alexametrics
28.4 C
Madiun
Monday, June 27, 2022

Ombudsman RI Beri Banyak Catatan Pelayanan Publik Pemkab Magetan

MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Ombudsman RI Jatim mengorek penyebab Pemkab Magetan hanya mendapat skor 73,26 pada survei kepatuhan standar pelayanan publik tahun lalu. Dari yang remeh namun krusial seperti kebersihan toilet hingga minimnya informasi yang diberikan untuk masyarakat. ‘’Untuk bisa naik ke zona hijau, tentu harus ada upaya-upaya perbaikan,’’ kata Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan Masyarakat Ombudsman RI Jatim Muflihul Hadi.

Hadi mengungkapkan, salah satu temuan yang mengurangi skor pemkab adalah kebersihan toilet. Toilet di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) kurang representatif. Padahal toilet tersebut juga digunakan oleh masyarakat.

Tim penilai turut mendapati sejumlah OPD tak ramah untuk warga lanjut usia (lansia) dan ibu hamil. Bila lansia dan ibu hamil hendak mengurus layanan di dinas bersangkutan, maka harus ikut mengantre di loket yang sama dengan masyarakat lain. ‘’Beberapa OPD juga tidak memiliki ruang pelayanan,’’ imbuh Hadi.

Baca Juga :  Berbagi Wifi di Kantor Administrasi

Temuan lain adalah minimnya informasi di laman resmi OPD. Warga pun sia-sia bila mengakses situs resmi pemerintah di Magetan. Sejumlah situs resmi OPD juga tak dilengkapi sarana pengaduan. Termasuk informasi mengenai standar waktu penyelesaian aduan. ‘’Seharusnya semua itu disampaikan di situs resmi,’’ tegasnya.

Menurut Hadi, Pemkab Magetan masih cukup berpeluang mengerek skornya di tahun ini. Syaratnya, berbagai catatan yang disampaikan Ombudsman harus ditindaklanjuti. Tahun ini Ombudsman berencana ikut menguji integritas petugas di setiap OPD. ‘’Kami akan wawancara masyarakat dan menyamar sebagai pengguna layanan,’’ pungkasnya. (mg1/c1/naz)

MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Ombudsman RI Jatim mengorek penyebab Pemkab Magetan hanya mendapat skor 73,26 pada survei kepatuhan standar pelayanan publik tahun lalu. Dari yang remeh namun krusial seperti kebersihan toilet hingga minimnya informasi yang diberikan untuk masyarakat. ‘’Untuk bisa naik ke zona hijau, tentu harus ada upaya-upaya perbaikan,’’ kata Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan Masyarakat Ombudsman RI Jatim Muflihul Hadi.

Hadi mengungkapkan, salah satu temuan yang mengurangi skor pemkab adalah kebersihan toilet. Toilet di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) kurang representatif. Padahal toilet tersebut juga digunakan oleh masyarakat.

Tim penilai turut mendapati sejumlah OPD tak ramah untuk warga lanjut usia (lansia) dan ibu hamil. Bila lansia dan ibu hamil hendak mengurus layanan di dinas bersangkutan, maka harus ikut mengantre di loket yang sama dengan masyarakat lain. ‘’Beberapa OPD juga tidak memiliki ruang pelayanan,’’ imbuh Hadi.

Baca Juga :  135 CPNS Pemkab Magetan Dikirab Keliling Alun-Alun sebelum Terima SK

Temuan lain adalah minimnya informasi di laman resmi OPD. Warga pun sia-sia bila mengakses situs resmi pemerintah di Magetan. Sejumlah situs resmi OPD juga tak dilengkapi sarana pengaduan. Termasuk informasi mengenai standar waktu penyelesaian aduan. ‘’Seharusnya semua itu disampaikan di situs resmi,’’ tegasnya.

Menurut Hadi, Pemkab Magetan masih cukup berpeluang mengerek skornya di tahun ini. Syaratnya, berbagai catatan yang disampaikan Ombudsman harus ditindaklanjuti. Tahun ini Ombudsman berencana ikut menguji integritas petugas di setiap OPD. ‘’Kami akan wawancara masyarakat dan menyamar sebagai pengguna layanan,’’ pungkasnya. (mg1/c1/naz)

Most Read

Artikel Terbaru

/