alexametrics
31.2 C
Madiun
Tuesday, July 5, 2022

Eksekutif Usulkan 20 Raperda Anyar

MAGETAN – Kalangan eksekutif dan legislatif bakal bekerja berat tahun ini. Ada 20 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan pemkab pada 5 November lalu. Sedangkan 21 November lalu, kalangan dewan menjawab surat pengajuan tersebut. Sebanyak 20 raperda yang diajukan disetujui oleh legislatif untuk masuk dalam agenda pembahasan tahun ini. ’’Tidak semua raperda baru. Ada yang revisi perda lama,’’ kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Magetan Suwata.

Menurut Suwata, sudah menjadi agenda pemkab untuk meminta usulan raperda kepada organisasi perangkat daerah (OPD) setiap tahunnya. Sehingga, kata dia, pada akhir tahun bisa diajukan kepada legislatif untuk diadakan pembahasan pada tahun berikutnya. Sebab, setiap tahunnya selalu ada regulasi baru yang harus disesuaikan. Pun, ada kebijakan baru yang dijalankan daerah. ’’Setiap kebijakan kan harus ada payung hukumnya,’’ jelasnya.

Dari semua raperda yang diusulkan, menurut Suwata, semuanya penting dan menjadi skala prioritas. Namun, yang paling mendesak untuk disahkan adalah raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023. Sebab, raperda itu akan menjadi acuan pembangunan Kabupaten Magetan selama lima tahun ke depan. Di mana isinya merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Magetan Suprawoto. ’’Arah pembangunan nanti mengacu pada perda ini,’’ katanya.

Kendati demikian, bukan berarti ke-19 raperda lainnya bakal dikesampingkan. Karena semua raperda memiliki bobot tersendiri sesuai kebutuhan Pemkab Magetan. Raperda APBD 2020 misalnya. Tanpa adanya perda APBD, semua kegiatan pastinya tidak akan terlaksana tahun depan. Pun dengan raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diajukan oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Bagian Hukum Setdakab Magetan. ’’Karena penataan aset selama ini membutuhkan ketentuan regulasi yang jelas,’’ terangnya.

Baca Juga :  BPBD Perpanjang Status Siaga Bencana

Tahun lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Magetan juga mengajukan raperda tentang Tera/Tera Ulang. Itu lantaran kewenangan pengelolaan urusan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sudah dilimpahkan ke daerah. Sehingga, untuk menjalankan kewenangan yang notabene limpahan dari Pemprov Jatim itu, harus ada regulasi yang memayunginya. ’’Dalam membuat kebijakan kan harus ada aturannya,’’ katanya.

Sementara itu, tujuh raperda lainnya merupakan revisi perda yang sudah ada. Sebab, keberadaannya dianggap sudah relevan dengan kondisi saat ini. Juga, untuk menyesuaikan regulasi yang berada di atasnya. Supaya, bisa sinkron. Seperti perubahan kedua atas Perda 2/2012 tentang Retribusi Jasa Tertentu. Perda tersebut harus diubah karena ada pos atau nominal yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. ’’Keberadaan perda itu selamanya. Tapi, harus direvisi jika sudah tidak relevan dan ada perubahan regulasi,’’ pungkasnya. (bel/c1/ota)

MAGETAN – Kalangan eksekutif dan legislatif bakal bekerja berat tahun ini. Ada 20 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan pemkab pada 5 November lalu. Sedangkan 21 November lalu, kalangan dewan menjawab surat pengajuan tersebut. Sebanyak 20 raperda yang diajukan disetujui oleh legislatif untuk masuk dalam agenda pembahasan tahun ini. ’’Tidak semua raperda baru. Ada yang revisi perda lama,’’ kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Magetan Suwata.

Menurut Suwata, sudah menjadi agenda pemkab untuk meminta usulan raperda kepada organisasi perangkat daerah (OPD) setiap tahunnya. Sehingga, kata dia, pada akhir tahun bisa diajukan kepada legislatif untuk diadakan pembahasan pada tahun berikutnya. Sebab, setiap tahunnya selalu ada regulasi baru yang harus disesuaikan. Pun, ada kebijakan baru yang dijalankan daerah. ’’Setiap kebijakan kan harus ada payung hukumnya,’’ jelasnya.

Dari semua raperda yang diusulkan, menurut Suwata, semuanya penting dan menjadi skala prioritas. Namun, yang paling mendesak untuk disahkan adalah raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023. Sebab, raperda itu akan menjadi acuan pembangunan Kabupaten Magetan selama lima tahun ke depan. Di mana isinya merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Magetan Suprawoto. ’’Arah pembangunan nanti mengacu pada perda ini,’’ katanya.

Kendati demikian, bukan berarti ke-19 raperda lainnya bakal dikesampingkan. Karena semua raperda memiliki bobot tersendiri sesuai kebutuhan Pemkab Magetan. Raperda APBD 2020 misalnya. Tanpa adanya perda APBD, semua kegiatan pastinya tidak akan terlaksana tahun depan. Pun dengan raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diajukan oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Bagian Hukum Setdakab Magetan. ’’Karena penataan aset selama ini membutuhkan ketentuan regulasi yang jelas,’’ terangnya.

Baca Juga :  Bangsal Darurat Rawat Pasien Korona Bergejala Ringan-Sedang

Tahun lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Magetan juga mengajukan raperda tentang Tera/Tera Ulang. Itu lantaran kewenangan pengelolaan urusan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sudah dilimpahkan ke daerah. Sehingga, untuk menjalankan kewenangan yang notabene limpahan dari Pemprov Jatim itu, harus ada regulasi yang memayunginya. ’’Dalam membuat kebijakan kan harus ada aturannya,’’ katanya.

Sementara itu, tujuh raperda lainnya merupakan revisi perda yang sudah ada. Sebab, keberadaannya dianggap sudah relevan dengan kondisi saat ini. Juga, untuk menyesuaikan regulasi yang berada di atasnya. Supaya, bisa sinkron. Seperti perubahan kedua atas Perda 2/2012 tentang Retribusi Jasa Tertentu. Perda tersebut harus diubah karena ada pos atau nominal yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. ’’Keberadaan perda itu selamanya. Tapi, harus direvisi jika sudah tidak relevan dan ada perubahan regulasi,’’ pungkasnya. (bel/c1/ota)

Most Read

Artikel Terbaru

/