alexametrics
24.8 C
Madiun
Saturday, May 21, 2022

Pemkab Madiun Stop Izin Pendirian Toko Modern

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Toko modern di Kabupaten Madiun semakin menjamur. Catatan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) setempat, saat ini terdapat 76 toko waralaba yang tersebar di 13 kecamatan.

Maraknya toko modern tak pelak dikeluhkan sejumlah pedagang pasar tradisional dan pemilik toko kelontong. Merespons hal itu, pemkab mengeluarkan peraturan bupati (perbup) seputar pembatasan populasi minimarket berjaringan. Terhitung sejak tahun lalu pemkab tidak lagi mengeluarkan izin pendirian toko modern.

‘’Secara nasional memang tidak ada pembatasan. Tapi, melihat jumlah toko modern sudah masuk kategori banyak, pemkab harus membatasi,’’ kata Kepala DPMPTSP Arik Krisdiananto, Senin (3/1).

Menurut dia, keberadaan minimarket layak dibatasi lantaran tidak sedikit jenis barang yang dijual serupa dengan yang ada di toko kelontong maupun pasar tradisional. ‘’Ada pengajuan dan konsultasi dari beberapa investor. Tapi, kami sampaikan bahwa untuk sementara ini belum bisa mendirikan toko modern baru,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Bisnis Sablon Kaus Menggeliat

Arik menyampaikan, kuota maksimal toko modern antara satu kecamatan dengan lainnya tak sama. Jumlahnya disesuaikan keberadaan pasar tradisional, toko kelontong, dan perkembangan penduduk wilayah setempat. Pun, mempertimbangkan luasan wilayah dan tingkat pendapatan warga. ‘’Sumber data mengacu BPS (Badan Pusat Statistik, Red) Kabupaten Madiun,’’ sebutnya.

Menurut dia, selain melindungi pedagang pasar tradisional dan pemilik toko kelontong, pembatasan itu untuk mengantisipasi tudingan toko modern sebagai kambing hitam permasalahan di lapangan. ‘’Pemkab berupaya menata pasar tradisional, toko kelontong, dan toko modern agar dapat berjalan bersama. Bersaing secara sportif,’’ pungkasnya. (mg4/c1/isd/her)

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Toko modern di Kabupaten Madiun semakin menjamur. Catatan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) setempat, saat ini terdapat 76 toko waralaba yang tersebar di 13 kecamatan.

Maraknya toko modern tak pelak dikeluhkan sejumlah pedagang pasar tradisional dan pemilik toko kelontong. Merespons hal itu, pemkab mengeluarkan peraturan bupati (perbup) seputar pembatasan populasi minimarket berjaringan. Terhitung sejak tahun lalu pemkab tidak lagi mengeluarkan izin pendirian toko modern.

‘’Secara nasional memang tidak ada pembatasan. Tapi, melihat jumlah toko modern sudah masuk kategori banyak, pemkab harus membatasi,’’ kata Kepala DPMPTSP Arik Krisdiananto, Senin (3/1).

Menurut dia, keberadaan minimarket layak dibatasi lantaran tidak sedikit jenis barang yang dijual serupa dengan yang ada di toko kelontong maupun pasar tradisional. ‘’Ada pengajuan dan konsultasi dari beberapa investor. Tapi, kami sampaikan bahwa untuk sementara ini belum bisa mendirikan toko modern baru,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Panitia Pilkades Purworejo Digugat Warga Luar Desa

Arik menyampaikan, kuota maksimal toko modern antara satu kecamatan dengan lainnya tak sama. Jumlahnya disesuaikan keberadaan pasar tradisional, toko kelontong, dan perkembangan penduduk wilayah setempat. Pun, mempertimbangkan luasan wilayah dan tingkat pendapatan warga. ‘’Sumber data mengacu BPS (Badan Pusat Statistik, Red) Kabupaten Madiun,’’ sebutnya.

Menurut dia, selain melindungi pedagang pasar tradisional dan pemilik toko kelontong, pembatasan itu untuk mengantisipasi tudingan toko modern sebagai kambing hitam permasalahan di lapangan. ‘’Pemkab berupaya menata pasar tradisional, toko kelontong, dan toko modern agar dapat berjalan bersama. Bersaing secara sportif,’’ pungkasnya. (mg4/c1/isd/her)

Artikel SebelumnyaSaatnya Berlari Kencang
Artikel Selanjutnya Puting Beliung Sapu Sambirejo

Most Read

Artikel Terbaru

/