyuwangi yang belum menerapkan Permendagri 119/2019,’’ sebut Nanang, Kamis (6/1).

Permendagri 119/2019 mengatur bahwa besaran pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi perangkat desa adalah lima persen. Pemerintah sebagai pemberi kerja harus ikut patungan membayar empat persennya. Sisanya dibayar oleh peserta. ‘’Bahkan sampai 2021 kami masih membayar penuh,’’ protesnya.

Baca Juga :  Wali Murid di Magetan Inginkan Seratus Persen PTM

PPDI, lanjut Nanang, bakal terus memperjuangkan isu tersebut. Pasalnya, banyak daerah yang sudah bisa menerapkan Permendagri 119/2019. ‘’Kami akan terus berkoordinasi dengan pemkab. Daerah lain sudah banyak yang bisa menjalankan,’’ ungkap Nanang.

Bupati Magetan Suprawoto mengklaim pihaknya telah berencana menerapkan permendagri tersebut. Bahkan telah menyiapkan anggaran senilai Rp 2 miliar. Dengan catatan, pemkab hanya akan membiayai pembayaran premi perangkat struktural. ‘’Sementara staf-staf yang ada di bawahnya dibiayai melalui APBDes,’’ sebut bupati. (mg5/c1/naz/her)

MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Isu kesejahteraan disuarakan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Magetan. Nanang Ari Purnomo, ketua terpilih PPDI Magetan masa bakti 2021-2026, menyentil pemkab lantaran tak mematuhi Permendagri 119/2019 tentang Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala dan Perangkat Desa.

Mengacu permendagri tersebut, pemkab seharusnya ikut patungan premi keanggotaan BPJS Kesehatan para perangkat desa di Magetan. Kenyataannya, para perangkat desa membayar premi secara penuh memakai duit dari kantong pribadi. ‘’Di Jawa Timur, tinggal Magetan dan Banyuwangi yang belum menerapkan Permendagri 119/2019,’’ sebut Nanang, Kamis (6/1).

Permendagri 119/2019 mengatur bahwa besaran pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi perangkat desa adalah lima persen. Pemerintah sebagai pemberi kerja harus ikut patungan membayar empat persennya. Sisanya dibayar oleh peserta. ‘’Bahkan sampai 2021 kami masih membayar penuh,’’ protesnya.

Baca Juga :  SMK PSM 2 Takeran Gandeng PT MPM Cetak Lulusan Siap Kerja

PPDI, lanjut Nanang, bakal terus memperjuangkan isu tersebut. Pasalnya, banyak daerah yang sudah bisa menerapkan Permendagri 119/2019. ‘’Kami akan terus berkoordinasi dengan pemkab. Daerah lain sudah banyak yang bisa menjalankan,’’ ungkap Nanang.

Bupati Magetan Suprawoto mengklaim pihaknya telah berencana menerapkan permendagri tersebut. Bahkan telah menyiapkan anggaran senilai Rp 2 miliar. Dengan catatan, pemkab hanya akan membiayai pembayaran premi perangkat struktural. ‘’Sementara staf-staf yang ada di bawahnya dibiayai melalui APBDes,’’ sebut bupati. (mg5/c1/naz/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/