alexametrics
30.6 C
Madiun
Thursday, August 18, 2022

Bupati Madiun Intervensi PPDB di Sekolah Minim Siswa, Regrouping Opsi Terakhir

MADIUNJawa Pos Radar Madiun – Penggabungan atau regrouping puluhan sekolah negeri minim siswa bakal menjadi opsi terakhir Pemkab Madiun. Langkah khusus bakal diambil untuk keberlanjutan lembaga pendidikan tersebut. ‘’Saya intervensi langsung terkait itu,’’ kata Bupati Madiun Ahmad Dawami, Kamis (2/6).

Terdapat 60 lembaga pendidikan negeri minim siswa di kabupaten ini. Satu jenjang SMP dan 59 SD. Jumlah siswa di puluhan sekolah itu tak sampai 60 anak. Masalah ini mendesak disolusikan lantaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2022-2023 digelar bulan ini. ‘’Untuk sekolah-sekolah itu, dalam PPDB ini harus maksimal,’’ ujar Kaji Mbing, sapaan bupati.

Dia berjanji bakal mengawal langsung PPDB tahun ini,  khususnya di 60 sekolah minim siswa itu. Pemerataan siswa, lanjut Kaji Mbing, harus dicapai. Untuk mewujudkan itu, bakal dibentuk tim khusus yang melibatkan sejumlah pihak. ‘’Tim ini yang nanti akan fokus ke pemerataan itu,’’ terangnya.

Menurut Kaji Mbing, masalah pendidikan bukan cuma tanggung jawab lembaga atau sektor yang menangani. Sehingga, pembenahan tidak hanya di lembaganya saja. Namun, perlu melibatkan pihak lain. Bisa antarlembaga pendidikan maupun lintasbidang. ‘’Butuh kolaborasi yang matang dari sejumlah pihak untuk pembenahan. Mulai sekolah, desa, hingga kecamatan,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Mantan Kades Cabean Dituntut Delapan Tahun Penjara

Mempertahankan eksistensi puluhan sekolah minim siswa tidak segampang membalik telapak tangan. Kaji Mbing menyebutkan, lingkungan juga menjadi faktor penting dalam pendidikan. Situasi dan karakter keluarga maupun lingkungan amat berperan terhadap output anak sebagai siswa. ‘’Kalau ada kendala di suatu jenjang pendidikan,  maka jenjang di bawahnya juga perlu dibenahi. Karena terkait satu sama lain,’’ bebernya.

Hasil dari berbagai upaya itu memang belum pasti. Karena itu, opsi lain memungkinkan untuk ditempuh. Yakni, regrouping alias menggabungkan dua sekolah. Namun, Kaji Mbing kurang setuju dengan opsi tersebut. Sebab, akan mematikan salah satu lembaga. Menurut dia, pemerataan merupakan pilihan terbaik yang patut dimaksimalkan. ‘’Salah satu kewajiban (pemerintah, Red.) adalah tentang pendidikan, termasuk ketersediaan sekolah,’’ jelasnya. (den/sat)

MADIUNJawa Pos Radar Madiun – Penggabungan atau regrouping puluhan sekolah negeri minim siswa bakal menjadi opsi terakhir Pemkab Madiun. Langkah khusus bakal diambil untuk keberlanjutan lembaga pendidikan tersebut. ‘’Saya intervensi langsung terkait itu,’’ kata Bupati Madiun Ahmad Dawami, Kamis (2/6).

Terdapat 60 lembaga pendidikan negeri minim siswa di kabupaten ini. Satu jenjang SMP dan 59 SD. Jumlah siswa di puluhan sekolah itu tak sampai 60 anak. Masalah ini mendesak disolusikan lantaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2022-2023 digelar bulan ini. ‘’Untuk sekolah-sekolah itu, dalam PPDB ini harus maksimal,’’ ujar Kaji Mbing, sapaan bupati.

Dia berjanji bakal mengawal langsung PPDB tahun ini,  khususnya di 60 sekolah minim siswa itu. Pemerataan siswa, lanjut Kaji Mbing, harus dicapai. Untuk mewujudkan itu, bakal dibentuk tim khusus yang melibatkan sejumlah pihak. ‘’Tim ini yang nanti akan fokus ke pemerataan itu,’’ terangnya.

Menurut Kaji Mbing, masalah pendidikan bukan cuma tanggung jawab lembaga atau sektor yang menangani. Sehingga, pembenahan tidak hanya di lembaganya saja. Namun, perlu melibatkan pihak lain. Bisa antarlembaga pendidikan maupun lintasbidang. ‘’Butuh kolaborasi yang matang dari sejumlah pihak untuk pembenahan. Mulai sekolah, desa, hingga kecamatan,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  KTNA Endus Praktik Mafia Pupuk Subsidi

Mempertahankan eksistensi puluhan sekolah minim siswa tidak segampang membalik telapak tangan. Kaji Mbing menyebutkan, lingkungan juga menjadi faktor penting dalam pendidikan. Situasi dan karakter keluarga maupun lingkungan amat berperan terhadap output anak sebagai siswa. ‘’Kalau ada kendala di suatu jenjang pendidikan,  maka jenjang di bawahnya juga perlu dibenahi. Karena terkait satu sama lain,’’ bebernya.

Hasil dari berbagai upaya itu memang belum pasti. Karena itu, opsi lain memungkinkan untuk ditempuh. Yakni, regrouping alias menggabungkan dua sekolah. Namun, Kaji Mbing kurang setuju dengan opsi tersebut. Sebab, akan mematikan salah satu lembaga. Menurut dia, pemerataan merupakan pilihan terbaik yang patut dimaksimalkan. ‘’Salah satu kewajiban (pemerintah, Red.) adalah tentang pendidikan, termasuk ketersediaan sekolah,’’ jelasnya. (den/sat)

Most Read

Artikel Terbaru