alexametrics
24.3 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

IDI Ingatkan Pemkab Madiun Soal Full PTM

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Kasus persebaran Omicron, varian baru Covid-19, patut menjadi perhatian Pemkab Madiun. Terutama dalam pelaksanaan PTM 100 persen yang dimulai hari ini (10/1). ‘’Menurut kami, bersamaan naiknya kasus penularan (Omicron), sebaiknya tetap ada opsi pembatasan (PTM). Paling tidak bertahap menyesuaikan perkembangan,’’ kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Madiun Tauhid Islamy, Senin (10/1).

Tauhid menyarankan agar kebijakan terkait PTM menyesuaikan kondisi pandemi yang sifatnya dinamis. Sebab, saat ini perkembangan kasus Covid-19 cenderung naik. Kendati tak signifikan, kondisi itu merupakan sinyal warning. ‘’Belajar pada ledakan kasus tahun lalu. Tak ada salahnya mengikuti perkembangan dalam menentukan kebijakan,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Stok Vaksin Covid-19 Kabupaten Madiun Habis

Artinya, jika kasus meningkat, seyogianya diimbangi kebijakan pengetatan. Sebab, jika tidak hati-hati, tidak menutup kemungkinan terjadi kondisi darurat seperti pertengahan tahun lalu. Apalagi, pengetahuan tentang Omicron masih terbatas. ‘’Daya tular varian Omicron ini lebih dahsyat dari Delta. Selain itu, dapat menyerang kelompok usia muda,’’ ungkapnya.

Karena itu, Tauhid minta pemerintah daerah tetap melakukan pengetatan. Sebab, persentase vaccination rate belum menyentuh 100 persen. Sehingga, PTM seharusnya memperhatikan capaian vaksinasi itu. Pun, prokes wajib hukumnya dalam setiap kegiatan. ‘’Entah varian Omicron, Delta, atau lainnya, semua sama. Vaksinasi dan prokes menjadi perisai utama,’’ ujarnya. (mg4/c1/sat/her)

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Madiun – Kasus persebaran Omicron, varian baru Covid-19, patut menjadi perhatian Pemkab Madiun. Terutama dalam pelaksanaan PTM 100 persen yang dimulai hari ini (10/1). ‘’Menurut kami, bersamaan naiknya kasus penularan (Omicron), sebaiknya tetap ada opsi pembatasan (PTM). Paling tidak bertahap menyesuaikan perkembangan,’’ kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Madiun Tauhid Islamy, Senin (10/1).

Tauhid menyarankan agar kebijakan terkait PTM menyesuaikan kondisi pandemi yang sifatnya dinamis. Sebab, saat ini perkembangan kasus Covid-19 cenderung naik. Kendati tak signifikan, kondisi itu merupakan sinyal warning. ‘’Belajar pada ledakan kasus tahun lalu. Tak ada salahnya mengikuti perkembangan dalam menentukan kebijakan,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Panitia Pilkades Purworejo Digugat Warga Luar Desa

Artinya, jika kasus meningkat, seyogianya diimbangi kebijakan pengetatan. Sebab, jika tidak hati-hati, tidak menutup kemungkinan terjadi kondisi darurat seperti pertengahan tahun lalu. Apalagi, pengetahuan tentang Omicron masih terbatas. ‘’Daya tular varian Omicron ini lebih dahsyat dari Delta. Selain itu, dapat menyerang kelompok usia muda,’’ ungkapnya.

Karena itu, Tauhid minta pemerintah daerah tetap melakukan pengetatan. Sebab, persentase vaccination rate belum menyentuh 100 persen. Sehingga, PTM seharusnya memperhatikan capaian vaksinasi itu. Pun, prokes wajib hukumnya dalam setiap kegiatan. ‘’Entah varian Omicron, Delta, atau lainnya, semua sama. Vaksinasi dan prokes menjadi perisai utama,’’ ujarnya. (mg4/c1/sat/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/