27.2 C
Madiun
Friday, December 9, 2022

Celah Munculnya Dugaan Rasuah PNPM Mandiri Karas, Akibat Lemahnya Pengawasan

MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Celah rasuah muncul dari pengawasan yang kurang maksimal. Sebelum PP 11/2021 tentang Bumdes terbit, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dikucurkan pusat ke desa tanpa melewati pemkab. Pengelolaan dan pengawasan dana miliaran tersebut dilakukan sepenuhnya warga desa.

Dugaan rasuah yang kini membelit PNPM Mandiri di Karas ditengarai terjadi akibat minimnya pengawasan tersebut. ‘’Baru setelah PP Bumdes terbit, pemerintah daerah diberi wewenang. Sebelumnya bukan ranah kami,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan Eko Muryanto, Kamis (29/9).

PP Bumdes menandai akhir program era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Terbitnya PP Bumdes mendorong seluruh unit PNPM untuk bertransformasi menjadi badan usaha milik desa bersama (bumdesma). Eko menyebut, saat ini seluruh unit PNPM di Magetan sedang dalam proses peralihan tersebut. ‘’Ada yang sudah klir,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Kejaksaan Selidiki Kasus Penyimpangan Pupuk Subsidi hingga ke Tingkat Kecamatan

Menahun, PNPM diawasi oleh tim yang menurut Eko kurang mempunyai kompetensi. Badan pengawas (BP) unit pengelola keuangan (UPK) dibentuk melalui musyawarah antardesa (MAD). Orang-orang yang terpilih tak selalu punya kecakapan khusus dalam memeriksa keuangan. ‘’Seharusnya tim pengawas yang terpilih punya kemampuan memeriksa berbagai laporan keuangan seperti buku kas, rekening bank, dan neraca keuangan,’’ jelas Eko.

Peralihan PNPM menjadi bumdesma diharapkan dapat mengeliminasi risiko-risiko tersebut. Kapasitas orang-orang yang terlibat diharapkan bisa lebih terstandar. Terlebih, bumdesma eks PNPM mengemban misi yang lebih besar dalam mendukung kemandirian warga desa. ‘’Peran masyarakat akan lebih aktif,’’ pungkasnya. (hyo/c1/naz)

MAGETAN, Jawa Pos Radar Madiun – Celah rasuah muncul dari pengawasan yang kurang maksimal. Sebelum PP 11/2021 tentang Bumdes terbit, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dikucurkan pusat ke desa tanpa melewati pemkab. Pengelolaan dan pengawasan dana miliaran tersebut dilakukan sepenuhnya warga desa.

Dugaan rasuah yang kini membelit PNPM Mandiri di Karas ditengarai terjadi akibat minimnya pengawasan tersebut. ‘’Baru setelah PP Bumdes terbit, pemerintah daerah diberi wewenang. Sebelumnya bukan ranah kami,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan Eko Muryanto, Kamis (29/9).

PP Bumdes menandai akhir program era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Terbitnya PP Bumdes mendorong seluruh unit PNPM untuk bertransformasi menjadi badan usaha milik desa bersama (bumdesma). Eko menyebut, saat ini seluruh unit PNPM di Magetan sedang dalam proses peralihan tersebut. ‘’Ada yang sudah klir,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Kang Woto Kampanyekan Bike To Work

Menahun, PNPM diawasi oleh tim yang menurut Eko kurang mempunyai kompetensi. Badan pengawas (BP) unit pengelola keuangan (UPK) dibentuk melalui musyawarah antardesa (MAD). Orang-orang yang terpilih tak selalu punya kecakapan khusus dalam memeriksa keuangan. ‘’Seharusnya tim pengawas yang terpilih punya kemampuan memeriksa berbagai laporan keuangan seperti buku kas, rekening bank, dan neraca keuangan,’’ jelas Eko.

Peralihan PNPM menjadi bumdesma diharapkan dapat mengeliminasi risiko-risiko tersebut. Kapasitas orang-orang yang terlibat diharapkan bisa lebih terstandar. Terlebih, bumdesma eks PNPM mengemban misi yang lebih besar dalam mendukung kemandirian warga desa. ‘’Peran masyarakat akan lebih aktif,’’ pungkasnya. (hyo/c1/naz)

Most Read

Artikel Terbaru

/