alexametrics
29.7 C
Madiun
Friday, May 13, 2022

Baru 17 Paket Pekerjaan Pemkab Madiun yang Masuk Lelang

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Progres pelaksanaan sejumlah kegiatan di Kabupaten Madiun melambat di tahap lelang. Hingga triwulan pertama 2022, beberapa tender masuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) setempat. ‘’Total sudah ada 17 paket yang masuk,’’ kata Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Madiun Heru Sulaksono, Rabu (6/4).

Heru mengungkapkan, belasan tender itu berasal dari sejumlah sektor. Mulai konstruksi, jasa konsultan, sampai jasa lainnya. Kendati demikian, 17 paket tender dalam tiga bulan dinilai kurang ideal. Mestinya, jumlah paket yang sudah deal bisa lebih banyak. ‘’Memang agak melambat di beberapa sektor, tapi juga ada penyebabnya,’’ ujarnya.

Perubahan regulasi disebut-sebut sebagai faktor penyebab. Yakni, Peraturan Menteri PUPR 1/2022 tentang Analisa Harga Satuan. Heru mengatakan, perlu penyesuaian dengan ketentuan yang terbit Januari lalu itu. ‘’Selain itu, per 1 April lalu besaran PPN (pajak pertambahan nilai) naik dari 10 persen jadi 11 persen. Itu juga harus disesuaikan dan sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Pemkab Madiun Akui Tak Bisa Pakai APBD untuk Gelar Operasi Pasar Migor

Pihaknya bakal segera membuat surat edaran (SE) agar tender dari berbagai sektor segera klir. Dia berharap semua anggaran pengadaan barang dan jasa di APBD reguler bisa terserap maksimal Juni. Sehingga, Agustus sudah ganti fokus pada anggaran perubahan. Pun, November dapat menyiapkan program tahun depan. ‘’Semoga ada tender dini untuk 2023 nanti,’’ harapnya. (den/c1/sat/her)

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Progres pelaksanaan sejumlah kegiatan di Kabupaten Madiun melambat di tahap lelang. Hingga triwulan pertama 2022, beberapa tender masuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) setempat. ‘’Total sudah ada 17 paket yang masuk,’’ kata Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Madiun Heru Sulaksono, Rabu (6/4).

Heru mengungkapkan, belasan tender itu berasal dari sejumlah sektor. Mulai konstruksi, jasa konsultan, sampai jasa lainnya. Kendati demikian, 17 paket tender dalam tiga bulan dinilai kurang ideal. Mestinya, jumlah paket yang sudah deal bisa lebih banyak. ‘’Memang agak melambat di beberapa sektor, tapi juga ada penyebabnya,’’ ujarnya.

Perubahan regulasi disebut-sebut sebagai faktor penyebab. Yakni, Peraturan Menteri PUPR 1/2022 tentang Analisa Harga Satuan. Heru mengatakan, perlu penyesuaian dengan ketentuan yang terbit Januari lalu itu. ‘’Selain itu, per 1 April lalu besaran PPN (pajak pertambahan nilai) naik dari 10 persen jadi 11 persen. Itu juga harus disesuaikan dan sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Pemkab Madiun Akui Tak Bisa Pakai APBD untuk Gelar Operasi Pasar Migor

Pihaknya bakal segera membuat surat edaran (SE) agar tender dari berbagai sektor segera klir. Dia berharap semua anggaran pengadaan barang dan jasa di APBD reguler bisa terserap maksimal Juni. Sehingga, Agustus sudah ganti fokus pada anggaran perubahan. Pun, November dapat menyiapkan program tahun depan. ‘’Semoga ada tender dini untuk 2023 nanti,’’ harapnya. (den/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/