alexametrics
29.9 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

Gagal Bangun Shuttle Bus Pakai DBHCHT, Pemkab Magetan Lobi Pemprov Jatim

MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Magetan harus menahan keinginan untuk bisa memiliki shuttle bus. Angkutan yang diproyeksikan mengangkut wisatawan dari sejumlah kantong parkir menuju Telaga Sarangan itu gagal terealisasi lantaran terganjal aturan pemerintah pusat.

Diketahui, pengadaan shuttle bus direncanakan menggunakan duit dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). ‘’Ada perubahan kebijakan,’’ kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Magetan Joko Trihono, Senin (7/2).

Sedianya, disparbud mengusulkan penggunaan DBHCHT tahun ini sebesar Rp 600 juta untuk pengadaan shuttle bus. Saat sudah dianggarkan, awal tahun ini pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru. Sesuai regulasi terbaru, DBHCHT haram dipakai untuk pengadaan kendaraan seperti shuttle bus. ‘’Dimaksimalkan untuk penguatan pelayanan kesehatan,’’ terangnya.

Baca Juga :  Terdampak Pelebaran Jalan, Rumah Kompos DLH Magetan Kena Gusur

Walau gagal menggunakan DBHCHT, disparbud tak patah arang. Joko berencana melobi pemerintah provinsi (pemprov) untuk menghibahkan setidaknya sepuluh unit kendaraan sebagai pengganti shuttle bus yang rencana pengadaannya dicoret pusat. ‘’Kami sudah ada dua kendaraan shuttle, harapannya pemprov bisa ikut membantu dengan menghibahkan minimal sepuluh unit,’’ pungkasnya. (mg5/naz/her)

MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Magetan harus menahan keinginan untuk bisa memiliki shuttle bus. Angkutan yang diproyeksikan mengangkut wisatawan dari sejumlah kantong parkir menuju Telaga Sarangan itu gagal terealisasi lantaran terganjal aturan pemerintah pusat.

Diketahui, pengadaan shuttle bus direncanakan menggunakan duit dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). ‘’Ada perubahan kebijakan,’’ kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Magetan Joko Trihono, Senin (7/2).

Sedianya, disparbud mengusulkan penggunaan DBHCHT tahun ini sebesar Rp 600 juta untuk pengadaan shuttle bus. Saat sudah dianggarkan, awal tahun ini pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru. Sesuai regulasi terbaru, DBHCHT haram dipakai untuk pengadaan kendaraan seperti shuttle bus. ‘’Dimaksimalkan untuk penguatan pelayanan kesehatan,’’ terangnya.

Baca Juga :  14 Anggota DPRD Magetan Bolos Paripurna

Walau gagal menggunakan DBHCHT, disparbud tak patah arang. Joko berencana melobi pemerintah provinsi (pemprov) untuk menghibahkan setidaknya sepuluh unit kendaraan sebagai pengganti shuttle bus yang rencana pengadaannya dicoret pusat. ‘’Kami sudah ada dua kendaraan shuttle, harapannya pemprov bisa ikut membantu dengan menghibahkan minimal sepuluh unit,’’ pungkasnya. (mg5/naz/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/