alexametrics
24.6 C
Madiun
Thursday, August 18, 2022

Tak Tegas Soal Bangli PPU, Pemkab Panggil Pihak Pengelola Lahan

MAGETAN – Polemik bangunan liar (bangli) di area pusat produk unggulan (PPU) Maospati makin berlarut-larut. Sampai dengan saat ini pemkab belum terindak menyikapi persoalan tersebut. ‘’Saya akan coba panggil pihak pengelola lola. Mengingat status lahan tersebut merupakan milik Pemprov Jatim,’’ terang Bupati Magetan Suprawoto kemarin (6/5).

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kata dia, keberadaan bangunan tersebut jelas menyalahi aturan. Karena tidak disertai dengan kelengkapan dokumen. Selain itu, pemanfaatan bangunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukkannya. ‘’Jelas (bangunan) itu tidak berizin,’’ kata bupati yang akrab disapa Kang Woto tersebut.

Untuk itu, pihaknya berencana memanggil oknum koordinator pengelola lahan tersebut. Karena terkesan mengabaikan aturan. Belum lagi, keberadaan bangunan tersebut mengganggu aliran sungai. ‘’Saya akan secepatnya memanggil oknum tersebut,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Pemdes Diminta Mendata Pelaku Perjalanan

Sementara itu, Kepala UPT PPTM Jejeruk Dinas Pengairan Jatim Eko Widiarto menyatakan bahwa bangunan tersebut jelas tidak berizin. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya surat pengajuan pemanfaatan lahan tersebut ke pihaknya. ‘’Meskipun yang bersangkutan mempunyai bukti SPPT, tetap saja melanggar aturan,’’ ungkapnya.

Kendati demikian, dia mengharapkan sikap ketegasan pemkab menertibkan bangunan tersebut. Supaya persoalan aset di PPU Magetan segera tuntas. Sehingga, bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. ‘’Saat ini sudah banyak warung yang menempati area tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan warung remang-remang (warem),’’ tandas Eko. (mgc/her)

MAGETAN – Polemik bangunan liar (bangli) di area pusat produk unggulan (PPU) Maospati makin berlarut-larut. Sampai dengan saat ini pemkab belum terindak menyikapi persoalan tersebut. ‘’Saya akan coba panggil pihak pengelola lola. Mengingat status lahan tersebut merupakan milik Pemprov Jatim,’’ terang Bupati Magetan Suprawoto kemarin (6/5).

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kata dia, keberadaan bangunan tersebut jelas menyalahi aturan. Karena tidak disertai dengan kelengkapan dokumen. Selain itu, pemanfaatan bangunan tersebut tidak sesuai dengan peruntukkannya. ‘’Jelas (bangunan) itu tidak berizin,’’ kata bupati yang akrab disapa Kang Woto tersebut.

Untuk itu, pihaknya berencana memanggil oknum koordinator pengelola lahan tersebut. Karena terkesan mengabaikan aturan. Belum lagi, keberadaan bangunan tersebut mengganggu aliran sungai. ‘’Saya akan secepatnya memanggil oknum tersebut,’’ tegasnya.

Baca Juga :  PKB Tetap Warnai Dinamika Gedung Klitik

Sementara itu, Kepala UPT PPTM Jejeruk Dinas Pengairan Jatim Eko Widiarto menyatakan bahwa bangunan tersebut jelas tidak berizin. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya surat pengajuan pemanfaatan lahan tersebut ke pihaknya. ‘’Meskipun yang bersangkutan mempunyai bukti SPPT, tetap saja melanggar aturan,’’ ungkapnya.

Kendati demikian, dia mengharapkan sikap ketegasan pemkab menertibkan bangunan tersebut. Supaya persoalan aset di PPU Magetan segera tuntas. Sehingga, bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. ‘’Saat ini sudah banyak warung yang menempati area tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan warung remang-remang (warem),’’ tandas Eko. (mgc/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/