alexametrics
23.8 C
Madiun
Wednesday, July 6, 2022

Cakades Legawa Menerima Keputusan Kemendagri

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Calon kepala desa (cakades) yang tak puas atas hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 Kabupaten Madiun siap menang atau kalah. Legawa bila hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak berpihak pada tuntutan menghitung ulang suara tidak sah. ‘’Apa pun hasilnya kami akan menerima,’’ kata Sigit Ikhsan Wibowo, kuasa hukum cakades Geger dan Kertobanyon, Geger, Jumat (1/11).

Menurut Sigit, fasilitasi legislatif dan eksekutif ke pemerintah pusat merupakan upaya memperjelas peruntukan Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor 140/5025/BPD. Sejauh ini, pemkab bersikukuh surat untuk Pilkades Senibung, Ketungau Hilir, Kalimantan Barat, itu tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Namun, pihaknya menilai surat yang menyatakan coblos tembus simetris itu sah bisa digunakan untuk seluruh daerah di tanah air. Sebab acuannya Permendagri 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. ‘’Kita lihat mana yang benar dari pembuat peraturan,’’ ujarnya.

Fasilitasi dipandang krusial untuk mengurai beda tafsir suara sah dan tidak sah dalam Perbup 31/2019 tentang Kepala Desa. Khususnya coblos tembus simetris. Pemkab menerjemahkan surat suara satu tercoblos di dalam kotak calon dan satu di ruang lain tanpa mengenai calon itu tidak sah.

Sedangkan kubu cakades menolaknya. Sebab, dalam regulasi tidak dijelaskan secara eksplisit. ‘’Bedanya SE Kemendagri itu bukan penafsiran, tapi penjelasan langsung yang berpegang pada Permendagri 112/2014 dan UU 6/2014 tentang Desa,’’ bebernya.

Baca Juga :  85.415 Petani di Kabupaten Madiun Diusulkan Dapat Pupuk Bersubsidi

Sigit yakin pemerintah pusat akan berpihak padanya. Secara harfiah tanda coblos selain di dalam kotak calon itu bukan akibat dari mencoblos, melainkan tercoblos. Sebagaimana yang diutarakan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) bahwa coblos tembus simetris itu tidak sah dalam pasal 61 ayat 2 F. ‘’Selain itu, daerah lain penyelenggara pilkades menjelaskan tentang coblos tembus simetris di perbupnya,’’ ungkapnya.

Sigit mengatakan belum ada perkembangan perselisihan dalam dua pekan berjalan sejak pemungutan suara 16 Oktober lalu. Pihaknya memang tidak melakukan mediasi di tingkat desa. Sebab, mekanisme penyelesaian tidak diatur secara jelas dalam perbup.

Sementara dalam dua kali rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak ada titik temu. ‘’Karena itu kami meminta dewan menekan eksekutif untuk fasilitasi. Sebab, itu bagian dari fungsi pengawasan,’’ jelasnya.

Selain itu, bupati diharapkan bisa melakukan diskresi terhadap tahapan pilkades. Khusus di empat desa yang kisruh. Selain Geger dan Kertobanyon, juga Klitik, Wonoasri dan Pucangrejo, Sawahan. Menghentikan waktu penyelesaian perselisihan dalam hal membawa persoalan ke Kemendagri. ‘’Di luar waktu 30 hari penyelesaian itu,’’ pungkas Sigit. (cor/sat)

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Calon kepala desa (cakades) yang tak puas atas hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 Kabupaten Madiun siap menang atau kalah. Legawa bila hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak berpihak pada tuntutan menghitung ulang suara tidak sah. ‘’Apa pun hasilnya kami akan menerima,’’ kata Sigit Ikhsan Wibowo, kuasa hukum cakades Geger dan Kertobanyon, Geger, Jumat (1/11).

Menurut Sigit, fasilitasi legislatif dan eksekutif ke pemerintah pusat merupakan upaya memperjelas peruntukan Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor 140/5025/BPD. Sejauh ini, pemkab bersikukuh surat untuk Pilkades Senibung, Ketungau Hilir, Kalimantan Barat, itu tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Namun, pihaknya menilai surat yang menyatakan coblos tembus simetris itu sah bisa digunakan untuk seluruh daerah di tanah air. Sebab acuannya Permendagri 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. ‘’Kita lihat mana yang benar dari pembuat peraturan,’’ ujarnya.

Fasilitasi dipandang krusial untuk mengurai beda tafsir suara sah dan tidak sah dalam Perbup 31/2019 tentang Kepala Desa. Khususnya coblos tembus simetris. Pemkab menerjemahkan surat suara satu tercoblos di dalam kotak calon dan satu di ruang lain tanpa mengenai calon itu tidak sah.

Sedangkan kubu cakades menolaknya. Sebab, dalam regulasi tidak dijelaskan secara eksplisit. ‘’Bedanya SE Kemendagri itu bukan penafsiran, tapi penjelasan langsung yang berpegang pada Permendagri 112/2014 dan UU 6/2014 tentang Desa,’’ bebernya.

Baca Juga :  Isolasi Dua Sapi Suspek PMK

Sigit yakin pemerintah pusat akan berpihak padanya. Secara harfiah tanda coblos selain di dalam kotak calon itu bukan akibat dari mencoblos, melainkan tercoblos. Sebagaimana yang diutarakan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) bahwa coblos tembus simetris itu tidak sah dalam pasal 61 ayat 2 F. ‘’Selain itu, daerah lain penyelenggara pilkades menjelaskan tentang coblos tembus simetris di perbupnya,’’ ungkapnya.

Sigit mengatakan belum ada perkembangan perselisihan dalam dua pekan berjalan sejak pemungutan suara 16 Oktober lalu. Pihaknya memang tidak melakukan mediasi di tingkat desa. Sebab, mekanisme penyelesaian tidak diatur secara jelas dalam perbup.

Sementara dalam dua kali rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak ada titik temu. ‘’Karena itu kami meminta dewan menekan eksekutif untuk fasilitasi. Sebab, itu bagian dari fungsi pengawasan,’’ jelasnya.

Selain itu, bupati diharapkan bisa melakukan diskresi terhadap tahapan pilkades. Khusus di empat desa yang kisruh. Selain Geger dan Kertobanyon, juga Klitik, Wonoasri dan Pucangrejo, Sawahan. Menghentikan waktu penyelesaian perselisihan dalam hal membawa persoalan ke Kemendagri. ‘’Di luar waktu 30 hari penyelesaian itu,’’ pungkas Sigit. (cor/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/