alexametrics
26.2 C
Madiun
Sunday, May 29, 2022

Panitia Pilkades Purworejo Digugat Warga Luar Desa

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Madiun 2021 lalu tidak mulus-mulus amat. Buktinya, ada dua gugatan masuk di pengadilan negeri (PN) setempat. Tidak hanya dari Desa Gandul, Pilangkenceng. Tapi, juga dari Desa Purworejo, Pilangkeceng. ‘’Dua sengketa pilkades masuk sistem register kami,’’ kata Humas PN Kabupaten Madiun Ahmad Ihsan Amri, Selasa (4/1).

Perkara pilkades Gandul masuk 30 November 2021 dengan nomor perkara 43/Pdt.G/2021/PN Mjy. Sementara, sengketa pilkades Purworejo masuk 7 Desember 2021 dengan nomor perkara 44/Pdt.G/2021/PN Mjy. Dua perkara itu didaftarkan pihak yang merasa dirugikan selama pilkades. ‘’Keduanya sedang dalam tahapan masing-masing,’’ ujarnya.

Gugatan yang ditujukan pada panitia pilkades Purworejo datang dari Sutrisno, warga Desa Tapelan, Balerejo. Panitia pilkades tingkat kecamatan serta bupati turut tercantum sebagai tergugat. Tak tanggung-tanggung, penggugat minta ganti rugi Rp 5 miliar. ‘’Poin perkara di pilkades Purworejo itu, pemohon (Sutrisno, Red) merasa dirugikan karena dihadang warga saat hendak mendaftarkan diri sebagai bacakades di desa tersebut. Perkara ini masuk sidang kedua pekan ini,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Seorang Kades Terpilih Positif Covid-19, Bakal Dilantik Bupati Madiun via Zoom

Sementara, gugatan pilkades Gandul datang dari Markuat, warga setempat. Penggugat merasa dirugikan karena tidak ditetapkan sebagai calon kepala desa (cakades) Gandul. Panitia pilkades minta Markuat mengundurkan diri lebih dulu sebagai tenaga pendamping desa. Penggugat yang mengklaim mendaftar atas nama pribadi menuntut ganti rugi Rp 1 miliar. ‘’Untuk perkara pilkades Gandul sedang dalam tahap mediasi,’’ papar Ihsan.

Pilkades serentak 2021 digelar 143 desa di 15 kecamatan. Ihsan memastikan, baru ada dua perkara pilkades yang masuk. Pihaknya punya waktu maksimal lima bulan untuk menangani perkara tersebut. Bila tidak selesai, akan ada pemberitahuan ke tingkat lebih atas. ‘’Tidak ada kendala. Hanya, ada pihak yang tidak memenuhi panggilan untuk pilkades Purworejo, jadi sedikit molor,’’ ungkapnya. (den/c1/sat/her)

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Madiun 2021 lalu tidak mulus-mulus amat. Buktinya, ada dua gugatan masuk di pengadilan negeri (PN) setempat. Tidak hanya dari Desa Gandul, Pilangkenceng. Tapi, juga dari Desa Purworejo, Pilangkeceng. ‘’Dua sengketa pilkades masuk sistem register kami,’’ kata Humas PN Kabupaten Madiun Ahmad Ihsan Amri, Selasa (4/1).

Perkara pilkades Gandul masuk 30 November 2021 dengan nomor perkara 43/Pdt.G/2021/PN Mjy. Sementara, sengketa pilkades Purworejo masuk 7 Desember 2021 dengan nomor perkara 44/Pdt.G/2021/PN Mjy. Dua perkara itu didaftarkan pihak yang merasa dirugikan selama pilkades. ‘’Keduanya sedang dalam tahapan masing-masing,’’ ujarnya.

Gugatan yang ditujukan pada panitia pilkades Purworejo datang dari Sutrisno, warga Desa Tapelan, Balerejo. Panitia pilkades tingkat kecamatan serta bupati turut tercantum sebagai tergugat. Tak tanggung-tanggung, penggugat minta ganti rugi Rp 5 miliar. ‘’Poin perkara di pilkades Purworejo itu, pemohon (Sutrisno, Red) merasa dirugikan karena dihadang warga saat hendak mendaftarkan diri sebagai bacakades di desa tersebut. Perkara ini masuk sidang kedua pekan ini,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Krisis Pegawai-Armada Terpa Satpol PP

Sementara, gugatan pilkades Gandul datang dari Markuat, warga setempat. Penggugat merasa dirugikan karena tidak ditetapkan sebagai calon kepala desa (cakades) Gandul. Panitia pilkades minta Markuat mengundurkan diri lebih dulu sebagai tenaga pendamping desa. Penggugat yang mengklaim mendaftar atas nama pribadi menuntut ganti rugi Rp 1 miliar. ‘’Untuk perkara pilkades Gandul sedang dalam tahap mediasi,’’ papar Ihsan.

Pilkades serentak 2021 digelar 143 desa di 15 kecamatan. Ihsan memastikan, baru ada dua perkara pilkades yang masuk. Pihaknya punya waktu maksimal lima bulan untuk menangani perkara tersebut. Bila tidak selesai, akan ada pemberitahuan ke tingkat lebih atas. ‘’Tidak ada kendala. Hanya, ada pihak yang tidak memenuhi panggilan untuk pilkades Purworejo, jadi sedikit molor,’’ ungkapnya. (den/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/