MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Perselisihan karena beda pendapat rentan terjadi menjelang tahun politik. Bupati Magetan Suprawoto ancang-ancang mencegahnya dengan meminta komitmen dari sejumlah organisasi dan tokoh masyarakat.
Mulai dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya diminta menjaga keamanan dan ketertiban kabupaten ini. Deklarasi dilakukan Selasa (21/3) lalu. ‘’Guyub rukun menciptakan ekosistem yang kondusif jelang Pemilu 2024,’’ kata Kang Woto, sapaan akrab Suprawoto.
Menurut Kang Woto, keberagaman merupakan realita yang terjadi atas kehendak Tuhan. Sebab tidak ada hasil ciptaan-Nya yang identik sama. Sikap intoleransi harus dibuang jauh oleh umat beragama dan sosial masyarakat. ‘’Agar tidak memicu konflik dan kesenjangan sosial,’’ tuturnya.
Dia menyampaikan bahwa kabupaten ini punya predikat apik atas kinerja pelaporan rencana aksi terpadu terkait penanganan konflik sosial. Yakni, berada di urutan kedua dari 38 daerah se-Jawa timur. ‘’Semoga bukan sekadar predikat, tapi bisa memberikan makna substantif,’’ ucap Kang Woto. (hyo/cor)
MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Perselisihan karena beda pendapat rentan terjadi menjelang tahun politik. Bupati Magetan Suprawoto ancang-ancang mencegahnya dengan meminta komitmen dari sejumlah organisasi dan tokoh masyarakat.
Mulai dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya diminta menjaga keamanan dan ketertiban kabupaten ini. Deklarasi dilakukan Selasa (21/3) lalu. ‘’Guyub rukun menciptakan ekosistem yang kondusif jelang Pemilu 2024,’’ kata Kang Woto, sapaan akrab Suprawoto.
Menurut Kang Woto, keberagaman merupakan realita yang terjadi atas kehendak Tuhan. Sebab tidak ada hasil ciptaan-Nya yang identik sama. Sikap intoleransi harus dibuang jauh oleh umat beragama dan sosial masyarakat. ‘’Agar tidak memicu konflik dan kesenjangan sosial,’’ tuturnya.
Dia menyampaikan bahwa kabupaten ini punya predikat apik atas kinerja pelaporan rencana aksi terpadu terkait penanganan konflik sosial. Yakni, berada di urutan kedua dari 38 daerah se-Jawa timur. ‘’Semoga bukan sekadar predikat, tapi bisa memberikan makna substantif,’’ ucap Kang Woto. (hyo/cor)
