alexametrics
24.2 C
Madiun
Saturday, May 21, 2022

Seleksi PPPK Tahun Ini Tunggu Lampu Hijau dari BKN

MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Magetan harap-harap cemas. Pasalnya, pemerintah pusat belum memberi kepastian terkait pembukaan rekrutmen pegawai tahun ini. Sementara, tahun ini ada 565 PNS yang memasuki masa pensiun. ‘’Sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Magetan Masruri, Minggu (27/3).

Sejauh ini, yang sudah dipastikan cancel adalah seleksi CPNS. Pemerintah pusat sejak jauh hari telah mengumumkan bahwa seleksi CPNS pada tahun ini ditiadakan. Kebijakan tersebut berlaku untuk semua daerah. ‘’Kalau untuk seleksi CPNS, sudah fixed tidak ada,’’ ujarnya.

Sementara, belum ada kepastian mengenai seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun demikian, daerah telah diminta mengajukan usulan formasi. BKD sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, Masruri enggan memerinci detail usulannya. ‘’Sudah kami sampaikan,’’ sebutnya.

Baca Juga :  4.250 Pekerja di Magetan Menantikan THR, H-7 Harus Sudah Cair

Masruri mengungkapkan, banyak kekosongan pegawai di sekolah-sekolah. Baik SD maupun SMP. Karena itu, pengisian tenaga pendidik akan diprioritaskan dibandingkan bidang lain. Pun, dari seleksi PPPK sebelumnya, pemkab telah mendapat tambahan 463 pegawai baru. Sebagian besar guru. ‘’Dalam pengisian pegawai, arahnya ke depan adalah efisiensi, yaitu dengan lebih memaksimalkan kemajuan teknologi,’’ pungkasnya. (tr3/c1/naz/her)

MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Magetan harap-harap cemas. Pasalnya, pemerintah pusat belum memberi kepastian terkait pembukaan rekrutmen pegawai tahun ini. Sementara, tahun ini ada 565 PNS yang memasuki masa pensiun. ‘’Sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Magetan Masruri, Minggu (27/3).

Sejauh ini, yang sudah dipastikan cancel adalah seleksi CPNS. Pemerintah pusat sejak jauh hari telah mengumumkan bahwa seleksi CPNS pada tahun ini ditiadakan. Kebijakan tersebut berlaku untuk semua daerah. ‘’Kalau untuk seleksi CPNS, sudah fixed tidak ada,’’ ujarnya.

Sementara, belum ada kepastian mengenai seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun demikian, daerah telah diminta mengajukan usulan formasi. BKD sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, Masruri enggan memerinci detail usulannya. ‘’Sudah kami sampaikan,’’ sebutnya.

Baca Juga :  Baru Awal Tahun, Enam Pasien Suspect DBD

Masruri mengungkapkan, banyak kekosongan pegawai di sekolah-sekolah. Baik SD maupun SMP. Karena itu, pengisian tenaga pendidik akan diprioritaskan dibandingkan bidang lain. Pun, dari seleksi PPPK sebelumnya, pemkab telah mendapat tambahan 463 pegawai baru. Sebagian besar guru. ‘’Dalam pengisian pegawai, arahnya ke depan adalah efisiensi, yaitu dengan lebih memaksimalkan kemajuan teknologi,’’ pungkasnya. (tr3/c1/naz/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/