23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

Hasil Audit BPKP Atas Kasus Korupsi PNPM Karas, Negara Rugi Rp 3,42 Miliar

MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Setelah berminggu-minggu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur akhirnya kelar mengaudit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) Kecamatan Karas.

Hasil audit tersebut disampaikan Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan Fajar Nurhesdi, Rabu (7/12). Rupanya, BPKP menyatakan ada indikasi kerugian negara mencapai Rp 3,42 miliar dari dugaan rasuah ini. ‘’Angka ini dihimpun dari 2018 sampai 2020,’’ ujarnya.

Menurut PNPM, terdapat kejanggalan pada pengelolaan dana dua program yang dikelola PNPM. Meliputi usaha ekonomi produktif (UEP) dan simpan pinjam perempuan (SPP). Dana UEP ternyata minus Rp 1,2 miliar. Sedangkan dana SPP minus Rp 2,2 miliar.

Baca Juga :  Hakordia 2022, Kepala BPJamsostek Madiun Sosialisasikan Budaya Antikorupsi

‘’Padahal nilai aset keseluruhan mencapai Rp 14,3 miliar, tapi setelah diinventarisasi, yang tersisa di rekening Bank Jatim hanya Rp 10,9 miliar,’’ jelas Fajar.

Rupanya, celah rasuah itu ada pada saat duit dipegang unit pengelola kegiatan (UPK). Setelah UPK menerima setoran dari kelompok masyarakat, uang tersebut tak semuanya disetor ke rekening Bank Jatim. ‘’Sehingga terdapat selisih,’’ bebernya.

Humas Kejari Magetan Antonius menambahkan, hasil audit BPKP dikantongi penyidik pidsus untuk menetapkan tersangka dugaan rasuah tersebut.

Sudah ada nama yang diduga kuat menjadi dalang. Antonius meminta publik bersabar. ‘’Kami memperkuat bukti-bukti dari hasil laporan BPKP,’’ tandasnya. (hyo/naz)

MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Setelah berminggu-minggu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur akhirnya kelar mengaudit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) Kecamatan Karas.

Hasil audit tersebut disampaikan Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan Fajar Nurhesdi, Rabu (7/12). Rupanya, BPKP menyatakan ada indikasi kerugian negara mencapai Rp 3,42 miliar dari dugaan rasuah ini. ‘’Angka ini dihimpun dari 2018 sampai 2020,’’ ujarnya.

Menurut PNPM, terdapat kejanggalan pada pengelolaan dana dua program yang dikelola PNPM. Meliputi usaha ekonomi produktif (UEP) dan simpan pinjam perempuan (SPP). Dana UEP ternyata minus Rp 1,2 miliar. Sedangkan dana SPP minus Rp 2,2 miliar.

Baca Juga :  Kepala DPMPTSP Merasa Ditikung Pengusaha Toko Modern

‘’Padahal nilai aset keseluruhan mencapai Rp 14,3 miliar, tapi setelah diinventarisasi, yang tersisa di rekening Bank Jatim hanya Rp 10,9 miliar,’’ jelas Fajar.

Rupanya, celah rasuah itu ada pada saat duit dipegang unit pengelola kegiatan (UPK). Setelah UPK menerima setoran dari kelompok masyarakat, uang tersebut tak semuanya disetor ke rekening Bank Jatim. ‘’Sehingga terdapat selisih,’’ bebernya.

Humas Kejari Magetan Antonius menambahkan, hasil audit BPKP dikantongi penyidik pidsus untuk menetapkan tersangka dugaan rasuah tersebut.

Sudah ada nama yang diduga kuat menjadi dalang. Antonius meminta publik bersabar. ‘’Kami memperkuat bukti-bukti dari hasil laporan BPKP,’’ tandasnya. (hyo/naz)

Most Read

Artikel Terbaru