alexametrics
24.9 C
Madiun
Tuesday, July 5, 2022

Enam Usulan, Tiga Diubah, Dua Dicabut

MAGETAN, Jawa Pos Radar Magetan – Dua regulasi Pemkab Magetan sudah usang. Pemkab berniat mencabut Perda 5/2006 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa dan Perda 5/2009 tentang Penyusunan Peraturan Desa. Keduanya masuk usulan enam raperda untuk dibahas bersama DPRD di sisa tahun ini. ‘’Empat lainnya usulan raperda perubahan dan baru,’’ kata Bupati Magetan Suprawoto Senin (14/10).

Tiga perda yang hendak diubah adalah regulasi terbitan 2012 dan 2015. Yakni, perubahan kedua Perda 7/2015 tentang Penyertaan Modal Daerah PDAM Lawu Tirta. Lalu, perubahan kedua Perda 2/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan perubahan Perda 1/2015 tentang Perseroan Terbatas BPRS Magetan. Sedangkan usulan perda anyar tentang pengelolaan dana bergulir untuk pemberdayaan masyarakat.

Kang Woto –sapaan akrab Suprawoto– menjelaskan, usulan amandemen Perda 7/2015 karena tahun ini periode terakhir PDAM menerima bantuan. Perusahaan pelat merah itu telah menerima duit Rp 83,5 miliar sejak 1982. Rencananya diberi dana Rp 50 miliar untuk lima tahun ke depan. ‘’Jadi, harus mengubah perda,’’ ujarnya.

Sedangkan revisi Perda 2/2012 karena penambahan objek dan penyesuaian tarif. Seperti kebun buah dan kawasan parkir di Plaosan. Urgensi mengubah Perda 1/2015 karena perlu penyempurnaan identitas. Seperti nama, tempat, maksud dan tujuan pendirian, waktu pendirian, hingga permodalannya. Keberadaan BPRS menyediakan kredit tanpa agunan bisa memaksimalkan program pemkab. ‘’Kami berharap BPRS bisa semakin berkembang,’’ ucap Kang Woto.

Baca Juga :  40 Warga Wringinanom Terjangkit DBD

Bupati menyebut, usulan raperda pengelolaan dana bergulir terkait evaluasi penggunaan dana. Salah satunya penerapan sanksi. ‘’Jika dana bergulir itu tidak kembali, bagaimana penyikapannya,’’ tuturnya.

Ketua DPRD Magetan Sujatno menyatakan, raperda yang bakal dibahas berprinsip pada kepentingan rakyat. Seperti penyertaan modal PDAM dan perubahan retribusi. Sebab, tujuannya menambah pendapatan asli daerah (PAD). ‘’Kalau sudah sesuai kondisi lapangan, ya kami dorong,’’ katanya.

Tiga hal jadi prioritas dewan. Pemberdayaan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan layanan kesehatan. ‘’Ketiganya kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah,’’ ucapnya. (bel/c1/cor)

SODOR BAHAS ENAM REGULASI

  • Raperda perubahan kedua Perda 7/2015 tentang Penyertaan Modal PDAM Lawu Tirta
  • Raperda perubahan kedua Perda 2/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
  • Raperda perubahan Perda 1/2015 tentang Perseroan Terbatas BPRS Magetan
  • Raperda pencabutan Perda 5/2006 tentang SOTK Pemerintah Desa
  • Raperda pencabutan Perda 5/2009 tentang Penyusunan Peraturan Desa
  • Raperda tentang Pengelolaan Dana Bergulir untuk Pemberdayaan Masyarakat

MAGETAN, Jawa Pos Radar Magetan – Dua regulasi Pemkab Magetan sudah usang. Pemkab berniat mencabut Perda 5/2006 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa dan Perda 5/2009 tentang Penyusunan Peraturan Desa. Keduanya masuk usulan enam raperda untuk dibahas bersama DPRD di sisa tahun ini. ‘’Empat lainnya usulan raperda perubahan dan baru,’’ kata Bupati Magetan Suprawoto Senin (14/10).

Tiga perda yang hendak diubah adalah regulasi terbitan 2012 dan 2015. Yakni, perubahan kedua Perda 7/2015 tentang Penyertaan Modal Daerah PDAM Lawu Tirta. Lalu, perubahan kedua Perda 2/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan perubahan Perda 1/2015 tentang Perseroan Terbatas BPRS Magetan. Sedangkan usulan perda anyar tentang pengelolaan dana bergulir untuk pemberdayaan masyarakat.

Kang Woto –sapaan akrab Suprawoto– menjelaskan, usulan amandemen Perda 7/2015 karena tahun ini periode terakhir PDAM menerima bantuan. Perusahaan pelat merah itu telah menerima duit Rp 83,5 miliar sejak 1982. Rencananya diberi dana Rp 50 miliar untuk lima tahun ke depan. ‘’Jadi, harus mengubah perda,’’ ujarnya.

Sedangkan revisi Perda 2/2012 karena penambahan objek dan penyesuaian tarif. Seperti kebun buah dan kawasan parkir di Plaosan. Urgensi mengubah Perda 1/2015 karena perlu penyempurnaan identitas. Seperti nama, tempat, maksud dan tujuan pendirian, waktu pendirian, hingga permodalannya. Keberadaan BPRS menyediakan kredit tanpa agunan bisa memaksimalkan program pemkab. ‘’Kami berharap BPRS bisa semakin berkembang,’’ ucap Kang Woto.

Baca Juga :  Eksekutif-Legislatif Sepakati Ranwal RPJMD

Bupati menyebut, usulan raperda pengelolaan dana bergulir terkait evaluasi penggunaan dana. Salah satunya penerapan sanksi. ‘’Jika dana bergulir itu tidak kembali, bagaimana penyikapannya,’’ tuturnya.

Ketua DPRD Magetan Sujatno menyatakan, raperda yang bakal dibahas berprinsip pada kepentingan rakyat. Seperti penyertaan modal PDAM dan perubahan retribusi. Sebab, tujuannya menambah pendapatan asli daerah (PAD). ‘’Kalau sudah sesuai kondisi lapangan, ya kami dorong,’’ katanya.

Tiga hal jadi prioritas dewan. Pemberdayaan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan layanan kesehatan. ‘’Ketiganya kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah,’’ ucapnya. (bel/c1/cor)

SODOR BAHAS ENAM REGULASI

  • Raperda perubahan kedua Perda 7/2015 tentang Penyertaan Modal PDAM Lawu Tirta
  • Raperda perubahan kedua Perda 2/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
  • Raperda perubahan Perda 1/2015 tentang Perseroan Terbatas BPRS Magetan
  • Raperda pencabutan Perda 5/2006 tentang SOTK Pemerintah Desa
  • Raperda pencabutan Perda 5/2009 tentang Penyusunan Peraturan Desa
  • Raperda tentang Pengelolaan Dana Bergulir untuk Pemberdayaan Masyarakat
Artikel SebelumnyaLDR Dominasi Gugat-Talak
Artikel Selanjutnya Blue Girl

Most Read

Artikel Terbaru

/