JIWAN, Jawa Pos Radar Caruban – Masih ada puluhan ribu masyarakat di Kabupaten Madiun berstatus miskin. Jumlah tersebut setara 11,46 persen dari total penduduk pada 2020. ‘’Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, penduduk miskin 78.300 (jiwa),’’ kata Wakil Bupati (Wabup) Hari Wuryanto, Rabu (1/12).
Jumlah tersebut lebih tinggi 0,92 persen dibanding tahun sebelumnya. Yakni, 71.910 penduduk miskin pada 2019. Atau, dalam setahun angka kemiskinan bertambah 6.390 jiwa. ‘’Peningkatan kemiskinan juga dikarenakan faktor pandemi Covid-19. Ke depan, ditargetkan penurunan hingga persentasenya hanya satu digit,’’ ujar Hariwur, sapaan Wabup.
Penduduk miskin itu tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan Saradan paling banyak dibanding wilayah lain. Yakni, sekitar 14 ribu jiwa. Kondisi tersebut karena jumlah penduduk di kecamatan ini tergolong banyak. ‘’Kalau dipersentase merata di semua wilayah. Jadi, tidak ada prioritas penanganan berdasarkan wilayah,’’ terangnya.
Menurut Hariwur, pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan tanpa persamaan persepsi dari sejumlah pihak. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mesti menyamakan visi. Contoh, pembangunan jalan atau jembatan yang memangkas jarak tempuh ke suatu tujuan. Sehingga, beban masyarakat dapat berkurang. ‘’Masing-masing program di OPD harus sinergi supaya bisa membantu masyarakat miskin,’’ tuturnya.
Pun, bergantung pemerintah desa (pemdes). Hariwur mengungkapkan, alokasi dana desa (ADD) 20 persen diharapkan turut berperan dalam memangkas angka kemiskinan. ‘’Sumber dana itu difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat, bukan untuk infrastruktur. Sehingga, masyarakat bisa berdaya,’’ ucapnya. (den/c1/sat/her)
JIWAN, Jawa Pos Radar Caruban – Masih ada puluhan ribu masyarakat di Kabupaten Madiun berstatus miskin. Jumlah tersebut setara 11,46 persen dari total penduduk pada 2020. ‘’Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, penduduk miskin 78.300 (jiwa),’’ kata Wakil Bupati (Wabup) Hari Wuryanto, Rabu (1/12).
Jumlah tersebut lebih tinggi 0,92 persen dibanding tahun sebelumnya. Yakni, 71.910 penduduk miskin pada 2019. Atau, dalam setahun angka kemiskinan bertambah 6.390 jiwa. ‘’Peningkatan kemiskinan juga dikarenakan faktor pandemi Covid-19. Ke depan, ditargetkan penurunan hingga persentasenya hanya satu digit,’’ ujar Hariwur, sapaan Wabup.
Penduduk miskin itu tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan Saradan paling banyak dibanding wilayah lain. Yakni, sekitar 14 ribu jiwa. Kondisi tersebut karena jumlah penduduk di kecamatan ini tergolong banyak. ‘’Kalau dipersentase merata di semua wilayah. Jadi, tidak ada prioritas penanganan berdasarkan wilayah,’’ terangnya.
Menurut Hariwur, pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan tanpa persamaan persepsi dari sejumlah pihak. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mesti menyamakan visi. Contoh, pembangunan jalan atau jembatan yang memangkas jarak tempuh ke suatu tujuan. Sehingga, beban masyarakat dapat berkurang. ‘’Masing-masing program di OPD harus sinergi supaya bisa membantu masyarakat miskin,’’ tuturnya.
Pun, bergantung pemerintah desa (pemdes). Hariwur mengungkapkan, alokasi dana desa (ADD) 20 persen diharapkan turut berperan dalam memangkas angka kemiskinan. ‘’Sumber dana itu difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat, bukan untuk infrastruktur. Sehingga, masyarakat bisa berdaya,’’ ucapnya. (den/c1/sat/her)
