MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Hingga kini ribuan aset Pemkab Madiun belum bersertifikat. Kendati begitu, Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) setempat optimistis tuntas tahun ini. ‘’Sertifikasi aset tahun lalu lebih banyak dibandingkan yang belum. Berkaca dari itu, kami yakin selesai,’’ kata Kepala BPKAD Kabupaten Madiun Suntoko kemarin (31/3).
Menurut dia, target sertifikasi aset 2022 lalu sebanyak 1.407 bidang. Dia mengklaim, seluruhya beres alias sudah mengantongi sertifikat. ‘’Karena capaian sertifikasi tahun lalu 100 persen, Menteri ATR/Kepala BPN (Hadi Tjahjanto) mengapresiasi dengan menyerahkan langsung ke Kabupaten Madiun,’’ ujarnya.
Catatan BPKAD, saat ini tersisa 1.094 bidang lahan milik pemkab yang belum mengantongi sertifikat. Jumlah itu menjadi target penyelesaian tahun ini. ‘’Kami optimistis target sertifikasi aset tahun ini selesai,’’ yakinnya.
Ribuan aset pemkab tak bersertifikat itu terbagi menjadi sembilan sektor. Antara lain, 688 bidang daerah irigasi daerah, 153 bidang jalan poros desa, 98 bidang fasum dan fasos, dan sejumlah sektor lain. ‘’Tim sudah turun lapangan, beberapa tahapan sertifikasi sudah dijalankan,’’ klimnya.
Upaya penyelesaian sudah on the track. Suntoko menyebutkan, sekitar 600 bidang sudah selesai tahap pengukuran. Selanjutnya, hasil pengukuran itu segera dilayangkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. ‘’Pengukuran di lapangan dilakukan bersama dinas teknis maupun pihak BPN,’’ pungkasnya. (den/sat)
MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Hingga kini ribuan aset Pemkab Madiun belum bersertifikat. Kendati begitu, Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) setempat optimistis tuntas tahun ini. ‘’Sertifikasi aset tahun lalu lebih banyak dibandingkan yang belum. Berkaca dari itu, kami yakin selesai,’’ kata Kepala BPKAD Kabupaten Madiun Suntoko kemarin (31/3).
Menurut dia, target sertifikasi aset 2022 lalu sebanyak 1.407 bidang. Dia mengklaim, seluruhya beres alias sudah mengantongi sertifikat. ‘’Karena capaian sertifikasi tahun lalu 100 persen, Menteri ATR/Kepala BPN (Hadi Tjahjanto) mengapresiasi dengan menyerahkan langsung ke Kabupaten Madiun,’’ ujarnya.
Catatan BPKAD, saat ini tersisa 1.094 bidang lahan milik pemkab yang belum mengantongi sertifikat. Jumlah itu menjadi target penyelesaian tahun ini. ‘’Kami optimistis target sertifikasi aset tahun ini selesai,’’ yakinnya.
Ribuan aset pemkab tak bersertifikat itu terbagi menjadi sembilan sektor. Antara lain, 688 bidang daerah irigasi daerah, 153 bidang jalan poros desa, 98 bidang fasum dan fasos, dan sejumlah sektor lain. ‘’Tim sudah turun lapangan, beberapa tahapan sertifikasi sudah dijalankan,’’ klimnya.
Upaya penyelesaian sudah on the track. Suntoko menyebutkan, sekitar 600 bidang sudah selesai tahap pengukuran. Selanjutnya, hasil pengukuran itu segera dilayangkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. ‘’Pengukuran di lapangan dilakukan bersama dinas teknis maupun pihak BPN,’’ pungkasnya. (den/sat)
