alexametrics
25.8 C
Madiun
Monday, May 23, 2022

Anggap Rekanan Proyek Tidak Beres, Jaksa Pelajari Amenitas Telaga Wahyu

MAGETAN – Kelebihan bayar pada proyek amenitas Telaga Wahyu menjadi perhatian pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan. Bahkan, korps adhyaksa itu saat ini sedang mempelajari berkas atau dokumen pekerjaan senilai Rp 1,4 miliar tersebut. ‘’Kami masih pelajari hasil pekerjaan pembangunan itu,’’ kata ketua TP4D Kejari Magetan, Sudi Hariyansah Jumat (14/6).

Ada sejumlah hal mengapa pihaknya perlu mempelajari bangunan hasil pekerjaan CV Khrisdyas Karya tersebut. Di antaranya, karena memang pada pekerjaan itu terdapat ketidaksesuaian volume pekerjaan dan mengalami keterlambatan. Bahkan, sebelumnya dia sudah menyarankan agar pemkab memblacklist rekanan proyek tersebut. ‘’Pelaksana memang tidak beres. Harus diambil tindakan,’’ tegasnya.

Menurut Sudi, hasil pekerjaan pembangunan amenitas Telaga Wahyu itu harus menjadi atensi Disparbud. Karena mereka yang menerima hasil pekerjaan tersebut. Sekalipun disparbud sendiri sudah menjatuhkan denda keterlambatan. ‘’Bagian pelelangan juga harus selektif lagi dalam menentukan pemenang pelaksana kegiatan,’’ jelasnya.

Sikap berbeda ditunjukkan Sudi terhadap temuan BPK lainnya. Seperti soal adanya utang DPUPR sebesar Rp 4 miliar yang juga menjadi temuan BPK. Terkait hal tersebut, Sudi menyatakan tidak ada masalah. Karena saat pembayaran proyek itu akan dilakukan sudah tutup tahun anggaran.

Baca Juga :  Moh Nurul Huda, Pendakwah yang Mengedepankan Kearifan Lokal

Tetapi, pihaknya juga telah melakukan kroscek kepada DPUPR jika mereka memastikan bakal melunasinya pada saat memasuki perubahan anggaran keuangan (PAK) 2019. ‘’Duitnya sebenarnya sudah ada. Tapi, waktu pembayaran tahun lalu sudah habis,’’ terangnya.

Sedangkan, pada temuan BPK lainnya, dia memilih wait and see sambil menunggu tindak lanjut rekomendasi dari lembaga auditor independen itu. ‘’Temuan BPK hampir setiap tahun ada,’’ katanya.

Menurut dia, faktor itu disebabkan karena model cara hitung pekerjaan antara pengawas inspektorat dengan aduitor BPK berbeda. Misalnya pada penghitungan pekerjaan jalan. BPK menilai terdapat kekurangan volume. Sementara kasus di lapangan, temuan itu muncul karena kontur jalan bergelombang. Sehingga membuat ketebalan aspal dalam sebuah pekerjaan jalan menjadi tidak sama. ‘’Akhirnya pekerjaan itu dianggap kurang,’’ terangnya.

Sebenarnya temuan itu sudah berulang terjadi. Tentunya, Sudi menyarankan agar pemkab bisa meminimalisasi celah permasalahan tersebut. Misalnya saat pemolesan jalan dilakukan pemerataan dengan cara dipadatkan. ‘’Dari catatan dan rekomendasi itu, kami adakan evaluasi untuk perbaikan kedepannya,’’ tandasnya. (bel/her)

MAGETAN – Kelebihan bayar pada proyek amenitas Telaga Wahyu menjadi perhatian pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan. Bahkan, korps adhyaksa itu saat ini sedang mempelajari berkas atau dokumen pekerjaan senilai Rp 1,4 miliar tersebut. ‘’Kami masih pelajari hasil pekerjaan pembangunan itu,’’ kata ketua TP4D Kejari Magetan, Sudi Hariyansah Jumat (14/6).

Ada sejumlah hal mengapa pihaknya perlu mempelajari bangunan hasil pekerjaan CV Khrisdyas Karya tersebut. Di antaranya, karena memang pada pekerjaan itu terdapat ketidaksesuaian volume pekerjaan dan mengalami keterlambatan. Bahkan, sebelumnya dia sudah menyarankan agar pemkab memblacklist rekanan proyek tersebut. ‘’Pelaksana memang tidak beres. Harus diambil tindakan,’’ tegasnya.

Menurut Sudi, hasil pekerjaan pembangunan amenitas Telaga Wahyu itu harus menjadi atensi Disparbud. Karena mereka yang menerima hasil pekerjaan tersebut. Sekalipun disparbud sendiri sudah menjatuhkan denda keterlambatan. ‘’Bagian pelelangan juga harus selektif lagi dalam menentukan pemenang pelaksana kegiatan,’’ jelasnya.

Sikap berbeda ditunjukkan Sudi terhadap temuan BPK lainnya. Seperti soal adanya utang DPUPR sebesar Rp 4 miliar yang juga menjadi temuan BPK. Terkait hal tersebut, Sudi menyatakan tidak ada masalah. Karena saat pembayaran proyek itu akan dilakukan sudah tutup tahun anggaran.

Baca Juga :  Moh Nurul Huda, Pendakwah yang Mengedepankan Kearifan Lokal

Tetapi, pihaknya juga telah melakukan kroscek kepada DPUPR jika mereka memastikan bakal melunasinya pada saat memasuki perubahan anggaran keuangan (PAK) 2019. ‘’Duitnya sebenarnya sudah ada. Tapi, waktu pembayaran tahun lalu sudah habis,’’ terangnya.

Sedangkan, pada temuan BPK lainnya, dia memilih wait and see sambil menunggu tindak lanjut rekomendasi dari lembaga auditor independen itu. ‘’Temuan BPK hampir setiap tahun ada,’’ katanya.

Menurut dia, faktor itu disebabkan karena model cara hitung pekerjaan antara pengawas inspektorat dengan aduitor BPK berbeda. Misalnya pada penghitungan pekerjaan jalan. BPK menilai terdapat kekurangan volume. Sementara kasus di lapangan, temuan itu muncul karena kontur jalan bergelombang. Sehingga membuat ketebalan aspal dalam sebuah pekerjaan jalan menjadi tidak sama. ‘’Akhirnya pekerjaan itu dianggap kurang,’’ terangnya.

Sebenarnya temuan itu sudah berulang terjadi. Tentunya, Sudi menyarankan agar pemkab bisa meminimalisasi celah permasalahan tersebut. Misalnya saat pemolesan jalan dilakukan pemerataan dengan cara dipadatkan. ‘’Dari catatan dan rekomendasi itu, kami adakan evaluasi untuk perbaikan kedepannya,’’ tandasnya. (bel/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/