MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Kalangan legislatif menilai estimasi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Pemkab Magetan tahun lalu cukup tinggi. Bahkan, besaran duit yang belum terbelanjakan itu mendekati total pendapatan asli daerah (PAD) tahun yang sama. ‘’Hampir setara, silpa Rp 233 miliar dan PAD-nya Rp 243 miliar,’’ kata Ketua DPRD Magetan Sujatno.
Sujatno mengatakan panitia khusus (pansus) tengah memelototi angka-angka silpa. Pihaknya mencari tahu termasuk penghematan atau murni serapan anggaran belanja oleh perangkat daerah rendah.
Kendati mencapai Rp 233 miliar, silpa tahun lalu membaik dibandingkan silpa 2021, yakni Rp 363 miliar. ‘’Bisa jadi ada kekeliruan pada proses perencanaannya atau efisiensi,’’ ujarnya.
Mengacu draf laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Suprawoto ke DPRD, dinas pendidikan, kepemudaan, dan olahraga (dindikpora) paling lemah menyerap anggaran. Perangkat daerah itu menyisakan dana Rp 95 miliar dari alokasi pagu anggaran Rp 602 miliar.
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) berada di atasnya dengan sisa Rp 31 miliar. Instansi itu hanya membelanjakan Rp 184 miliar dari jatah Rp 195 miliar. ‘’Kami akan mengkonfirmasi ke instansi terkait,’’ ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sementara, Kang Woto, sapaan akrab Suprawoto, menyampaikan bahwa silpa Rp 233 miliar masih perhitungan sementara. Kepastiannya menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (hyo/cor)
MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Kalangan legislatif menilai estimasi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Pemkab Magetan tahun lalu cukup tinggi. Bahkan, besaran duit yang belum terbelanjakan itu mendekati total pendapatan asli daerah (PAD) tahun yang sama. ‘’Hampir setara, silpa Rp 233 miliar dan PAD-nya Rp 243 miliar,’’ kata Ketua DPRD Magetan Sujatno.
Sujatno mengatakan panitia khusus (pansus) tengah memelototi angka-angka silpa. Pihaknya mencari tahu termasuk penghematan atau murni serapan anggaran belanja oleh perangkat daerah rendah.
Kendati mencapai Rp 233 miliar, silpa tahun lalu membaik dibandingkan silpa 2021, yakni Rp 363 miliar. ‘’Bisa jadi ada kekeliruan pada proses perencanaannya atau efisiensi,’’ ujarnya.
Mengacu draf laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Suprawoto ke DPRD, dinas pendidikan, kepemudaan, dan olahraga (dindikpora) paling lemah menyerap anggaran. Perangkat daerah itu menyisakan dana Rp 95 miliar dari alokasi pagu anggaran Rp 602 miliar.
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) berada di atasnya dengan sisa Rp 31 miliar. Instansi itu hanya membelanjakan Rp 184 miliar dari jatah Rp 195 miliar. ‘’Kami akan mengkonfirmasi ke instansi terkait,’’ ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sementara, Kang Woto, sapaan akrab Suprawoto, menyampaikan bahwa silpa Rp 233 miliar masih perhitungan sementara. Kepastiannya menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (hyo/cor)
